OPM mengatakan orang asli Papua dan mereka yang mendiami tanah Papua hanya boleh mengibarkan bendera bintang kejora.
3 Agustus 2025 | 17.37 WIB

Anggota pasukan khusus TPNPB Kodap XXXV Bintang Timur, Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Foto: TPNPB-OPM
TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia mengatakan larangan pengibaran bendera merah putih di Papua sebagai bentuk teror. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan mencap seruan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM tersebut propaganda menakuti masyarakat.

“Tahun-tahun sebelumnya OPM juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan teror berupa ancaman larangan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus,” kata Candra melalui pesan pendek kepada Tempo pada Ahad, 3 Agustus 2025.

Candra mengatakan Kodam XVII/Cenderawasih bersama pemerintah daerah, aparat, dan tokoh masyarakat berkolaborasi dan bersinergi menyemarakan hari kemerdekaan RI ke-80 pada tahun ini. Komando Daerah tetap akan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, hingga melindungi masyarakat. Baik dalam konteks pembinaan teritorial maupun penindakan. “Untuk tugas tersebut tidak ada penambahan pasukan,” katanya.

Larangan pengibaran bendera merah putih dikeluarkan OPM sebagaimana dikonfirmasi oleh Juru bicara markas pusat TPNPB-OPM, Sebby Sambom. Alasannya untuk mengedukasi rakyat Papua.

Sebby mengatakan orang asli Papua dan mereka yang mendiami tanah Papua hanya boleh mengibarkan bendera bintang kejora. Sebby juga menyebutkan upacara di Papua dilaksanakan setiap 1 Desember.

Menurut Sebby, TPNPB tidak akan melakukan penyerangan atau kontak senjata terhadap masyarakat yang mengibarkan bendera Merah Putih. OPM hanya akan membubarkan kegiatan upacara itu apabila di wilayah tersebut ada keterlibatan TNI-Polri.

"Jadi, kami mengimbau agar TNI-Polri tidak menyamar supaya bisa menaikkan bendera Merah Putih di Papua," kata Sebby melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Adapun TPNPB sudah merilis zona konflik di Papua yang tidak boleh dimasuki oleh rakyat non-Papua, terutama TNI-Polri. Sembilan wilayah di Papua yang dimaksudkan Sebby adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai. "Di wilayah ini tidak boleh ada orang luar Papua dan TNI-Polri masuk, tak boleh ada pengibaran bendera Merah Putih juga," ucap Sebby.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan warga Papua mempunyai kecintaan terhadap Indonesia. Karena itu, dia yakin mereka tidak akan takut terhadap ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengenai larangan upacara pengibaran bendera Merah Putih di Papua menjelang hari ulang tahun ke-80 RI.

“Kecintaan rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, saya yakin tidak akan tertukar dengan apa pun. Itu adalah sesuatu yang luar biasa,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Ahad, 3 Agustus 2025.

https://www.tempo.co/politik/tni-seb...-putih-2054450

OPM Umumkan Seorang Warga Sipil di Kabupaten Pegunungan Bintang Sebagai Agen Intelijen Indonesia

ODIYAIWUU.com
3 Agustus 2025

Juru Bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom. Foto: Istimewa
9 Total Pengunjung , 9 Pengunjung Hari Ini
OKSIBIL, ODIYAIWUU.com — Pihak Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Minggu (3/8) mengumumkan, seorang warga sipil di Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sebagai mata-mata atau agen intelijen Indonesia.

Juru Bicara Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB Sebby Sambom mengatakan, informasi tersebut diperoleh dari laporan resmi Panglima TPNPB Komando Daerah Perlawanan (Kodap) XXXV Bintang Timur Ananias Ati Mimin dan pasukan TPNPB dari medan perang di Pegunungan Bintang pada Minggu (3/8).

“Kami menerima informasi bahwa satu warga sipil atas nama Kris Kipka terlibat dan bergabung bersama aparat militer Indonesia di Pegunungan Bintang. Kris Kipka difasilitasi oleh aparat militer Indonesia untuk menjadi intelijen mencari tahu keberadaan pasukan TPNPB,”ujar Sebby Sambon melalui keterangan tertulis yang diperoleh pada Minggu (3/8).

Menurut Sebby, pihaknya sudah mengantongi identitas Kris Kipka sehingga akan melakukan interogasi lebih dalam terhadapnya jika yang bersangkutan dijumpai di wilayah operasi TPNPB. Kipka juga difasilitasi oleh negara Indonesia untuk membunuh kami. Bocoran tersebut, lanjut Sebby, ketahui juga dari agen TPNPB yang berada dalam tubuh aparat keamanan Indonesia.

“Kami menghimbau kepada aparat keamanan Indonesia untuk menghentikan menggunakan warga sipil sebagai intelijen atau mata-mata di wilayah konflik bersenjata di tanah Papua,” kata Sebby menambahkan.

Pihak Komnas TPNPB juga secara khusus menghimbau kepada warga sipil yang terlibat sebagai mata-mata negara Indonesia segera berhenti mencari tahu pergerakan TPNPB di 36 Kodap di seluruh tanah Papua.

“Jika Anda kami bunuh maka tidak ada jaminan oleh negara terhadap anak dan keluarga anda sehingga kami himbau segera berhenti menjadi mata-mata aparat keamanan Indonesia,” kata Sebby. (*)
https://www.odiyaiwuu.com/opm-umumka...jen-indonesia/

masalah KKB