Jakarta, MI – Pemerintah menegaskan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa berbagai skema pembiayaan kreatif sedang dikembangkan, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan dan penguatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Bank Indonesia (BI) juga mendukung program ini dengan melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM), yang berpotensi menambah likuiditas hingga Rp80 triliun guna mendukung sektor perumahan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pendanaan proyek ini tidak berasal langsung dari APBN, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang masih dalam pembahasan.
Program ini merupakan bagian dari Astacita, inisiatif pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Pembangunan 3 Juta Rumah

Berita terbaru