Dulu Mulyono, Sekarang Mulyadi: Dua Politisi Kontroversial dengan Strategi Serupa

Jokowi masuk gorong gorong itu pencitraan. karena gorong gorong nya tak banyak air. Dedi Mulyadi blusukan ke desa desa sambil bawa kamera. juga bermaksud sama. rakyat Indonesia senang dengan yang cepat. maka pejabat yang bertindak kilat akan mendapat apresiasi. mengenai apakah tindakanya menyalahi tupoksi itu urusan belakangan.

manusia itu ada berbagai tipe . salah satunya adalah manusia biasa dan manusia politik. Jokowi dan Mulyadi bukan manusia biasa. tapi kedua nya adalah manusia politik. bisa saja Mulyadi bikin video untuk tujuan masa depan. karena ia baru dalam tingkat lokal. belum tokoh politik tingkat nasional

Dedi Mulyadi Meniru gaya Jokowi dengan masuk gorong-gorong Sungai Cipalabuhan di Sukabumi (2025), membersihkan sampah sambil difilmkan. Akhirnya Warganet terbelah ada yang memuji, ada yang menilai ini replika pencitraan . Namun ada Perbedaan. Jokowi jarang berdebat langsung dengan publik, sementara Dedi lebih artikulatif, bahkan berani berdialog dengan demonstran buruh .

Masyarakat Indonesia cenderung apresiatif pada aksi cepat, meski melanggar tupoksi. Dedi Mulyadi Mengirim siswa nakal ke barak militer (meski ditentang KPAI) dan menutup tambang ilegal tanpa kompromi. Ia menggunakan pendekatan "langsung tindak" untuk menunjukkan keseriusan, meski dianggap melampaui kewenangan .

Manusia Biasa vs Manusia Politik

Keduanya memang bukan "manusia biasa", melainkan produk sistem politik yang mengharuskan mereka bermain peran

- Jokowi Membangun citra sebagai "presiden dari rakyat" melalui blusukan, tetapi gaya kepemimpinannya semakin elitis di periode kedua. Misalnya, pertemuan dengan Ganjar dan Prabowo di meja makan Istana menunjukkan kalkulasi koalisi .

- Dedi Mulyadi Memanfaatkan media sosial untuk membangun narasi "gubernur konten". Kunjungannya ke kandang kambing di Indramayu (2024) yang diunggah ke publik, misalnya, berhasil menarik simpati sekaligus kritik .

Dedi Mulyadi sedang membangun panggung untuk karir nasional. Dengan 15 video per minggu di YouTube, Dedi menargetkan eksposur massal. Gagasannya seperti "gaji Rp10 juta per KK di Jakarta" (meski dinilai tidak realistis) dirancang untuk viral dan menarik perhatian nasional . Sebagai politisi Sunda, ia mencoba mendobrak dominasi tokoh Jawa di panggung nasional. Julukan "Jokowinya Sunda" sengaja dipakai untuk menyejajarkan diri dengan mantan presiden .

Keduanya memahami bahwa kontroversi bisa menjadi alat legitimasi. Di awal karir, Jokowi blusukannya dianggap "tidak presiden", tetapi justru menguatkan citra anti-establishment. Dedi Mulyadi Gagasan kontroversial seperti menggaji warga Jakarta adalah bentuk "ujian pasar" untuk mengukur respons publik. Kritik dari PDIP bahwa ini "iri hati" justru memperkuat narasi Dedi sebagai outsider yang berani .

Dedi Mulyadi memang sedang menunjukkan strategi agresi untuk memperluas pengaruhnya ke tingkat nasional, meski baru menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025.
---

Dedi Mulyadi dijuluki"Gubernur Konten" karena intensitasnya mengunggah kegiatan di media sosial (15 video/minggu di YouTube dan 3 konten/hari di Instagram) . Ia menggunakan platform ini untuk Membangun citra "pro-rakyat" Misalnya, mengklaim dana bantuan masyarakat berasal dari penghasilan konten, bukan APBD . Menyebarkan kebijakan kontroversial Seperti mengirim anak nakal ke barak militer atau mewacanakan vasektomi wajib bagi penerima bansos, yang memicu polarisasi sekaligus viralitas . Menghemat anggaran promosi. Mengaku hanya menghabiskan Rp3 miliar untuk iklan Pemprov Jabar, jauh di bawah anggaran sebelumnya (Rp50 miliar) .

