Sekitar 120 sejarawan berkumpul menuliskan ulang sejarah Indonesia, dari masa prasejarah hingga kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sebagai kado HUT Ke-80 RI.


Oleh Stephanus Aranditio

19 Mei 2025 15:47 WIB · Humaniora

JAKARTA, KOMPAS — Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia memicu perdebatan publik, ada yang khawatir, ada pula yang optimistis memandang sudah saatnya catatan sejarah diperbaiki. Pemerintah sebagai penggagasnya perlu melihat dari berbagai macam sisi agar semua bisa tercatat sesuai dengan porsinya.

Sedikitnya 120 sejarawan dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Mereka berlatar belakang berbagai rumpun keilmuan sejarah di universitas luar dan dalam negeri, dari Aceh hingga Papua. Sejarawan yang dilibatkan pun kombinasi antara yang muda dan senior. Mereka semua berkontribusi menuliskan ulang sejarah Indonesia dari masa sejarah awal hingga masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ketua Tim Penulis Ulang Sejarah Indonesia Susanto Zuhdi mengatakan, seiring perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia, banyak sejarawan yang menemukan fakta-fakta lain atau terbaru daripada fakta sejarah yang selama ini tertulis. Untuk itu, penulisan ulang sejarah Indonesia ini penting dilakukan.

Terlebih, saat ini pemerintah telah membuat Kementerian Kebudayaan, yang di dalamnya terdapat Direktorat Sejarah, berdiri sendiri sehingga secara struktural dan anggaran, proyek yang didambakan sejarawan sejak lama ini bisa dilaksanakan.

”Sejarawan pun sudah sejak lama menginginkan menulis ulang atau pemutakhiran. Jadi, seperti gayung bersambut saja. Kami mau tekankan maknanya untuk perjalanan bangsa sesuai dengan reinventing Indonesian identity. Jadi, sejarah ini mau kita gambarkan waktu-waktu ke perjalanan bangsa,” kata Susanto saat dihubungi dari Jakarta, Senin (19/5/2025).




Guru Besar Sejarah Maritim Universitas Indonesia Susanto Zuhdi saat berbincang dengan ”Kompas” di haluan kapal layar KRI Dewaruci saat melewati lautan sisi Timur Sumatera, 7 Juni 2024.
Guru Besar Emeritus Ilmu Sejarah Universitas Indonesia ini mengungkapkan, tim ini sudah bekerja selama lima bulan terakhir. Mereka ditargetkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon selesai pada 17 Agustus 2025 sebagai kado Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80.

Tim penulisan ulang sejarah harus menuliskan kembali narasi yang lebih adil, lengkap, dan obyektif.

Karena waktu yang singkat, tim akan menggunakan metodologi pengumpulan fakta-fakta sejarah dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan para sejarawan. Rencananya, ini akan menjadi 10 jilid buku sejarah nasional yang satu jilidnya setebal 500 halaman dan sekarang sudah berjalan sekitar 70 persen.

Buku ini nantinya akan menggantikan sembilan jilid buku sejarah Indonesia sebelumnya, yakni Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS), setebal 4.500 halaman yang terbit pada 2010-an lalu.

Setidaknya, lanjut Susanto, ada tiga aspek utama dalam pembaruan catatan sejarah yang akan diterbitkan Agustus nanti, yaitu revisi atas narasi yang sudah ada, penambahan materi sejarah baru, serta pelurusan sejarah yang memerlukan klarifikasi berdasarkan hasil kajian.

”Jangan lupa, Indonesia dibentuk oleh macam-macam faktor, jadi isinya tidak hanya sejarah politik, ada tentang ekonomi, kuliner, busana, bahasa, seni, sastra, gaya hidup. Belakangan ini juga, kan, ada IT gitu, ya, anak-anak muda ini juga perlu diakomodasi,” ungkapnya.

