Istilah KKB Jadi OPM, Alissa Wahid: Pemerintah Jakarta Gunakan Pendekatan Nasionalis Sempit

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Alissa Wahid mengikuti pertemuan dengan Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari Jakarta, Rabu 31 Januari 2024. Gerakan Nurani Bangsa yang digawangi para tokoh bangsa mendatangi Komisi Pemilihan Umum. Salah satu pembahasannya adalah mengenai netralitas bagi penyelenggara negara pada pemilihan umum (pemilu) 2024. TEMPO/Subekti
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Wahid, mengatakan, pengubahan istilah kelompok bersenjata di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka atau OPM, menunjukkan pemerintah gunakan pendekatan nasionalisma sempit dalam mengatasi masalah Papua.

Putri sulung Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid ini menduga TNI mengganti penyebutan itu karena sudah kewalahan mengatasi kelompok pro-kemerdekaan Papua. Penyebutan itu diduga sebagai pintu masuk pendekatan militer lebih besar.

"Dugaan kurang baiknya ada kepentingan politis. Perubahan ini membuka pintu pendekatan militerisasi lebih besar," kata Alissa dalam diskusi di Jakarta, Senin 29 April 2024.

Menurut Alissa, pendekatan militer sudah terbukti tidak mampu mengatasi masalah di Papua. Pendekatan itu justru akan terus membuat kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua.

Di samping itu, Alissa mengatakan, pemerintah Indonesia selalu menggunakan cara pandang Jakarta Sentris mengatasi masalah Papua. Seharusnya, Pemerintah Indonesia mendengarkan aspirasi warga Papua. Pemerintah harus membuka dialog dengan masyarakat Papua yang berkonflik.

Namun, sebelum mendengarkan aspirasi, Pemerintah Indonesia harus mengakui martabat manusia Papua yang merdeka dan berdaulat.

"Judulnya dialog saja tak tepat. Harus ada pengakuan terhadap martabat warga Papua. Sehingga bisa mendengarkan dengan hati tulus. Tapi kalau fokus pada dialog kemanusiaan tanpa cara pandang yang tepat, maka tidak selesai," kata Alissa.

Tanpa adanya pengakuan itu, masyarakat Papua tidak akan percaya dengan pemerintah pusat. Menurut Alisa, tanpa adanya kepercayaan itu, masalah Papua sulit diselesaikan.

"Tugas pemerintah membangun kepercayaan dengan mengurangi kekerasan," kata Alissa.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menginstruksikan stafnya untuk mengganti istilah Kelompok Separatis Teroris (KST) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali.

Berdasarkan surat perintah tertanggal 5 April 2024, Panglima TNI memerintahkan kepada Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari untuk menggunakan kembali sebutan OPM dalam konteks tersebut.

https://nasional.tempo.co/read/18620...ionalis-sempit

Peneliti BRIN: Apakah dengan Mengubah KKB Jadi OPM Akan Akhiri Krisis Kemanusiaan di Papua?

Kompas.com - 29/04/2024, 22:26 WIB Nirmala Maulana Achmad, Icha Rastika Tim Redaksi 4 Lihat Foto Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Adriana Elisabeth (tengah) bersama Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kiri) dalam diskusi di Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Salemba, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).(KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A) JAKARTA,
KOMPAS.com - Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Adriana Elisabeth mengatakan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah merancang pendekatan resolusi konflik di Papua.

Adriana mengatakan, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dua, yakni pendekatan pembangunan dan ekonomi serta pendekatan keamanan.

“Satu yang tidak pernah dilakukan adalah merancang pendekatan resolusi konflik di Papua,” ujar Adriana dalam diskusi di Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Salemba, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

Menurut Adriana, pergantian nomenklatur Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh TNI akan sama saja apabila pendekatan tidak diubah.

“Pergantian nama itu tidak akan ada perubahan,” kata Adriana.

“Kalau pendekatan tetap sama, kita tidak punya peluang untuk merancang bersama-sama bagaimana sih menyelesaikan konflik di Papua ini? Itu tidak akan pernah selesai,” ujar dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Biro Papua PGI Pendeta Ronald. Ia mempertanyakan pendekatan keamanan yang tidak bisa menyelesaikan konflik di Bumi Cenderawasih.

“Bayangkan saja sudah lebih dari 50 tahun pendekatan keamanan di Papua tidak menyelesaikan persoalan di Papua. Apakah dengan perubahan nama ini krisis kemanusiaan di Papua akan diakhiri? Itu jadi pertanyaan kita,” kata Ronald.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa jajarannya tidak lagi menamakan kelompok bersenjata yang mendorong Papua merdeka sebagai KKB.

"Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM," kata Agus saat konferensi pers di rumah dinas Panglima TNI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).

Agus mengatakan, OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI-Polri. OPM juga merudapaksa guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam.

"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," ujar Agus.

https://nasional.kompas.com/read/202...akhiri-krisis.

masalah Papua yang tak akan selesai dengan pendekatan TNI