Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menghapus tantiem yang didapat oleh direksi dan komisaris BUMN dalam Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jumat 15 Agustus 2025.

Prabowo mempertanyakan pendapatan komisaris BUMN yang seringkali mendapatkan tantiem dengan nilai yang fantastis  "Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," ujarnya dikutip Sabtu (16/8/2025).

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) telah menetapkan kebijakan baru terkait tantiem. Melalui Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025, anggota dewan komisaris BUMN dan anak usahanya tidak lagi diperbolehkan menerima tantiem, insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang, maupun bentuk penghasilan lain yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.

Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa penghapusan tantiem bagi komisaris adalah langkah yang tepat. Hal ini mengingat peran komisaris yang lebih fokus pada pengawasan dan pembenahan, berbeda dengan direksi yang memiliki tanggung jawab operasional dan kinerja yang jelas.

Meskipun tantiem bagi komisaris dihapus, anggota Direksi BUMN dan anak usaha masih dimungkinkan untuk menerima tantiem dan berbagai jenis insentif. Namun, pemberian tersebut harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dari hasil operasi perusahaan dan harus merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa peran Komisaris BUMN murni sebagai pengawas dan pembenah, bukan sebagai pencari keuntungan pribadi.