Inilah.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai adanya tukar guling amnesti dengan keputusan PDIP tak lagi menjadikan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen Partai. Presiden Prabowo dengan kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepadanya
telah memberikan pengampunan yaitu amnesti kepada Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong dengan tujuan untuk persatuan bangsa dan kestabilan politik Indonesia menjelang HUT Kemerdekaan RI.

"Persoalan Hasto kini disingkirkan dan tidak lagi ada di struktur PDIP sangat mungkin bagian dari tukar guling amnesti yang Hasto terima, PDIP tidak lagi oposisi dalam pembentukan UU di DPR dan bisa saja sewaktu-waktu Prabowo memasukkan PDIP ke koalisi atau kabinet apabila dia mau menendang partai lain dikoalisi jika dianggap tidak berpengaruh besar meraup suara di 2029," ucap Dedi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/8/2025).

"Kondisi itu bisa saja benar. Terlebih, Hasto ini dianggap sosok yang menjadi ganjalan dalam memperbaiki hubungan Jokowi, Prabowo dengan Megawati, amnesti bisa saja sudah melalui pembicaraan dengan Jokowi dan gantinya Hasto disingkirkan tidak diizinkan masuk kembali ke struktur elit PDIP, karena tabiatnya yang memecah belah partai dan rakyat terutama suka menyebarkan disinformasi tentang Jokowi ," tuturnya.

"Prabowo kini menjadi hero ‘pahlawan’, pemersatu, dipuji pihak Anies dan PDIP serta rakyat pendukungnya. Dan kalau menurut bacaan saya memang abolisi Tom Lembong itu ditempelkan sebagai penyeimbang karena tujuan sebenarnya adalah Hasto Kristiyanto. Tom Lembong dengan simpati publik yang besar kepada kasusnya juga diikutkan supaya amnesti untuk Hasto Kristiyanto bisa juga diberikan dan faktanya sampai saat ini tidak ada polemik berlarut di masyarakat. Menurut saya, Hasto dalam hal ini sebagai “tumbal yang mau dibuang” karena dia dipakai sebagai komoditas antara Megawati dengan Prabowo untuk 2029," tandasnya.

https://www.inilah.com/ipo-sebut-ada...at-sekjen-pdip