Militer dilibatkan dalam proyek Food Estate di Merauke, masyarakat adat 'ketakutan' – ‘Kehadiran tentara begitu besar seperti zona perang’


Keterangan gambar,Proyek pengembangan pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan, dianggap serupa dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang dikerjakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.
28 Oktober 2024, 06:51 WIB
Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate seluas dua juta hektare di Merauke, Papua Selatan, mendatangkan ketakutan berlapis bagi sejumlah masyarakat adat. Selain khawatir ancaman perampasan ruang hidup, kini mereka merasa seperti terkena 'teror' atas kehadiran pasukan TNI di sana.

“Kehadiran mereka [tentara] saja sudah [merupakan] teror [bagi] masyarakat. Dengan ke mana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau,” tutur Romo Pius Cornelius Manu, tokoh agama dan pemilik tanah adat di Merauke, kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Sabtu (19/10).

Ditemui wartawan Abdel Syah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Komandan Kodim Merauke Letkol Inf Johny Afriady menepis apa yang dikatakan masyarakat adat itu.

Ia meyakinkan bahwa keberadaan prajuritnya di sana sebatas "untuk membantu membuka lahan pertanian".

Pada Juli 2024 telah didatangkan alat-alat berat ke Merauke, Papua Selatan, untuk kepentingan PSN cetak sawah serta pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol.
Kemudian diikuti penambahan pasukan TNI di kawasan tersebut—di luar satgas pengamanan yang sebelumnya sudah ada.

Akademisi dan pegiat HAM mengingatkan, pengerahan prajurit militer dengan dalih ketahanan pangan tersebut hanya akan memunculkan kekerasan baru dan "secara jelas melanggar tugas dan fungsi pokok TNI dalam Pasal 7 UU TNI tahun 2004".

Pemerintah Indonesia menambahkan kawasan pengembangan pangan dan energi di Kabupaten Merauke ini dalam daftar PSN pada 10 November 2023.

]img]https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/f560/live/3723cf40-9299-11ef-833b-7123203e35b4.jpg.webp[/img]
Keterangan gambar,Dua buldoser terlihat di salah-satu lahan Proyek Strategi Nasional (PSN) cetak sawah satu juta hektare di Merauke, Papua Selatan.
PSN Merauke terbagi menjadi tiga. Pertama, proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektar.

Kedua, proyek optimalisasi lahan atau Oplah yang semula 40.000 hektar menjadi 100.000 hektare.

Ketiga, proyek cetak sawah baru yang dikelola Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian dengan lahan seluas satu juta hektare.



Keterangan gambar,“Kami cuma mau sampaikan, [kehadiran] perusahaan [di Merauke] kami tolak. Karena dia masuk tanpa izin [dengan] kami tuan-tuan dusun," kata Yasinta Moiwend (kanan), warga Merauke dari Suku Marind Kondo Digul, saat unjuk rasa di depan kompleks Istana, Jakarta, Kamis (17/10).

Ketika pertama kali diumumkan, salah satu proyek yang digeber pada pengujung era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto ini telah dikritik pelbagai kalangan.

Pasalnya, proyek pengembangan pangan dan energi tersebut dianggap serupa dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang dikerjakan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat—organisasi nirlaba bidang lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat adat—dalam briefing paper pada September 2024 mengenai PSN di Merauke mengingatkan potensi berulangnya kegagalan proyek tersebut.

Yayasan ini menjelaskan, belajar dari pengalaman MIFEE di Merauke dan Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa resolusi proyek food estate dengan penggunaan lahan dan alih fungsi hutan skala luas—berbasis korporasi, modal besar, teknologi, mekanisasi dan manajemen organisasi modern—justru menimbulkan rangkaian permasalahan.

Mulai dari perampasan lahan, akuisisi lahan dan konsentrasi penguasaan lahan pada segelintir pemilik modal, terjadi eksploitasi buruh, deforestasi, kekeringan dan bencana ekologi yang berulang dan meluas.

Belum lagi soal gizi buruk dan kesulitan pangan, indikasi korupsi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan korban penduduk asli dan orang kampung di sekitar proyek, demikian menurut Yayasan Pusaka.


Keterangan gambar,Papan baliho menyambut kedatangan Presiden Jokowi dalam rangka penanaman tebu perdana di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 23 Juli 2024.
‘Bisa jadi tentaranya lebih banyak daripada masyarakat sipil’
Satu demi satu alat berat—eskavator, buldoser, peralatan lain—masuk ke Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Gelombang pertama sebanyak 500 unit alat berat telah tiba sejak Juli 2024.

Bulan berikutnya, datang lagi 264 unit dari total 2.000 alat berat yang dipesan untuk pengerjaan proyek cetak sawah 1 juta hektar.

Ratusan eskavator itu diangkut secara bertahap menggunakan tongkang.

Kedatangan alat berat tersebut diikuti penjagaan aparat militer.

