Kritik Ekonom: Bukan Barang Mewah, Tapi Sabun Mandi dan Deterjen kena PPN 12%?

Beranda

...

Perencanaan Keuangan
Kritik Ekonom: Bukan Barang Mewah, Tapi Sabun Mandi dan Deterjen kena PPN 12%?

amekachi

18-12-2024 01:24

Kritik Ekonom: Bukan Barang Mewah, Tapi Sabun Mandi dan Deterjen kena PPN 12%?

Kritik Ekonom: Bukan Termasuk Barang Mewah, Tapi Sabun Mandi dan Deterjen kena PPN 12%?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 12% akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025, sebagaimana dinyatakan oleh para Menteri Ekonomi dalam Kabinet Merah Putih. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Penerapan tarif PPN yang baru ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mendukung kemajuan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi.

Penetapan tarif PPN sebesar 12% ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat serta negara.

Quote:

Tapi kebijakan itu malah mendapatkan sorotan tajam dari para pengamat, para ekonom mengungkapkan keraguan terhadap komitmen pemerintah yang awalnya berencana untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya pada barang-barang mewah.

Namun, pada akhirnya, tarif PPN tersebut diterapkan secara luas pada semua barang dan jasa yang termasuk dalam kategori pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan tujuan dari kebijakan perpajakan yang diambil.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Meskipun terdapat barang-barang yang dikecualikan dari pajak, situasi ini tetap menimbulkan keprihatinan di kalangan ekonom. Bhima Yudhistira, seorang ekonom, memberikan kritik terhadap langkah pemerintah yang dinilai tidak konsisten dan berpotensi merugikan masyarakat luas.

Kondisi ini menunjukkan implikasi dari strategi regulasi yang diterapkan. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, dan penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang diambil agar tidak menambah beban ekonomi bagi rakyat. Kejelasan dan transparansi dalam kebijakan perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kepercayaan publik.

"Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak," kata Bhima dikutip dari siaran pers, Selasa (17/12/2024).

Quote:

Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kritik yang banyak tersebut, terkhusus pentingnya untuk mencermati kritik yang disampaikan oleh para ekonom terhadap kebijakan pemerintah. Peraturan seharusnya dirembuk dahulu dan disahkan setelah melalui proses yang mendalam, khususnya dampaknya buat masyarakat umum.

Analis Senior Ronny P Sasmita sudah lebih dulu di bulan lalu mengungkapkan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dapat menimbulkan risiko terhadap konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak berdampak negatif pada daya beli masyarakat.

Ronny menekankan bahwa dengan meningkatnya tekanan terhadap daya beli akibat kenaikan harga barang dan jasa, masyarakat cenderung akan mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa tersebut. Penurunan konsumsi ini berpotensi menyebabkan penurunan permintaan secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja ekonomi.

Jika permintaan mengalami penurunan, produksi dari berbagai perusahaan akan terpengaruh dan berpotensi mengalami kontraksi. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah efisiensi. Oleh karena itu, masukan dari para ekonom seperti ini sangat penting bagi pemerintah, terutama mengingat bahwa kebijakan tersebut belum diimplementasikan.

Sumber Tulisan dan Gambar:

CNBC Indonesia

CNN Indonesia

Sumber Gambar Judul:

Suara