Sumber Gambar

Selamat Datang di Thread TS!



Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan, termasuk Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Anthony menilai kebijakan ini patut dicurigai, karena ada potensi besar bahwa kebijakan tersebut didasari oleh kepentingan rente ekonomi yang menguntungkan segelintir oligarki, bukan kepentingan publik secara luas. Tuduhan adanya rente ekonomi dalam kebijakan ini mengindikasikan adanya keuntungan finansial yang akan dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, sementara dampak negatif terhadap lingkungan laut diabaikan. Pendapat ini mencerminkan kekhawatiran bahwa kebijakan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan jangka panjang untuk keberlanjutan ekosistem, melainkan untuk keuntungan jangka pendek yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan.

Alasan yang digunakan oleh pemerintah untuk melegitimasi kebijakan ekspor pasir laut ini, yakni untuk membersihkan sedimentasi di laut yang dianggap mengganggu jalur kapal, dinilai oleh Anthony Budiawan sebagai dalih yang tidak masuk akal. Dalam pandangannya, alasan ini hanyalah akal-akalan untuk menutupi kepentingan oligarki yang ingin meraup keuntungan besar dari ekspor pasir laut. Dengan nilai miliaran dolar yang dipertaruhkan, publik memiliki alasan kuat untuk mencurigai bahwa keputusan ini lebih didorong oleh motif ekonomi daripada komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Pendekatan semacam ini, jika benar, akan menciptakan preseden buruk bagi kebijakan lingkungan di masa depan, di mana eksploitasi sumber daya alam dikedepankan tanpa memperhitungkan dampaknya.


Sumber Gambar

Kerusakan ekosistem laut yang mungkin timbul akibat pengerukan pasir laut adalah isu serius yang tidak bisa diabaikan. Laut adalah salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan memiliki peran vital bagi kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Pengerukan pasir laut secara masif bisa merusak habitat laut, menyebabkan erosi pantai, dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang sangat kompleks. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ekosistem laut, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya ini. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait eksploitasi sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih luas, bukan hanya keuntungan ekonomi jangka pendek.

Anthony Budiawan juga menyerukan agar masyarakat melawan kebijakan ini dengan melaporkan Presiden Jokowi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pelanggaran hukum. Tuduhan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Jika tuduhan ini terbukti, maka kebijakan ini tidak hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga bisa menjadi bukti bahwa ada praktik korupsi yang berlangsung di tingkat tertinggi pemerintahan. Proses hukum yang diajukan oleh masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak didasari oleh kepentingan yang merugikan negara dan rakyat. Jika terbukti, hukuman pidananya bisa seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.


Sumber Gambar

Namun, Presiden Jokowi telah berusaha memberikan klarifikasi mengenai kebijakan ini, dengan menyatakan bahwa yang diekspor bukanlah pasir laut secara langsung, melainkan sedimen yang mengganggu jalur pelayaran kapal. Meskipun demikian, argumen ini belum cukup meyakinkan para pengkritik yang menganggap bahwa alasan tersebut hanya digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan yang sebenarnya merusak lingkungan. Klarifikasi tersebut belum mampu menepis kecurigaan bahwa ada kepentingan lain yang mendasari kebijakan ini, terutama ketika publik mendapati bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan akan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu daripada oleh masyarakat luas.

Pada akhirnya, kebijakan ini menjadi contoh klasik dari bagaimana pertentangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan bisa memunculkan kontroversi besar. Di satu sisi, pemerintah mungkin beralasan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan ekonomi dan membuka peluang investasi. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang melihat dampak jangka panjang dari kebijakan ini akan merugikan ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, transparansi, konsultasi publik, dan kajian ilmiah yang mendalam sangat diperlukan sebelum kebijakan semacam ini dijalankan, agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga melindungi kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Sumber Valid (baca baik-baik):
Sumber 1
Sumber 2
Sumber 3

Terima Kasih Sudah Mampir, Jangan Lupa Komen danCendolnya Gan!