Elite PDIP minta maaf karena berperan dalam memunculkan sosok Jokowi di panggung nasional. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus menyampaikan permintaan telah menghadirkan Joko Widodo alias Jokowi di panggung politik di Indonesia.
Deddy mengakui kehadiran Jokowi sebagai dosa partainya. Meski begitu, dia menegaskan bahwa PDIP tak sepenuhnya berdosa dengan semua yang telah dilakukan Jokowi.

"Terus terangnya, mohon maaflah Jokowi hadir dalam panggung politik dosa kita [kami], tapi kan kita enggak dosa dengan kelakuannya semua kan," kata Deddy dalam rilis survei Nagara Institute dengan tema Toleransi Pemilih Terhadap Politik Dinasti pada Pemilu dan Pilkada 2024 dikutip dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (19/12).

Deddy juga tak sependapat jika PDIP dianggap harus bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan yang dilakukan Jokowi. Dia mengaku juga tak menduga Jokowi yang dididik jadi kader, justru merusak demokrasi di akhir masa jabatannya sebagai presiden.

"Masa kita harus tanggung jawab juga, yang bener aja dong kita tanggung jawab, dia sama Tuhan," katanya.

PDIP merupakan kendaraan politik Jokowi sejak maju menjadi Wali Kota Solo pada 2005. Begitu pula saat Jokowi maju di Pilgub DKI 2012, dan dua kali pilpres pada 2014 dan 2019.

Namun, pada Pilpres 2024, Jokowi mendukung putranya, Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo dan berseberangan dengan keputusan partai. PDIP sudah resmi memecat Jokowi dan keluarganya pada 4 Desember lalu.

Menurut Deddy, kerusakan demokrasi tidak adil jika menyalahkan rakyat. Sebaliknya, dia menegaskan, yang harus bertanggung jawab adalah elite politik dan partai.

"Siapa yang rusak? Rakyatnya? Ya elitenya, calonnya, partainya. Karena apa? Karena memang itu tadi pelembagaan partai politik itu enggak jalan, rekrutmen itu enggak jalan dengan baik. Itu problem, luar biasa, jadi jangan salahkan rakyat," ucap Deddy.

Deddy mengatakan bahwa masyarakat hanya menganggap bahwa elite tak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Namun, para elite politik justru datang tiba-tiba untuk meminta suara mereka.

"'Lu kan dapat gaji, dapat privilege, masa kita enggak dapat apa-apa'. Akhirnya kan orang berpikir seperti itu," tutur Deddy.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...tik-dosa-kami.

Elite PDIP Dengar Upaya Jokowi Ingin Ganti Hasto sebagai Sekjen


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Arsip DPP PDIP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar upaya Joko Widodo untuk mengacak-acak Partai Banteng lewat pergantian sekjen yang saat ini dijabat oleh Hasto Kristiyanto.
Deddy tak membantah kabar tersebut saat ditanyakan awak media dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12) malam.

"Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah," kata dia.

Deddy tak mengungkap lebih detail ihwal kabar tersebut. Namun, dia mengaku telah mendengarnya dan itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir jelang pelaksanaan kongres pada 2025 mendatang.

"Isu itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja dihembuskan. Tapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami," kata Deddy.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai jelang pelaksanaan Kongres V partai yang akan digelar pada 2025 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy merespons sejumlah baliho yang bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu.a

"Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya 'mengawut-awut' PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Ronny.


Ronny menyebut ada upaya dari sejumlah pihak saat ini untuk mengacak-acak ketua umum dan partainya. Menurut dia, gerakan yang muncul dari luar itu saat ini membuat kader marah.

Dia pun mengingatkan PDIP merupakan partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan baru yang diperpanjang dan telah disahkan lewat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.

"Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya," jelasnya.

(thr/isn)
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ebagai-sekjen.

kalau nggak dicalonkan Presiden Jokowi di PDIP sejak 2014, nanti PDIP kalah 2014 secara PDIP nggak punya calon kuat kala itu.