Tak Ada Lawan Sepadan, Sinyal Kuat Singgasana DPR Kembali Menjadi Milik Puan
 
- Jumat, 25 Oktober 2024 | 12:05 WIB


Potret Ketua DPR RI Puan Maharani. (Instagram.com/@puanmaharaniri)
 
 

(NAMA MEDIA) - Ketua DPR RI Puan Maharani tak menampik kemungkinan dirinya kembali terpilih menjadi ketua lembaga legislatif itu pada periode selanjutnya.
Sementara ini, Puan mengaku hanya ingin fokus untuk melantik para anggota DPR RI Periode 2024-2029.

"Laksanakan pelantikan dulu saja dengan sebaik-baiknya, setelah itu selesai baru akan ada mekanisme selanjutnya," kata Puan usai memimpin rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, pada Senin, 30 September 2024.
Puan membeberkan mekanisme selanjutnya yang dimaksud, yaitu pembahasan mengenai pemilihan Ketua DPR setelah proses pelantikan para anggota DPR selesai.
Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat konsultasi dari fraksi-fraksi atau perwakilan partai yang diwakili oleh fraksi.
"Setelah itu baru kami akan bicara terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPR yang akan datang," pungkasnya.

Terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI itu, disebut-sebut Puan telah mendapat dukungan kuat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang ikut angkat bicara terkait kemungkinan Puan kembali menduduki kursi Ketua DPR RI.

Said menegaskan, nama Puan sudah menjadi final sebagai satu-satunya kandidat yang akan menjabat sebagai Ketua DPR RI pada periode 2024-2029 mendatang.
"Insya Allah kalau dari PDI Perjuangan calonnya tunggal Ibu Puan Maharani, sudah selesai, final," tegas Said di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 30 September 2024.
Berkaca dari kritik yang telah diterima oleh Puan, berikut ini kami rangkum sederet kontroversi Puan selama menjabat sebagai Ketua DPR RI, bagian dari pemerintahan, dan selama berada di dunia politik:
Mikrofon Mati saat Rapat RUU Cipta Kerja
Puan pernah mematikan mikrofon saat anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irawan Fecho mengajukan interupsi terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada 20 Juli 2020 lalu.
Sebagai Ketua DPR RI, Puan saat itu menjadi pemimpin rapat pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.
Terdapat potongan video tersebar di media sosial, dan sikap Puan yang tertangkap kamera menekan tombol mikrofon itu dinilai warganet telah menghilangkan suara rakyat.

"Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong, ha..." kata Irawan yang kemudian suaranya mendadak tidak terdengar dalam rapat tersebut. 

Wacana Impor Guru Asing
Puan pernah melontarkan wacana terkait impor guru asing, ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada tahun 2019.
"Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia," kata Puan saat menghadiri diskusi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, pada 9 Mei 2019 silam.
Hal ini langsung dihujani kritik dari masyarakat, terutama tenaga pendidik yang menilai itu merupakan wacana impor itu akan menggantikan peran guru di Indonesia.

Menyikapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang kala itu menjabat berusaha meredakan suasana terkait pernyataan Puan tersebut.
"Menko Puan Maharani tidak pernah bilang impor, tetapi mengundang para guru dan instruktur dari luar negeri," kata Effendy di Jakarta, pada 15 Mei 2019.
Kesal Tidak Disambut Gubernur
Aksi kontroversial sang Ketua DPR RI yang lainnya, ketika dirinya mengungkap tidak ada gubernur yang mau menyambut dirinya saat turun ke daerah.
Kala itu, Puan melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara untuk menggelar rapat koordinasi Tiga Pilar PDIP 2022.
"Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kayak begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," kata Puan di Luwansa Hotel, Manado, pada 9 Februari 2022.
Puan juga mengaku heran terhadap kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerahnya.
"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga kepada saya, kayak males-malesan. Bikin kesel kan," pungkasnya.
Menyebut Sumatera Barat Dukung Negara Pancasila
Puan pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang membuatnya dilaporkan ke polisi. 
Pernyataan kontroversial itu terjadi ketika Puan mengumumkan calon pasangan yang diusung dalam Pilgub Sumbar pada tahun 2020 silam.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang menang mendukung negara Pancasila," kata Puan di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada 2 September 2020.
Akibat pernyataan itu, Puan dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) karena dinilai telah menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).(*)

https://www.thepapuajournal.com/regi...-puan?page=all