Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk membangun program 3 juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Tanah yang akan dimanfaatkan itu mulai dari milik para konglomerat, koruptor, hingga para obligor BLBI. Tanah-tanah untuk program 3 juta unit rumah per tahun Prabowo itu pun juga disumbang oleh beberapa tanah yang dikuasai sejumlah kementerian atau lembaga.

"Jadi setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. Setuju enggak aset BLBI yang di KPK dan ditempat lain itu juga diberikan untuk rakyat Indonesia," kata pria yang akrab disapa Ara itu di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024)

Ara mengatakan, saat ini untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (ha) di Banten yang diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 ha di Mojokerto dan 6,7 ha di Tangerang.

Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 ha di Palangkaraya.

"Jadi ada tanah dari koruptor konglomerat, KPK, tanah dari DJKN masa kurang. Ada tanah dari Pak Nusron, ini ada juga Wakil Kepala KSP Qodari udah kebanyakan duit dia jadi konsultan kasih tanahnya," tegas Ara.

Untuk tanah-tanah yang berasal dari konglomerat, Ara mengatakan, sudah ada komitmen dari 6 konglomerat yang memiliki perusahaan besar untuk memberikan lahan-lahannya, beserta bangunannya untuk masyarakat.

"Kita juga mendapatkan bantuan, saya transparan saya sudah bicara sama teman-teman di BPKP boleh enggak tanahnya dari swasta yang bangun swasta isinya dari swasta dan diberikan kepada rakyat, boleh," ucap Ara.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar yang super kaya di Indonesia mau sediakan tanah dan bangunannya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," tegasnya.

Ara mengatakan, Kementerian PKP gencar mencari tanah hibah ini karena anggaran yang diberikan hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran pada saat masih adanya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang senilai Rp 14,68 triliun.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ah-prabowo/amp