Aripin Kalander (BP/udi)

Ketua MMK Sumsel Soroti Menurunnya Kualitas DPR: “Artis dan Anak Pejabat Belum Siap Duduk di Parlemen”
Sabtu, 6 September 2025
Palembang, BP- Ketua Masyarakat Kota (MMK) Sumatera Selatan (Sumsel), Aripin Kalender, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini.
Aripin menilai kualitas DPR mengalami penurunan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Menurutnya, salah satu penyebab utama kemerosotan tersebut adalah banyaknya figur publik dari kalangan artis dan anak-anak kepala daerah yang masuk ke dunia politik, terutama ke lembaga legislatif, bukan karena kapasitas atau kapabilitas, melainkan karena kekuasaan dan uang.
“Kita sudah melihat selama puluhan tahun, DPR yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, malah diisi oleh mereka yang belum siap secara intelektual maupun moral untuk mengemban amanah. Banyak dari mereka adalah artis dan anak-anak pejabat yang hanya bermodalkan popularitas dan koneksi,” ujar Arifin dengan nada prihatin, Sabtu (6/9/2025).

Aripin menjelaskan bahwa fenomena politik dinasti semakin mengakar di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Selatan. Anak-anak pejabat, menurutnya, kerap melenggang mulus ke parlemen tanpa proses seleksi yang ketat di partai politik. Hal ini diperparah dengan rendahnya partisipasi publik dalam menentukan calon legislator yang benar-benar memiliki kapasitas.
“Banyak yang duduk di kursi DPR hanya karena mereka anak gubernur, anak bupati, atau tokoh terkenal. Ini bukan salah mereka sepenuhnya, tapi sistem kita yang terlalu permisif terhadap politik uang dan popularitas,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti maraknya selebritas yang mendadak menjadi politisi. Menurut Arifin, masuknya artis ke dunia politik tidak selalu buruk, namun banyak dari mereka yang hanya memanfaatkan popularitas semata tanpa pemahaman mendalam terhadap tugas-tugas legislatif.
Aripin menegaskan bahwa menurunnya kualitas anggota DPR berdampak langsung pada kualitas regulasi dan pengawasan pemerintahan. Ia mencontohkan beberapa kebijakan kontroversial yang lahir dari DPR dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Lihat saja undang-undang yang dikeluarkan. Banyak yang justru menimbulkan polemik. Ini terjadi karena banyak anggota dewan tidak memahami substansi atau tidak memiliki keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Aripin  juga menyerukan agar partai politik melakukan reformasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen kader. Ia menekankan pentingnya seleksi berbasis kompetensi, bukan semata pada ketokohan atau kekayaan.
“Kita butuh sistem kaderisasi yang ketat dan terukur. Partai politik tidak boleh menjadikan pencalonan legislatif sebagai ladang bisnis. Harus ada pendidikan politik yang serius agar mereka yang maju benar-benar siap melayani, bukan sekadar ingin duduk di kursi empuk,” ucapnya./udi

https://beritapagi.co.id/2025/09/06/...k-di-parlemen/

yg namanya badut ya tempatnya di sirkus, bukan di tempat org lg serius