Pemerintah Indonesia menerjunkan tambahan personel tentara untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.


Keterangan gambar,Perwakilan warga Merauke dari Suku Marind Kondo Digul, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, melakukan unjuk rasa di depan Kompleks Istana, Jakarta, 17 Oktober 2024.
Pada 2 Oktober 2024, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah meresmikan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua.

Ini dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Dua batalyon kemudian ditempatkan di Papua Selatan.

Kesatuan baru tentara tersebut di luar satuan tugas pengamanan yang sebelumnya sudah dibentuk di Bumi Cenderawasih.

Bagi masyarakat adat, bukannya merasa terlindungi, penambahan prajurit militer itu, menurut Romo Pius Cornelius Manu, justru memunculkan rasa tidak aman.

“Kehadiran mereka saja sudah [merupakan] teror [bagi] masyarakat. Dengan ke mana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau,” tutur Romo Pius, tokoh agama dan pemilik tanah adat di Merauke kepada BBC News Indonesia, Sabtu (19/10).

Romo Pius menambahkan, "orang yang tadinya begitu bebas, mereka tidak bisa banyak bersuara".


Keterangan gambar,Romo Pius Cornelius Manu: “Kehadiran mereka [tentara] saja sudah [merupakan] teror [bagi] masyarakat. Dengan ke mana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau."
“Ibu-ibu yang waktu itu demonstrasi, lalu unjuk rasa, menunjukkan sikap dengan menulis di kertas karton atau menyatakan bahwa kami menolak perusahaan dalam bentuk apapun, kemudian orang-orang ini dicari tahu mereka ada di mana,” imbuh dia lagi.

Romo Pius menggambarkan, sebelum ada PSN, pos tentara penjagaan ada di setiap selang jarak 2-3 kilometer. Dengan penambahan ini, boleh jadi jumlah pos lebih banyak.

“Jadi wilayah yang sekarang; wilayah Ilwayab, Bibikem, dan Uliuli—bisa jadi di sana, tentaranya lebih banyak daripada masyarakat sipil.”

“Jadi untuk apa kehadiran pasukan tentara yang begitu besar di sana? Seolah-olah di situ zona perang, yang harus dikawal begitu ketat,” Romo Pius mempertanyakan.

[img]https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/700/cpsprodpb/a466/live/7f462b70-92ac-11ef-9504-b516e8b5f45f.jpg.webp
Keterangan gambar,Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) tiba di Merauke, untuk meninjau lahan food estate di wilayah itu, Rabu (22/05).
Mengapa ‘sangat bahaya’ melibatkan militer?
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas mengingatkan potensi munculnya konflik maupun kekerasan baru.

Bertolak pada rekam jejak kekerasan yang dialami warga Papua, menurut Cahyo, keterlibatan aparat keamanan dalam pengerjaan PSN cenderung akan lebih banyak intimidatif.

Lebih lanjut ia khawatir, pelibatan militer justru akan memperkuat penggusuran berlapis terhadap masyarakat adat.

“Ini adalah bentuk kolonialisme baru yang ekstensif,” ungkap Cahyo kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (17/10).

Dalam situasi ini, masyarakat adat dikepung dari berbagai sisi—kekuatan politik dan ekonomi—yang ia sebut sebagai ‘negara saat ini dikuasai para oligarki’.

Kini diperparah pula dengan pengerahan aparat keamanan, katanya.

“Dan ini kecenderungannya, kita akan men-displace masyarakat adat dari tempat ekologisnya.”

[img]https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/602/cpsprodpb/f114/live/5c1c1930-92a1-11ef-9504-b516e8b5f45f.jpg.webp/img]
Keterangan gambar,Analisis tumpang susun peta proyek MIFEE dan PSN di Merauke, Papua Selatan.
Dalam jangka pendek, lanjutnya, ini akan mendorong terjadinya perampasan lahan masyarakat adat.

Sementara dampak jangka panjang berupa pemindahan paksa masyarakat adat dari tanahnya.

“Mereka akan tergusur, kemudian tercerabut dari ruang ekologisnya. Karena orang Papua tidak bisa hidup tanpa tanah.

Mereka tidak akan memiliki daya hidup ketika mereka tercerabut dari habitat ekologisnya. Dan itu kan seharusnya tidak seperti itu,” tegas Cahyo.


Keterangan gambar,Seorang pria berdiri di salah-satu lahan Proyek Strategi Nasional (PSN) cetak sawah satu juta hektare di Merauke, Papua Selatan.
Senada, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya melalui keterangan tertulis, mengingatkan, pengerahan tambahan prajurit militer di Tanah Papua "sangat berbahaya di tengah permasalahan di tubuh TNI yang belum berhasil diatasiyaitu tentang profesionalisme dan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia".

Sepanjang Oktober 2022-September 2023, secara bergantian TNI telah menurunkan 7.833 prajurit ke Tanah Papua, berdasarkan dokumentasi KontraS.