---
Dedi kerap meluncurkan kebijakan yang sensasional namun belum matang, seperti Program rehabilitasi anak nakal di barak militer Dikritik KPAI dan aktivis HAM, tetapi mendapat dukungan Menteri HAM Natalius Pigai yang berencana mengadopsinya secara nasional .

Pelarangan study tour dan wisuda Diklaim untuk menghemat anggaran, tetapi menuai protes karena dianggap merampas hak siswa . Pemberantasan premanisme Membentuk Satgas yang dianggap menyasar ormas tertentu, memicu ancaman dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) .

Kebijakan-kebijakan ini sengaja dirancang untuk menciptakan polemik yang memperluas eksposur namanya di media nasional.

---
Sebagai mantan Bupati Purwakarta dua periode dan anggota DPR RI, Dedi telah membangun jaringan politik yang solid. Namun, langkahnya ke tingkat nasional terlihat dari Pergantian partai politik: Dari Golkar ke Gerindra (2023) untuk memperluas basis dukungan .
Kampanye elektabilitas terselubung Analis politik seperti Kunto Adi Wibowo (Unpad) menilai aktivitas medsos Dedi sebagai "investasi politik" untuk Pilpres 2034-2039 . Dukungan tokoh nasional. Program rehabilitasi militernya bahkan dipertimbangkan Wali Kota Semarang untuk diadopsi .

Meski ambisius, Dedi menghadapi sejumlah hambatan.Minim pengalaman nasional Sebagian besar karirnya fokus di Jawa Barat, sehingga kurang dikenal di luar Pulau Jawa . Kritik atas gaya "one-man show" Pengamat seperti Diding Bajuri menilai kebijakannya kurang melibatkan struktur birokrasi . Serta Persaingan dengan tokoh nasional Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan figur militer masih lebih dominan di kancah nasional .

Respons Publik Antara Dukungan dan Skeptisisme
- Sebagian warga Jabar mengapresiasi responsivitasnya, seperti Dini Dwi Astuti yang menyebut ide-idenya "orisinal dan berani" .
- Novi Mulyani, warga Bandung, menilai aktivitas medsos Dedi sebagai pencitraan dan meragukan konsistensi kebijakannya . - Studi Monash University Indonesia menunjukkan 27% warganet merasa muak dengan kebijakan Dedi, sementara 23% senang .

Kesimpulan
Dedi Mulyadi jelas sedang nyolong start dengan memanfaatkan momentum kepemimpinannya di Jawa Barat untuk membangun citra nasional. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengubah kontroversi menjadi kebijakan berkelanjutan dan memperluas jaringan politik di luar basis Sunda. Seperti dikatakan pengamat Kompasiana: "Politik dan pencitraan adalah setali dua uang. Dedi sedang bermain di garis tipis keduanya"

Jokowi dan Dedi Mulyadi adalah produk dari budaya politik Indonesia yang mengidolakan tokoh "turun langsung" meski sering abai terhadap substansi kebijakan. Blusukan, konten viral, dan kontroversi adalah senjata mereka untuk mempertahankan relevansi di tengah masyarakat yang lelah dengan retorika elite. Namun, seperti kata pengamat Burhanuddin Muhtadi.

Popularitas Dedi belum tentu bertahan di level nasional. Dia perlu membuktikan bahwa gaya Sunda-nya bukan sekadar replika Jokowi versi lokal."

Dalam jangka panjang, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai "masuk gorong-gorong", tetapi juga membangun sistem yang mencegah warga tidur di kandang kambing.