Feri Amsari, seorang pakar hukum tata negara, menyampaikan kritik tajam terhadap pidato Presiden Prabowo terkait wacana Pilkada dipilih oleh DPRD demi menghemat anggaran negara.

Ia mengungkapkan beberapa pernyataan Presiden menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap konteks konstitusional di Indonesia.

“Pidato itu menurut saya menunjukkan Pak Prabowo tidak paham konteks konstitusional kita atau, setidak-tidaknya, pembantunya tidak mengerti,” lugasnya dilansir dari youtube Official Inews.

Feri Amsari menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang mengaitkan tingginya biaya politik dalam Pilkada dengan hak pilih rakyat.

Ia menegaskan bahwa tingginya biaya politik lebih disebabkan oleh perilaku peserta dan penyelenggara Pilkada, bukan oleh rakyat sebagai pemilih.

“Coba disimak satu-satu. Peserta punya ambisi luar biasa untuk membeli seluruh perahu sehingga ada sekitar 37 daerah yang memiliki calon tunggal. Apakah membeli seluruh perahu itu murah atau mahal?” ucapnya.

“Lalu, karena mereka mengeluarkan ongkos mahar untuk bisa menjadi calon tunggal, yang dihukum siapa? Rakyat? Hak pilihnya dicabut? Adil enggak itu?” sambungnya.

Ambisi peserta untuk menjadi calon tunggal dengan "membeli" dukungan partai politik disebut sebagai salah satu penyebab utama.


Selain itu, ia mengkritik anggapan bahwa solusi dari masalah ini adalah mencabut hak pilih rakyat dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Menurutnya, langkah tersebut tidak adil karena justru menghilangkan satu-satunya kesempatan rakyat untuk memiliki bargaining power dalam sistem demokrasi, yaitu hak pilih setiap lima tahun.

Feri Amsari juga menilai pendekatan Presiden Prabowo dalam mengevaluasi sistem Pilkada tidak berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif.

Ia menyebut bahwa kesimpulan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD diambil tanpa melalui evaluasi mendalam dan maksimal.

Langkah ini tidak mencerminkan prinsip pengambilan keputusan berbasis bukti yang seharusnya dilakukan dalam sebuah pemerintahan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga merujuk pada sistem pemerintahan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India sebagai contoh.

Namun, Feri Amsari menjelaskan bahwa referensi tersebut tidak relevan dengan konteks sistem presidensial di Indonesia.

Sistem di negara-negara tersebut adalah parlementer atau campuran, yang berbeda secara fundamental dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.***

https://www.bisnisbandung.com/nasion...konstitusional

Urusan konstitusi paman mk lebih mengerti