Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyentil pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya ada pihak-pihak yang dirugikan dari pembangunan tersebut.

JK mengaku merasakan kehadiran tol untuk memangkas waktu perjalanan. Di sisi lain, menurutnya ada keseimbangan yang perlu dipikirkan.

"Tentu pembangunan infrastruktur penting. Saya pikir tadi dari rumah ke sini mungkin 45 menit sampai 1 jam, ternyata cukup 20 menit karena jalan tol bagus. Tentu juga tidak bagus yang punya rumah sebelahnya karena tidak bisa lagi ke warung," kata JK dalam acara Election Talks #4 di Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024) kemarin.

"Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik untuk yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki," tambahnya.

JK menilai belanja jor-joran yang dilakukan di era Jokowi membuat pemerintah selanjutnya tidak akan mudah mengurus Indonesia. Pasalnya ada beban yang harus ditanggung, salah satunya dari pembangunan infrastruktur.

"Siapapun pemerintahannya, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahan yang akan datang karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk suatu hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien," ucapnya.

JK menyoroti beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat. Hal itu terlihat dari pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluarannya.

"Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semua akan sulit," ucap JK.


Singgung Utang hingga Program Makan Siang Gratis

Pertama JK menyoroti utang pemerintah yang semakin tinggi. Per 31 Januari 2024, totalnya sudah tembus Rp 8.253,09 triliun.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun, jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Belum bunganya, cicilannya," kata JK.

Kemudian ditambah dengan program-program yang butuh pendanaan besar. Selain subsidi BBM dan listrik, JK juga menyinggung program makan siang gratis yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Belum lagi subsidi BBM, subsidi listrik. Belum lagi bansos Rp 500 triliun, belum lagi makan siang (gratis) Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20%," ucapnya.

Berbagai angka pengeluaran itu, kata JK, jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negaranya. Tambahan beban pengeluaran itu menurutnya yang akan menanggung adalah rakyat juga.

"Kalau ditotal ini bisa Rp 4.000 triliun, pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 1.000-an triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama," ucapnya.

Menurutnya, pemerintahan yang baru harus punya keberanian dan ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semua akan sulit," sambung JK.

Sumber :

https://finance.detik.com/infrastruk...ruktur-jokowi.