Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Ia menegaskan keputusan itu diambil agar konsesi pertambangan di Indonesia tidak hanya dikuasai oleh perusahaan besar saja.

"Pandangan bahwa presiden (Joko Widodo) menyampaikan bahwa IUP jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede. Oleh investor-investor besar," kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Bahlil kemudian menjelaskan, bahwa pemberian IUP kepada ormas keagamaan juga berangkat dari aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke daerah. Di sisi lain secara historis, Bahlil mengatakan bahwa ormas keagamaan memiliki andil besar bagi Indonesia dalam proses mencapai kemerdekaan.

Ia mencontohkan salah satunya adalah fatwa jihad yang dikeluarkan oleh para ulama yang tergabung dalam Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.


Sementara berbagai contoh lainnya di era modern, adalah andil para ormas keagamaan dalam menyelesaikan konflik kesukuan sampai bencana alam seperti tsunami yang terjadi di Aceh pada 2024.

Oleh sebab itu, pemberian IUP kepada ormas keagamaan juga diberikan agar para ormas keagamaan juga memiliki kemandirian dalam mengelola dana untuk kemaslahatan umat.

"Kami berpandangan bahwa organisasi keagamaan merupakan bagian aset negara dan mereka mengurus umat," pungkasnya.




sumur



sesuai sabdo palkon, eh sabdo wiwi:
ga ada visi misi menteri, adanya visi misi pleciden