Hyundai mengalami penurunan penjualan mobil listrik sangat dalam selama Januari-April 2024. Angkanya berbeda jauh jika dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Apa sebabnya?

Mobil listrik pertama Hyundai yang dirakit secara lokal, Hyundai Ioniq 5 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan secara year on year sepanjang Januari - April. Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), sebanyak 446 unit Hyundai Ioniq 5 terdistribusi selama empat bulan pada awal tahun 2024.

Sebagai pembanding dalam periode yang sama tahun lalu, wholesales Hyundai Ioniq 5 terkirim sebanyak 1.755 unit. Jadi terjadi penurunan wholesales Hyundai Ioniq 5 sekitar 74,5 persen.


Penurunan juga tercermin jika dilihat secara month to month atau bulan ke bulan. Sebanyak 93 unit Hyundai Ioniq 5 terdistribusi pada Maret 2024, jumlahnya turun jadi 51 unit atau terjadi penurunan 45 persen pada April 2024.

Jika dibandingkan pada periode April 2023 vs April 2024. HyundaiIoniq 5 mengalami penyusutan sampai 93 persen. Secara terperinci, HyundaiIoniq 5 terdistribusi 51 unit pada April 2024, sedangkan periode yang sama tahun lalu mencapai 716 unit.

Berikut ini penurunan wholesales mobil rakitan lokal Hyundai Ioniq 5:

2024

Januari 2024: 268 unit
Februari 2024: 34 unit
Maret 2024: 93 unit
April 2024: 51 unit


2023

Januari 2023: 234 unit
Februari 2023: 213 unit
Maret 2023: 592 unit
April 2023: 716 unit


Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto menjelaskan ada regulasi yang bikin konsumen kelas menengah ke atas ini menjadi wait and see. Pertama, soal penundaan penerapan insentif mobil listrik.

Diketahui insentif mobil listrik berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berakhir pada Desember 2023. Pemerintah lalu menerbitkan aturan terkait pemberian insentif PPN DTP atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu untuk tahun anggaran 2024 pada bulan Februari.

Aturannya tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 yang mulai berlaku tanggal 15 Februari 2024.

Menurut Soerjo, mobil listrik bisa laris karena dukungan insentif atau subsidi dari pemerintah, sehingga membuat harga mobil listrik menjadi lebih terjangkau. Ini salah satu yang menstimulus konsumen untuk tertarik dengan mobil listrik.

"Dalam penjualan mobil listrik, kita mengalami penurunan yang cukup dalam. Karena pertama, menunggu sampai bulan Februari, bahwa peraturan pemerintah (DTP PPN) agak mundur. Sehingga konsumen masih wait and see," ungkap Soerjo di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara, Jumat (25/5/2024).

Hyundai Ioniq 5 sejatinya sudah menikmati insentif tersebut sejak tahun 2023 karena memenuhi persyaratan serupa.

Soerjo melanjutkan baru-baru ini pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai mobil listrik. Bila sebelumnya harus memenuhi syarat TKDN, maka kini mobil listrik impor CBU dan rakitan lokal (CKD) dibebaskan dari pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kondisi ini juga bikin mobil-mobil CBU harganya bisa lebih bersaing dengan mobil CKD.

Meski begitu, mobil listrik CBU dan CKD yang mendapatkan insentif ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri investasi. Di dalam aturan itu disebutkan bahwa pelaku usaha dalam hal ini pabrikan harus berkomitmen untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia yang memenuhi spesifikasi teknis. Mereka diwajibkan memproduksi mobil listrik paling lambat 31 Desember 2027 dan harus memenuhi target minimum capaian TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Hyundai yang sudah kadung berinvestasi besar sekaligus memenuhi TKDN agar dapat insentif tapi harus rela melihat mobil CBU malah diberi karpet merah meski harus berkomitmen di kemudian hari.

"Sekarang masih wait and see kenapa? di mobil listrik itu ada kebijakan baru untuk yang CBU, selain pemberian insentif," kata dia.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah tengah menggodok aturan terkait insentif mobil hybrid. Dia menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

Besaran PPN DTP untuk mobil hybrid rencananya akan sama dengan besaran insentif yang diberikan untuk mobil listrik. Sayangnya, Airlangga belum memberikan kepastian mengenai kapan aturan tersebut diterbitkan. Soerjo menyebut usulan insentif mobil hybrid bikin konsumen menahan dalam membeli mobil listrik.

"Belum lagi wacana sekarang pemberian insentif untuk hybrid. Jadi sekarang sifat wait and see makin tunggu. Ini apakah mobil akan turun lagi-turun lagi, gitu. Padahal yang saya dengar, yang hybrid sendiri sebenarnya sudah ditolak oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita lihat perkembangan akan seperti apa," tambah dia.

Kendati begitu, Soerjo memastikan Hyundai tetap berkomitmen untuk mengejar target TKDN yang dicanangkan pemerintah.

"Sekarang ini Ioniq 5 dipastikan konten lokalnya 40 persen, dengan adanya pabrik baterai, kita pastikan bahwa konten lokalnya sudah memenuhi keinginan dari pemerintah yaitu di atas 60 persen. Jadi dengan kata lain kita adalah APM pertama yang bisa mencapai regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam sisi konten lokal. Walaupun dimundurin menjadi tahun 2027, tapi Hyundai menyatakan kita siap untuk bisa mensupport investasi dalam negeri yang bisa lebih banyak lagi," terang dia.

https://oto.detik.com/mobil-listrik/...-indonesia/amp

Lho.. Turun juga toh..