Kepuasan Jokowi Naik Jadi 75,6% Versi Litbang Kompas, PKS: Ada Anomali

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 20 Jun 2024 18:37 WIB

Politikus PKS, Mardani Ali Sera (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - PKS mengomentari hasil survei Litbang Kompas mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin yang naik menjadi 75,6%. PKS menganggap ada anomali mengenai hasil tersebut.
"Ada anomali. Publik melihat manfaat jangka pendek, bansos dan pembangunan fisik. Tapi kualitas pendidikan, kedalaman ekonomi kita, hingga indeks produktivitas yang di kisaran 54 jauh di bawah Singapura, yang 88; atau Malaysia dan Thailand di angka 66, tidak jadi perhatian," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Kamis (20/6/2024).

Mardani menyinggung hasil tingkat kepuasan itu dengan kebiasaan unik Jokowi yang kerap selfie dan meresmikan berbagai proyek pembangunan. Dia pun khawatir akan persepsi publik saat ini.

"Cukup dengan presiden sering selfie dan meresmikan proyek bisa menutup ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita yang 6,8 jauh dari masa Orde Baru yang di bawah 5. Angkanya keluar dari Litbang Kompas yang punya reputasi. Jadi kian berat tantangan menuju negara maju dengan kualitas persepsi publik yang seperti ini," kata Mardani.

Diketahui, Litbang Kompas telah merilis hasil survei terkait kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya, sebanyak 75,6% responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Survei ini dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,83%.

Hasil survei menunjukkan 75,6% responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan 24,4% responden tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

https://news.detik.com/berita/d-7400...s-ada-anomali.


Survei Litbang Kompas: Kepuasan Kinerja Pemerintahan Jokowi Naik Jadi 75,6%


Presiden Joko Widodo. (Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden)
Jakarta - Litbang Kompas merilis hasil survei terkait kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya, sebanyak 75,6 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Survei ini dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Hasil survei menunjukkan 75,6 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan 24,4 persen responden tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf ini naik dari hasil survei Desember 2023, yakni 73,5 persen. Sedangkan tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf pada Desember 2023 turun dari 26,5 persen.

Berikut hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di berbagai bidang:

1. Politik dan Keamanan
- 85,5% responden puas
- 14,5% responden tidak puas

2. Hukum:
- 57,4% responden puas
- 42,6% responden tidak puas

3. Ekonomi:
- 65,1% responden puas
- 34,9% responden tidak puas

4. Kesejahteraan Sosial:
- 82% responden puas
- 18% responden tidak puas

Adapun hasil survei Litbang Kompang membeberkan lima alasan responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Di posisi atas, sebanyak 21,7 persen responden beralasan karena sering mendapatkan bansos (Jamkesmas, BPT, PKH). Berikut hasil survei alasan kepuasan responden:

Lima Alasan Responden Puas terhadap Pemerintah Jokowi:

1. Sering mendapatkan Bansos (Jamkesmas, BLT, PKH): 21,7 persen
2. Kinerja yang ditunjukkan baik: 16,3 persen
3. Kepemimpinan yang merakyat: 11,1 persen
4. Pembangunan merata sampai desa: 10,9 persen
5. Pembangunan yang masif (Infrastruktur, fasilitas umum, dll): 10,5 persen

Lima Alasan Responden Tidak Puas terhadap Pemerintah Jokowi:

1. Bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran: 3,9 persen
2. Ekonomi belum stabil/sulit mendapatkan pekerjaan: 3,7 persen
3. Harga kebutuhan pokok/sembako mahal: 3,5 persen
4. Tidak konsisten dengan janji kampanye: 1,3 persen
5. Penanganan korupsi belum tegas: 0,9 persen

https://news.detik.com/berita/d-7399...aik-jadi-75-6.

Mungkin PKS kebanyakan lihat Twitter atau Medsos jadi merasa Jokowi tidak populer di masyarakat ...