Pengunjung melihat suku yang ada di Indoensia di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Jumat (4/4/2025). Museum Nasional Indonesia bisa menjadi alternatif warga untuk menghabiskan liburan Lebaran 2025. Selama libur Lebaran 2025 ini pengunjung naik dua kali lipat dari hari biasanya. Banyaknya koleksi benda bersejarah yang beragam bisa menambah wawasan pengunjung. Pengunjung juga bisa menikmati dua pemeran di Museum Nasional yakni Pameran "Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Nusantara" dan Pameran Misykat yang menampilkan koleksi sejarah peradaban Islam di Indonesia. Untuk masuk ke Museum Nasional Indonesia, pengujung hanya membayar Rp 25.000


KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN
Pengunjung melihat suku yang ada di Indonesia di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Salah satu sejarah Indonesia yang direvisi adalah penulisan ”Zaman Hindu-Buddha” atau ”Zaman Islam” yang akan diganti dengan ”Indonesia dalam Jaringan Global” atau ”Indonesia dalam Jaringan Timur Tengah”. Menurut Susanto, ini menegaskan bahwa Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai peristiwa.

Meski disponsori oleh pemerintah, Susanto menjamin buku sejarah yang dihasilkan nanti tetap berdasarkan kajian akademik. Segala macam kekhawatiran tentang sejarah kelam atau politik yang bersinggungan dengan pemerintah tetap akan dituliskan sesuai dengan porsinya.

”Jadi official history itu sebetulnya, menurut saya, secara sponsor memang diberikan oleh pemerintah. Tetapi, bukan berarti sejarah versi pemerintah. Tetap ini adalah sejarahnya rakyat, sejarahnya bangsa,” tutur Susanto.


Kontroversi yang muncul sejak isu ini menyeruak ke publik pun disambut baik oleh Susanto. Baginya, semakin banyak orang berdebat soal sejarah, artinya semakin banyak masyarakat yang peduli tentang sejarah bangsanya. Lebih jauh lagi, ini bisa mendongkrak peminatan anak muda untuk belajar sejarah, baik melalui studi formal maupun membaca literatur sejarah.

”Kami tetap akan cerita faktanya, fakta keras, ya. Ini suatu metodologinya, accepted history namanya. Jadi, misalnya ada nama Presiden Prabowo melakukan ini maupun itu, ya, kita akan katakan. Tetapi, kedalaman tentang bagaimana analisisnya, ya enggak ada di buku ini dong, itu sudah kajian sendiri,” ucap Susanto.


Infografik riset Pro dan Kontra Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian pun meminta tim penulisan ulang sejarah menuliskan kembali narasi yang lebih adil, lengkap, dan obyektif mengingat sejarah merupakan ilmu yang sangat dinamis. Menurut dia, seiring berkembangnya metodologi, teknologi arsip digital, serta terbukanya dokumen-dokumen lama, banyak fakta baru yang bisa diungkap.

”Bisa saja selama ini sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu sehingga sering kali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak dilibatkan dalam narasi sejarah,” kata Hetifah.

Guru sejarah harus kreatif
Secara terpisah, sejarawan Anhar Gonggong menilai proyek ini sangat penting, tetapi perlu ada tim khusus lain yang merumuskan narasi untuk menjadi buku sejarah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Buku ini harus mengacu pada hasil yang dihasilkan oleh tim Susanto.

”Kalau mahasiswa, enggak usah, kan dia sudah bisa dan harus baca semua buku sejarah dari mana pun. Apalagi kalau dia mau menjadi sejarawan, kalau hanya menggunakan buku yang ditulis oleh pemerintah, itu justru aneh,” kata Anhar.

Selain itu, guru-guru sejarah pun tidak boleh 100 persen berpatokan pada buku sejarah yang ditulis oleh pemerintah. Guru harus memberikan perspektif lain kepada murid-muridnya yang mungkin kurang lengkap atau bahkan tidak tertulis dalam buku sejarah Indonesia.

”Guru juga harus memperluas pengetahuan dan wawasannya. Sebab, sejarah tidak saklek juga sebenarnya, bergantung pada sumber yang digunakannya,” ucapnya.

https://www.kompas.id/artikel/urgens...a_auto_traffic
semoga lancar