Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) makin tipis sehingga pemerintah bakal mengandalkan komitmen investasi untuk menyelesaikan pembangunan proyek senilai Rp466 triliun tersebut.

Pasalnya, sesuai dengan perencanaan awal, pembangunan IKN hanya akan didukung oleh APBN sebesar 20% atau sekitar Rp90,4 triliun.

Sementara itu, total anggaran negara yang telah diguyurkan untuk pembangunan IKN hingga saat ini dilaporkan telah mencapai Rp80 triliun.

Artinya, sisa pendanaan negara yang bakal dikucurkan untuk menyukseskan proyek IKN hanya sekitar Rp10 triliun.

Direktur Utama Bina Karya, Boyke Prasetyanto, menjelaskan pihaknya akan fokus untuk mempercepat masuknya investasi di IKN. Tujuannya, guna memastikan konstruksi IKN dapat terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Itu [APBN sisa Rp10 triliun urusan] Otorita. Kalau kita yang [mencari] 80% [porsi investasi] yang tidak ada kaitannya dengan APBN. Apakah nanti presiden baru akan nambah [anggaran], itu urusan Otorita, saya hanya fokus 80%,” kata Boyke saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Baca Juga

Konsorsium Garuda Nusantara Siap Garap Hunian ASN di IKN, Investasi Rp20 Triliun
Presiden Jokowi Mulai Berkantor di IKN pada Akhir Juli 2024
Pemerintah Kaji Usulan 7 KEK Baru, Ada yang Dekat IKN

Untuk meningkatkan minat investasi di IKN, Bina Karya mengaku bakal fokus menggeber investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Alasannya, skema KPBU dinilai akan lebih menarik minat investor karena pemerintah akan menjamin pengembalian investasi para investor.

Boyke menjelaskan, tidak mudah untuk meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya pada proyek yang masih dalam tahap pengembangan. Terlebih, hingga saat ini masih belum diketahui berapa total populasi IKN yang akan menjadi market para calon investor.

“Bayangin saja, kalau jadi pengusaha, tanah kosong, terus nggak ada penduduknya, terus sampean [Anda diminta bangun area] komersial kan takut ya. Kalau ada peran pemerintah melalui KPBU jadi berani, karena jaminan pemerintah. Jadi kalau terjadi default ya saya [investor] dibayar pemerintah,” jelasnya.

Meski sempat disebut skema KPBU terlalu membebani fiskal, Boyke menyebut saat ini sudah ditempuh kesepakatan dan kesepahaman antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Otorita IKN.

“Pak Basuki [Plt Kepala OIKN] sudah ketemu sama Bu Sri Mulyani dan beliau sudah oke, Itu soal persepsi ya. Bu sri Mulyani sudah diskusilah dengan Pak Bas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala OIKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat mengungkap alasan proyek KPBU rusun di IKN yang tak kunjung dibangun. Salah satunya, disebut karena kalkulasi pengembalian investasi kepada investor yang dinilai masih terlalu mahal.

“KPBU rusun ASN [di IKN] itu menurut saya itu kan mahal, cost of money-nya bisa 2-3 kali lipat [dari total nilai investasi],” kata Basuki.

Basuki mencontohkan salah satu proyek KPBU yang berhasil dikerjakan yakni Pembangunan jembatan Callender Hammilton dengan nilai investasi mencapai Rp700 miliar. Akan tetapi, pengembalian investasi yang harus dikembalikan pemerintah ke badan usaha selama 15 tahun mencapai Rp1,5 triliun.

“Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan karena masih kecil bunganya,” jelasnya.

https://ekonomi.bisnis.com/read/2024...wat-skema-kpbu

setuju