JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak milik PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061 sejalan dengan penambahan saham untuk Indonesia sebesar 10 persen, sehingga RI memiliki total saham 61 persen. Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan dan siarkan secara virtual melalui YouTube BKPM pada Kamis (2/5/2024).

Baca juga: Setelah PKS, Kini Giliran PKB Ogah Dukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, Lebih Pilih Ida Fauziyah

Menurut Bahlil, target penambahan 10 persen saham Freeport menjadi 61 persen paling lambat diselesaikan akhir Juni ini tersebut bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dia bilang, penambahan saham itu diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Baca juga: Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

"Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong," kata Bahlil dikutip Jumat (3/5/2024). "Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi," imbuhnya. Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. Indonesia menurutnya negara kaya dan Freeport saat ini merupakan aset negara. Selain itu, Bahlil menyebut bahwa hingga 2018 lalu saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36 persen sebelum akhirnya menjadi 51,23 persen pasca divestasi saham pada September 2018 lalu.

Baca juga: Freeport Tunggu Kepastian Perpanjangan IUPK Sebelum Bangun Smelter Baru di Fakfak Papua

Ia juga menyebutkan bahwa dengan kepemilikan saham mayoritas di PTFI, pemerintah juga dapat dengan lebih mudah menjalankan kebijakan hilirisasi, khususnya pada komoditas tembaga.

Bahlil bercerita tentang bagaimana pembangunan smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur yang akhirnya berjalan karena adanya dorongan kuat dari pemerintah.

“3 miliar dolar AS untuk membangun smelter terbesar di dunia di Gresik. Sekarang sudah jadi, bulan Mei (beroperasi), dan di situ kita sudah bisa produksi katoda tembaga. Dari 3 juta konsentrat yang dibawa dari Timika ke Gresik, itu menghasilkan 400 ribu ton katoda tembaga, 60 ton emas," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengatakan bahwa perpanjangan kontrak PTFI tidak terlepas dari rencana perusahaan untuk memproduksi kawat tembaga. Kawat tembaga merupakan produk turunan tembaga yang bisa menghasilkan nilai 24 kali lipat.

Bahlil menyebut dengan memproduksi kawat tembaga, Indonesia akan semakin dekat dalam mewujudkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir di dalam negeri.

“Nah kalau tembaganya ada, itu kita bangun pabrik mobil. Copper wire (kawat tembaga) itu bungkus untuk baterai, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia, supaya kita jadi negara produsen yang disegani dunia," ujar dia.

Selain itu, Bahlil kembali menegaskan tentang arah kebijakan pemerintah terkait dengan hilirisasi. Menurutnya, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas.

Dia juga mengingatkan agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan hanya mengeksploitasi komoditas mentah.

"Kita pernah mempunyai kekayaan minyak. Kita pernah masuk dalam OPEC. Sekarang kita tidak termasuk lagi ke dalam OPEC, kenapa? Karena konsumsi minyak kita 1 juta 500 ribu barel per hari. Produksi kita hanya 625 ribu barel per hari. Impor kita 870 ribu barel per hari. Kita sekarang impor minyak," lanjutnya.

Menurutnya, ini terjadi karena salah kebijakan. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah perlu mengubah arah kebijakan dengan membangun hilirisasi. Tujuannya, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.


Divestasi tersebut dilakukan melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar 3,85 miliar dollar AS atau hampir Rp 60 triliun. Bahlil juga bilang saat ini saham Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp 300 triliun. "Tahun 2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir 4 miliar dollar AS, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu," ucap Bahlil.

"Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai 20 miliar dollar AS, Rp 300 triliun," imbuhnya menegaskan.

Untuk diketahui, proses pengajuan izin usaha PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto, menolak rencana Pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061 melalui revisi PP No.69 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

“IUP untuk PTFI ini kan baru akan berakhir tahun 2041, sementara amanat UU Minerba 2020 paling cepat izin perpanjangan baru bisa diajukan lima tahun sebelum izin berakhir yakni tahun 2036. Jadi masih lama sekali,” katanya.

