Negara-negara Barat harus mempertimbangkan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang rudal Oreshnik pada sesi Tanya Jawab Gabungan Jalur Langsung dan konferensi pers akhir tahun, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.

"Saya membaca reaksi terhadap konferensi pers presiden Rusia. Publik Barat tercengang oleh pernyataan tentang duel teknologi hipotetis dengan penggunaan rudal Oreshnik Rusia dan pertahanan rudal NATO pada contoh beberapa fasilitas di Kiev. Ada pernyataan seperti 'bagaimana ini bisa terjadi,' 'ini tidak dapat diterima,'" tulis diplomat itu di saluran Telegramnya. "Benarkah? Setiap hari para pemimpin Barat berbicara tentang serangan 'jauh ke Rusia.' Dan tidak seorang pun di negara-negara ini pingsan mendengar pernyataan seperti itu, tidak mengingat hukum dan hukum internasional, kemanusiaan dan hak asasi manusia," tegasnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 19 Desember dengan nada mengejek mengusulkan "duel teknologi tinggi" dengan Barat dengan meluncurkan rudal Oreshnik terhadap Kyiv untuk membuktikan pertahanan udara Barat tidak dapat mencegatnya.

Berbicara selama konferensi pers tahunannya dan program panggilan, Putin kembali mengklaim bahwa rudal balistik jarak menengah (IRBM) Oreshnik "baru" Rusia tidak dapat dicegat oleh pertahanan udara.

kyivindependent

Taas

"Dan para pakar Barat yang berpikir (Oreshnik dapat dicegat), biarkan mereka menyarankan kepada kami dan mereka di Barat yang membayar mereka untuk melakukan eksperimen teknologi," kata Putin.

"Sebut saja ini duel teknologi tinggi abad ke-21. Biarkan mereka menentukan lokasi yang akan diserang, misalnya di Kyiv, pusatkan semua pertahanan udara mereka di sana, dan kita akan serang di sana dengan Oreshnik dan lihat apa yang terjadi."

"Ini akan menarik bagi kami," kata Putin.

Meskipun demikian, Putin mengatakan Rusia siap untuk berunding guna mengakhiri perang "tanpa prasyarat."

"Politik adalah seni kompromi, Rusia selalu siap untuk negosiasi," imbuh Putin, mengulang tuduhan sebelumnya bahwa mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson merusak kemungkinan kesepakatan damai di awal perang.

ABC News