Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 6 triliun. Suntikan modal negara ini dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan saham pemerintah saat WIKA melakukan right issue.

Hal ini tertuang dalam PP Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang ditetapkan pada (28/3/2024).

"Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk," tulis Beleid itu, dikutip Senin (1/4/2024).

Pemberian PMN itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2024. Adapun besaran PMN yang diberikan yang diberikan mencapai Rp 6 triliun.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp6.00.000.000.000,00," tulis Pasal 2.

Sebelumnya Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan perusahaannya bakal menambah modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Targetnya dalam aksi korporasi ini mencapai Rp 9,2 triliun.

"Secara total target total rights issue Rp 9,2 triliun. Tentu dana tersebut akan dipakai mendukung perseroan mengerjakan proyek-proyek PSN maupun proyek IKN yang hampir semuanya harus selesai di tahun ini maupun 2025. Kedua untuk memperkuat permodalan perseroan dan juga meningkatkan kinerja kondisi keuangan kami," terang Agung, pada rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (19/3/2024).

Agung mengatakan aksi korporasi ini akan dilakukan setelah suspend perdagangan saham WIKA di cabut di Bursa Efek Indonesia.

Adapun ia juga menjelaskan porsi pemerintah dalam right issue ini akan mengambil profesi yang dominan yakni 65% dan 35% sisanya dari publik. Sehingga Perusahaannya membutuhkan suntikan dana pemerintah sebesar Rp 6 triliun.

"WIKA dibutuhkan dukungan pemerintah PMN Rp 6 triliun pada kuartal I-2024. Tentu dalam pelaksanaan PP Nomor 33 Tahun 2005, Kementerian BUMN mengkonsultasikan pelaksanaan privatisasi yang akan dilakukan melalui metode right issue sesuai dengan surat Menko Perekonomian kepada Komisi VI DPR," kata Agung.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...a-rp-6-triliun

suntikan maut