Netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan pada pertemuan Komite HAM PBB (CCPR) pada Selasa (12/3) lalu. Perwakilan RI yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Pertanyaan tersebut disampaikan salah satu anggota komite Bacre Waly Ndiaye. Dia menyinggung mekanisme pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

“Pada Februari 2024 Indonesia menggelar pemilihan presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut pencalonan,” kata Bacre pada pertemuan tersebut dikutip dari tayangan UNTV.

“Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu? Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan intervensi pemilu?” tanya dia.

Dirjen Multilateral Kemlu Tri Tharyat yang hadir pada pertemuan itu tidak menjawab pertanyaan Bacre. Ia hanya menjawab pertanyaan lain di luar soal netralitas Jokowi.

CCPR merupakan badan berisi ahli independen yang memantau implementasi Perjanjian Internasional mengenai hak sipil dan politik.

https://kumparan.com/kumparannews/ne...bb-22M8h5xvVrK

Itu Putin, Xi jinping jadi presiden terus PBB kok kincep. Itu di Myanmar presiden terpilih dikudeta junta militer kalian juga kincep. Giliran Gibran jadi cawapres kalian koar2 netralitas blablabla.

Emang dasar barat gak pingin Indonesia mandiri dan kuat, pinginnya gak ada kestabilan politik di Indonesia, maunya dijadikan babu terus melayani kepentingan barat.

Gak cukup toh 40tahun lebih nyedotin kekayaan Indonesia?