Isal Mawardi - detikNews
Rabu, 12 Jun 2024 11:30 WIB

Ketua MRP Provinsi Papua Nerlince Wamuar (Isal/detikcom)
Jakarta - Majelis Rakyat Papua (MRP) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua MRP Provinsi Papua Nerlince Wamuar meminta Istana Negara dibangun di Jayapura.
"Yang saya sampaikan hari ini adalah tentang rencana pembangunan Istana Negara di Papua yang telah kami sampaikan pada tanggal 12 September 2019, dalam tim 61. Hari ini kami juga menyampaikan itu kepada Bapak Presiden," ujar Nerlince di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Dia berpendapat, dengan adanya Istana Negara di Papua, Kota Jayapura, jarak antara pusat dan daerah akan jadi pendek, sehingga orang-orang Papua yang memiliki kepentingan dengan Presiden tak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta.

"Contoh hari ini kami orang Papua, Ketua MRP datang ke Jakarta. Tapi, kalau ada kantor Istana Presiden di Papua di Jayapura, kami tidak perlu datang ke sini," tegasnya

"Kami tunggu saja Bapak Presiden di Jayapura," lanjutnya.

Dia berharap permintaan itu bisa terlaksana. Pihaknya telah menyiapkan lahan 16,5 hektare untuk Istana Negara di Jayapura.

https://news.detik.com/berita/d-7386...n-di-jayapura.

MRP Usul ke Jokowi agar Peserta Pilkada Papua Diisi Orang Asli Bumi CendrawasihFetry Wuryasti 12/6/2024 14:20A- A+MRP Usul ke Jokowi agar Peserta Pilkada Papua Diisi Orang Asli Bumi Cendrawasih

Ilustrasi, Pelaksanaan pemilu di Papua.(Dok. Antara)

MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua. Mereka ingin jabatan publik seperti bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di Papua adalah orang Papua asli yang paham betul tentang warganya.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Agustinus Anggaibak menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat dengan niat baik sudah memberikan Papua otonomi khusus melalui Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sehingga dengan otonomi khusus, penyaluran anggaran langsung ke kabupaten kota, tidak seperti aturan otonomi khusus sebelumnya yang melalui provinsi.

"Sehingga kami minta agar bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli di Papua. Harapan kami semua hal ini bisa dapat dipertimbangkan," kata Agustinus, usai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Agustinus katakan aspek keamanan untuk Pilkada serentak Papua akan aman, dan tidak ada masalah.

"Kalau dari sisi keamanan, yang bisa (katakan) aman dan tidak itu adalah kewenangan keamanan. Artinya aparat keamanan yg bisa menjelaskan bahwa aman dan tidak. Kami menyampaikan sebagai lembaga kultur, kami merasa bahwa Papua itu aman, tidak ada masalah," kata Agustinus.

MRP, kata Agustinus, bersama-sama menjaga keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia.
https://mediaindonesia.com/politik-d...mi-cendrawasih

Efek PLT Gubernur Papua sekarang bukan OAP...