TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu memaksakan untuk menggelar upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), 17 Agustus 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal.

Menurutnya, menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN bukan hal mendesak.

"(Masa pemerintahan) Pak Jokowi kan akan berakhir, saya kira tidak perlu memaksakan upacara (HUT RI di IKN) di masa pemerintahannya. Menurut saya, istana baru saat ini belum urgen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pemerintah saat ini semestinya fokus terhadap kepentingan lain yang lebih urgen, seperti upaya penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa hingga pengurangan pengangguran.

"Tapi kalau membuat istana, itu besar pasak daripada tiang, karena masyarakat banyak yang masih menghadapi masalah," ujarnya.

Iqbal mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengganti rencana HUT ke-79 RI di IKN cukup dengan peresmian.

"Pak Jokowi tanda tangan saja prasasti, saya kira selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menilai megaproyek IKN harus ditinjau ulang oleh pemerintah selanjutnya.

Pembangunan IKN yang sudah diundang-undangkan, kata Iqbal, tetap perlu dilaksanakan.

Hanya saja, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa mengatur ulang jangka waktu pembangunan.

"Ini sudah dibangun, sudah ketok palu, ya harus dilaksanakan, tapi perlu dilihat urgensinya."

"Proyek ini harus ditinjau ulang, di-review," ungkap Iqbal.

PDIP Juga Pesimis

Terkait rencana upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Sri Rahayu, juga melontarkan nada pesimis.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).

Awalnya, Sri Rahayu menyebut Komisi V DPR RI belum mengetahui perkembangan detail mengenai pembangunan IKN.

Sebab, selama ini, Otorita IKN bukan mitra kerja dari Komisi V DPR RI.

"Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sampai detik ini, kita tahunya dari media. Tolonglah barangkali kita diberikan gambaran lewat slidenya."

"Sarana prasarananya sampai sejauh mana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa," kata Sri di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta.

Sri Rahayu lantas merasa pesimistis bahwa IKN bisa dimanfaatkan pada Agustus mendatang.

Adapun, untuk diketahui pemerintah menargetkan beberapa fasilitas di IKN sudah bisa dipakai lantaran upacara 17 Agustus direncanakan akan digelar di IKN.

"Yakinkah, kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus pasti jawabnya eksekutif pasti yakin. Nah kita ini lihatnya di media, maka kita ini enggak yakin kalau itu mampu untuk dimanfaatkan, padahal Undang-Undangnya sudah harus pindah ke sana," tegasnya.

Lebih lanjut, Sri meminta Basuki agar memberi penjelasan detail mengenai perkembangan pembangunan IKN.

Dia juga menyinggung anggaran IKN yang cukup besar, namun realisasinya di lapangan belum menunjukkan kemajuan.

"Kalau saya perhatikan kan kebutuhan dari infrastrukturnya luar biasa di sana itu. Dan kalau melihat gambaran-gambaran yang diberikan di media itu, kayanya kita melihatnya masih begitu-begitu, gitu. Makanya ini sudah bulan Juni, sebentar lagi bulan Agustus, sampai sejauh mana progresnya," tandasnya.

Pemerintah Tetap Optimis
Sementara itu, Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada perubahan terkait rencana peringatan kemerdekaan Indonesia yang akan tetap dilaksanakan di IKN.

Basuki menyebutkan pemerintah akan menggelar simulasi peringatan kemerdekaan di IKN dalam waktu dekat.

"Kalau untuk upacara saya kira Pak Mensesneg punya skenario, simulasinya besok akan kita lakukan," Basuki, Senin (3/6/2024)


https://www.tribunnews.com/nasional/...-ini?page=all.

optimis bisa dipakai..
tapi kalau pidato tahunan  masih di MPR tanggal 16 atau udah di IKN?