Kiprah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sejarah pemilu usai dipastikan tak lolos untuk pertama kalinya, dengan tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% dalam Pemilu 2024.

Hasil ini berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP hanya memperoleh suara 5.878.777 atau 3,873% pada pemilihan umum 2024.

Tak lolosnya PPP ke Senayan menjadi ironi bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Jika disandingkan dengan partai-partai lain, PPP sudah jauh lebih lama berkecimpung di dunia politik Indonesia.

Sebab, PPP merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan fusi partai.

Fusi partai sendiri adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologis serupa.

Dilansir dari laman resmi PPP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 dan merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PBNU), H. Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto ( Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR).

Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”.

Sejak berkuasa, Presiden Soeharto memang tak ingin ada banyak partai di Indonesia. Karena ia belajar dari era demokrasi terpimpin masa Soekarno saat keberadaan banyak partai terbukti tidak efektif.

Saat itu, partai-partai yang ada malah saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga stabilitas politik terganggu dan kebijakan negara tak terwujud.



Foto: Antara

Soeharto yang tak mau masalah itu terjadi saat dia berkuasa. Maka, lahirlah ide fusi atau penyederhanaan partai.

Namun, ide tersebut tak langsung terwujud saat Soeharto berkuasa.

Tepat pada Pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, semua partai apapun ideologinya masih bertanding. KPU pun menetapkan organisasi masyarakat, Golongan Karya (Golkar), memenangi Pemilu.

Selama Orde Baru berkuasa, Partai Persatuan Pembangunan menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya.

Selain PPP, kelompok lain yang terdampak fusi adalah golongan partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

PDI, PPP dan Golongan Karya saling berebut suara di tiap pemilu Orde Baru, dan lagi-lagi Golkar yang menang.

Masuk era reformasi hingga kini, PPP harus berjuang dengan sengit karena ketatnya persaingan antar partai.

Terlebih, banyaknya partai baru serta pergeseran ideologi tiap waktu dan tren elektoral.

Secara sejarah sih, keren banget.. Tapi ya lagi kurang beruntung kali...

Semangat selalu PPP


Sumber: Link Referensi