CNN Indonesia
Selasa, 04 Jun 2024 16:07 WIB
Bagikan:



Ilustrasi. Wapres Ma'ruf Amin kritik tranfser dana besar ke Papua. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti pemerintah pusat selama ini kerap mengalokasikan dana yang besar ke wilayah-wilayah di Papua, namun tak ada wujud konkretnya dilakukan oleh Pemda setempat.
Ia berharap dana besar tersebut seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat di kawasan Papua.

"Kita ingin agar anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan seperti selama ini, anggarannya besar, tapi tidak ada wujudnya. Kita ingin, saat kita masuk Papua, wujudnya ada, untuk kesejahteraan masyarakat Papua," kata Ma'ruf dalam keterangan resminya di sela kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6).

Ma'ruf menjelaskan pembangunan di Papua sudah disusun dalam rencana pembangunan dan akan didirikan untuk masing-masing kabupaten. Sehingga akses pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat. Terlebih lagu, ia mengatakan kini dana otonomi khusus (Otsus) Papua langsung diberikan ke kabupaten/kota di Papua.

"Kalau dulu itu kan tersentralisasi di provinsi, sekarang itu langsung ditransfer ke kabupaten-kabupaten. Oleh karena itu, saya harapkan bahwa program antara kabupaten dan provinsi, sudah terkoordinasi dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Ma'ruf membahas terkait persoalan pendidikan di Papua. Ia memastikan masyarakat Papua tidak hanya dapat mengenyam pendidikan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

"Pembiayaan pendidikan ke luar negeri difasilitasi oleh kabupaten. Selanjutnya, di luar negeri, menjadi beban masing-masing kabupaten," ujar Wapres memberikan arahan.

"Ilmu yg tidak ada di sini, kita ambil ke sana (luar negeri)," sambungnya.

Sedangkan terkait keagamaan, Wapres menekankan, agar minimnya tenaga pendidik agama dapat teratasi. Salah satunya adalah dengan mendirikan pendidikan tinggi agama.

"Jadi masalah-masalah guru agama itu nanti supaya dibicarakan, pendidikan guru agama di sini seperti apa. [Agar] guru agama dididik langsung oleh guru agama," imbaunya.

Sementara itu, Bupati Merauke Romanus Mbraka, menyampaikan sejumlah permasalahan di Papua Selatan ke Ma'ruf. Seperti akses jalan darat yang belum terfasilitasi, akses komunikasi melalui internet yang sering terkendala, hingga kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, tokoh agama juga menyampaikan persoalan terkait minimnya jumlah tenaga pendidik agama dan izin pendirian rumah ibadah.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-ada-wujudnya.

wujudnya antara dikorupsi atau masuk ke kantong KKB