Pengerahan tersebut berimbas pada munculnya konflik dan baku tembak antara TNI dan kelompok pro-kemerdekaan Papua yang mengakibatkan 14 personel TNI meninggal.

Menurut KontraS, temuan itu ‘menunjukkan penerjunan aparat di Tanah Papua menimbulkan konflik yang berkelanjutan serta mengakibatkan munculnya banyak korban jiwa’.

Lebih lanjut, peneliti dan pegiat HAM sama-sama menyorot ihwal keikutsertaan tentara mengurus masalah pangan.

Keterlibatan militer dalam program ketahanan pangan dinilai KontraS, berpotensi melanggar Pasal 7 UU TNI tahun 2004 yang mengatur larangan TNI terlibat dalam urusan yang bukan tugas dan fungsi pokoknya.

Bagaimana penjelasan TNI dan Kementerian Pertanian?
Komandan Kodim Merauke, Johny Afriady, mengatakan pelbagai anggapan itu muncul karena ketidaktahuan mengenai tujuan mengapa pasukannya dilibatkan.

Ia menerangkan, pengerahan tentara murni untuk membantu pembukaan lahan proyek satu juta hektar cetak sawah. Sebab luasan ini membutuhkan banyak tenaga.

“Itu orang-orang yang enggak tahu, enggak ngerti tujuannya. 'Oh TNI masuk, oh dia ada ini [melakukan kekerasan]'. Padahal siapa lagi kalau tidak kita [TNI] yang mendorong?” kata Johny kepada wartawan di Merauke, Abdel Syah, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.


Keterangan gambar,Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pengerahan tentara ke tapak PSN sebagai tenaga bantuan lantaran tenaga kerja di sana masih kurang.
Hal itu ditekankan ketika dimintai tanggapan terhadap kritikan peneliti dan pegiat HAM yang mengkhawatirkan kehadiran pasukan TNI dalam proyek PSN di Merauke.

“Saya mengerahkan mahasiswa, saya mengerahkan petani. Belum tentu ada yang mau ke hutan. Siapa yang mau ke sana? Yang mau ke sana dan digerakkan memang pasukan [TNI],” imbuh Johny.

Ia pun merasa warga tidak bermasalah dengan kehadiran TNI. Menurut Johny, penolakan masyarakat adat selama ini lebih kepada pelaksanaan PSN di Merauke.


“Kalau saya lihat, penolakan itu bukan penolakan keterlibatan TNI, bukan. Penolakan mereka adalah penolakan terhadap pekerjaan [PSN] yang dilakukan.

“Penolakan itu bukan dia tidak setuju. Tetapi mereka belum mengerti. Ya mungkin, mohon maaf, kemarin kami—terutama Pemda—yang masuknya agak lambat untuk sosialisasi, jadi salah pengertian,” kata Johny.

Secara terpisah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, pengerahan tentara ke tapak PSN sebagai tenaga bantuan lantaran tenaga kerja di sana masih kurang. Dan menurutnya bukan hanya TNI, melainkan juga mahasiswa.

Ia pun meminta publik untuk tak berprasangka dan melihat upaya pelibatan militer dalam PSN Merauke ini secara utuh, “jangan dilihat secara parsial”.

“Kenapa sih kita pesimis? Mari kita optimis. Dulu kami kolaborasi [dengan] TNI, ini kan sudah lama. [ini baru] Periode pertama. Dulu, kami kolaborasi lima tahun,” jawab Amran saat ditanya wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau di Istana Negara, Rabu (23/10).

Amran menyatakannya saat ditanya potensi konflik dan kekerasan terhadap warga sipil setelah kehadiran pasukan TNI di lokasi PSN di Merauke, Papua Selatan.


Keterangan gambar,Perwakilan warga Merauke dari Suku Marind Kondo Digul, saat unjuk rasa di depan kompleks Istana, Jakarta, Kamis (17/10).
Namun permintaan optimisme itu tak selaras dengan temuan di lapangan. Laporan berbagai lembaga hukum dan HAM menggambarkan betapa pelaksanaan PSN sarat kekerasan dan problematik.

KontraS, misalnya, mencatat sedikitnya 79 peristiwa pelanggaran HAM yang berkaitan dengan PSN sepanjang November 2019-Oktober 2023.

Adapun laporan Komnas HAM mendokumentasikan sedikitnya 1.675 kasus pelanggaran HAM selama tiga tahun terakhir. Kasus didominasi salah satunya oleh pelaksanaan PSN.

Menurut hasil pemantauan tersebut, PSN menjadi sumber baru konflik agraria lantaran dibarengi dengan pendekatan keamanan.

Temuan itu sejalan dengan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mendapati 115 letusan konflik agraria akibat PSN, sepanjang 2020-2023.
https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cx2ymye345do

Lanjutan di bawah