Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis merupakan salah satu alasan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen yang kebanyakan untuk barang mewah dan jasa premium resmi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Airlangga menyampaikan, kenaikan tarif PPN sebesar satu persen dari 11 menjadi 12 persen tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo pada bidang pangan dan energi.

BACA JUGAMenkeu Sri Mulyani: Tarif PPN 12 Persen di Indonesia Rendah Dibanding Negara-negara G-20

"Di samping itu juga untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dan juga program terkait dengan makan bergizi," ungkapnya dalam konferensi pers pengumuman paket kebijakan ekonomi 2025, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Airlangga mengaku, alasan Presiden Prabowo Subianto menerapkan PPN 12 persen untuk menopang program makan bergizi gratis karena memerlukan pendanaan jumbo. Pada awal tahun depan, alokasi anggaran yang telah disiapkan oleh Presiden ketujuh Joko Widodo untuk program andalan Prabowo itu hanya Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Saat kampanye pilpres lalu Prabowo memprediksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 460 triliun untuk memberikan makan bergizi dan susu kepada siswa-siswi sekolah dan ibu hamil yang akan mencapai target 82 juta siswa pada tahun 2029. Menurut Prabowo, sebagian anggaran tersebut juga dapat diambil dari anggaran perlinsos/bansos dan anggaran pendidikan.

Menurut Airlangga, kebijakan kenaikan tarif PPN untuk mengerek pendapatan negara ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo untuk meningkatkan kedaulatan dan resiliensi pangan dan energi di Indonesia.

BACA JUGAPemerintah Tegaskan PPN 12 Persen Tidak Berlaku untuk Barang-barang Ini

Airlangga mengatakan, kebijakan kenaikan tarif pajak beserta stimulus paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintahan pada hari ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui peraturan menteri keuangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Selain itu, kebijakan perpajakan tersebut menjunjung tinggi prinsip adil gotong-royong menyejahterakan masyarakat.

"Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan ini semua diberlakukan 1 Januari 2025," paparnya terkait alasan Presiden Prabowo Subianto menerapkan PPN 12 persen untuk menopang program makan bergizi gratis.

https://www.beritasatu.com/ekonomi/2...-pada-2025/amp