Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya Reforma Agraria dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“Kita ingin kebijakan Reforma Agraria ini benar-benar sukses, di antaranya melalui program redistribusi tanah. Yang pada dasarnya kita ingin benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas,” ujar AHY dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin, 13 Mei 2024.

AHY, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, mengungkapkan pandangan tersebut dalam pertemuan makan malam bersama diplomat senior dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, seperti dilaporkan oleh Antara.

“Kebetulan Menteri ATR/ Kepala BPN sebelumnya, yaitu Bapak Hadi Tjahjanto, yang kini menjadi Menko Polhukam pernah bercerita, dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke Kemenko Polhukam, sekitar 60 persen terkait dengan pertanahan,” tambahnya.

Selain itu, AHY juga menguraikan agenda kunjungannya untuk menghadiri undangan dari Bank Dunia, di mana ia akan membagikan pengalaman sukses Indonesia dalam pendaftaran tanah yang telah melibatkan lebih dari 100 juta bidang lahan.

Menurutnya, prestasi ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan 50 persennya berhasil dicapai dalam sembilan tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi.



Foto: Antara

Dalam rangkaian acara Global Land Policy Forum yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, AHY akan mewakili Pemerintah Indonesia dalam membahas pencapaian positif dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah.

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang revolusioner, Indonesia berhasil memetakan dan mendaftarkan rata-rata 10 juta bidang tanah setiap tahunnya. Saat ini, jumlah total bidang tanah yang telah dipetakan dan didaftarkan mencapai 112 juta.

Reforma Agraria, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar, merupakan upaya restrukturisasi dalam kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan semangat keadilan, yang didukung oleh penataan aset serta akses yang merata demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Mantap banget nih mas Menteri AHY.. Semangat terus deh..

Sumber: Link Referensi