Jakarta - 

Ombudsman mengatakan masyarakat harus menerima fakta bahwa Indonesia mengimpor beras. Hal ini diutarakan lembaga pengawas pelayanan publik itu melihat data historis yang ada.

"Impor itu jelas pencatatannya, kalau produksi kan klaim. Mari kita lihat data historical. Indonesia itu rata-rata pasti mengimpor walaupun ada satu tahun dua tahun tidak impor tapi di tahun berikutnya impor," ucap Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di Gudang Bulog Sunter Timur II Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (15/3/2024).

Kendati demikian, Yeka menilai bahwa pemerintah perlu membuat perencanaan impor beras jangka panjang. Ia menilai hal ini diperlukan agar pemerintah bisa mengukur kebutuhan impor yang diperlukan dalam kurun waktu beberapa tahun.

Dengan begini, pemerintah bisa memastikan kebutuhan yang diperlukan sehingga masyarakat tidak kaget lagi jika impor beras dilakukan. Seturut dengan hal tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah berhenti menggunakan definisi swasembada 100%.

"Gunakanlah misalnya swasembada 80% atau 90%. Artinya apa, kalau 90% swasembada 10%nya boleh (impor) sehingga ketika ada keputusan impor tidak disalahkan, tidak diperdebatkan, tidak menjadi area hujatan. Tensinya harus diturunkan karena korbannya masyarakat, petani. Tinggal pemerintah tentukan mulai saatnya sekarang swasembadanya jangan 100% karena faktanya impor. Kita hak bisa mengatakan swasembada itu di satu tahun, buat apa? Buat apa kita men-declare swasembada satu tahun, dua tahun, tiga tahun, tahun keempat, tahun kelima kita impor. Nothing" jelasnya.

Oleh sebab itu, Yeka menilai impor beras merupakan kenyataan yang harus diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah tidak melakukan upaya meningkatkan produksi beras dalam negeri. Yeka menjelaskan peningkatan produksi beras bisa dilakukan sembari melakukan impor untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat.

"Terima saja kenyataannya kita itu perlu impor, belum cukup. Pakai target swasembadanya diturunkan. Nanti selagi target swasembada diturunkan berati ada kepastian dalam perencanaan pengadaan, maka pemerintah mulai melakukan pembenahan secara tenang. Pembenahan apa? Pembenahan produksinya. Tenang dia, nggak akan disalahin. Impor, oh ya sudah. Sekarang impor ada yang kebakaran jenggot kan, ada kementerian marah-marah. Nah jadi kita harus relax dan pemerintah punya perencanaan untuk menata produksinya," pungkasnya.

detik.com