Menurut Mulyanto revisi PP tersebut hanya akal-akalan Pemerintah untuk mengamankan kepentingan pihak PTFI, karena pembaruan izin tambangnya belum bisa diproses sesuai regulasi yang ada.

Insentif Smelter

Menariknya, terdapat klausul lain di Undang-undang No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang menjamin perpanjangan IUPK bagi perusahaan tambang mineral yang terintegrasi dengan smelter yang dibangun di dalam negeri.

Jaminan itu termaktub dalam Pasal 83 huruf f, yang berbunyi, “Jangka waktu kegiatan operasi produksi mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hal inilah yang lantas menjadi salah satu dalih pemerintah untuk mempercepat proses perpanjangan IUPK Freeport, jauh sebelum masa berlakunya habis.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan alasan pemerintah mempercepat pemberian ekstensi IUPK Freeport adalah sebagai bentuk insentif bagi perusahaan yang telah membangun smelter di dalam negeri.

“Lalu juga divestasi [10% saham Freeport kepada MIND ID] lagi. Nah, yang jelas kan di UU [Minerba] menyaratkan perpanjangan [IUPK] itu harus berdampak pada kenaikan pendapatan pemerintah," ujarnya belum lama ini.

Terlebih, lanjut Arifin, pascahabisnya IUPK eksisting pada 2041, operasi tambang bawah tanah PTFI – termasuk tambang legendaris Grasberg – akan dikendalikan oleh pemerintah melalui MIND ID.

"[IUPK] Freeport ya itu [diperpanjang sampai] 2061, karena dia sudah sekian puluh tahun dah dalam persyaratannya ada cadangan yang memang [harus dimaksimalkan], masak mau kita putusin [kontraknya]?" tutur Arifin.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga mengatakan rencana perpanjangan ditujukan demi memberikan kepastian investasi industri pertambangan yang harus dilakukan sejak dini.

“Jadi bukan sesuatu yang buru-buru. Memang potensinya [cadangan tembaga Freeport] masih ada atau shutdown 2041. Mau menggali potensi atau shutting down? Kalau mau menggali potensi, dia mesti investasi sekarang,” ujar Erick.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dalam sebuah kesempatan awal Desember, pun berkata pengelolaan tambang mineral yang kini di bawah tanah (underground) Grasberg akan mencapai masa puncak produksinya pada 2035.

Dengan demikian, dia berpendapat, pemerintah – sebagai pemegang saham mayoritas 51% di PTFI – ingin mengamankan aset mineral yang berbasis di Papua itu.

“Sekarang kalau eksplorasi tambang yang bukan underground itu 3 tahun sudah beroperasi, baru bisa tahu itu hasilnya paling cepat ada yang 15 tahun. Sekarang kita berpikir strategis saja, produksi Freeport itu 2035 capai puncaknya. Begitu selesai 2035 akan menurun. Kalau tidak ada kepastian perpanjangan [IUPK], maka tidak ada eksplorasi dan investasi lagi,” jelasnya.

“Karena itu dilakukan perpanjangan [sekarang]. Namun, [Freeport] ini kan sudah menjadi milik Pemerintah Indonesia. Kita minta penambahan saham 10% dan pembangunan smelter lagi di Papua sudah disetujui. Kalau tidak, tidak akan kita perpanjang [izinnya].”

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, penambahan kepemilikan saham akan berdampak positif bagi negara. Sebab, dividen yang diterima pemerintah dari Freeport juga akan bertambah.

Selain itu, pemerintah juga bisa menempatkan posisi kunci direksi-komisaris di PTFI.

Pemerintah bisa menempatkan lebih banyak direksi dan komisaris, termasuk Presiden Direktur, CDO, direksi lainnya, dan komisaris," kata Rizal


Rizal menuturkan, dengan penguasaan saham mayoritas di Freeport dan bertambahnya jatah kursi dewan direksi beserta komisarisnya, akan membuat Indonesia menjadi penentu arah kebijakan dan pengembangan Freeport ke depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/05/03/131858226/bahlil-ungkap-61-persen-saham-freeport-bakal-jadi-milik-indonesia?page=2.


Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6