Kompas.com - 13/03/2024, 09:47 WIB

KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menemukan 624 dari 19.041 mahasiswa yang tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak memenuhi syarat. Temuan angka ini berdasarkan pemadanan data mahasiswa ber-KTP DKI yang menerima KJMU. Alhasil, ratusan mahasiswa itu dinyatakan datanya tak sesuai.

"Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali," ujar Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin, Selasa (12/3/2024).

Budi merinci, 14 dari 624 mahasiswa ber-KTP sebagai penerima KJMU berdasarkan padanan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dinyatakan tidak sesuai. Sementara 577 orang perlu dilakukan verifikasi kembali karena berdasarkan padanan data kependudukan, beberapa di antaranya 329 orang pindah ke luar DKI Jakarta, 125 orang tidak dikenal, 119 orang dikenal tapi tidak diketahui keberadaannya, serta empat orang tak tercatat di RT.

Sesuai padanan pekerjaan kepala keluarga dari 33 orang penerima KJMU itu tercatat berpenghasilan tidak rendah. "Para orangtua mereka bekerja sebagai dosen, karyawan BUMN/BUMD, PNS, konsultan, anggota lembaga tinggi lainnya," kata Budi.

Adapun pemadanan data dilakukan setelah Dinas Pendidikan (Disdik) memverifikasi data yang diberikan oleh mahasiswa ketika mendaftar sebagai penerima KJMU, salah satunya dengan mengecek langsung ke lapangan. 

Disdukcapil DKI menggunakan tiga parameter pemadanan data, yaitu dengan data SIAK terpusat, data hasil penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili, serta berdasarkan sesuai pekerjaan kepala keluarga penerima KJMU. 

Proses pemadanan oleh Disdukcapil dilakukan selektif dengan melihat sejumlah kriteria untuk memastikan bahwa penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.

"Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,” kata Budi. 

Budi menambahkan, dari tiga parameter yang ada, padanan data kependudukan sesuai domisili merupakan yang paling banyak. Ia mengimbau agar warga tertib administrasi kependudukan. Warga bisa mengecek status aktif dan tidaknya nomor induk kependudukan (NIK) melalui https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/.

“Bagi warga yang NIK-nya terdampak pada penataan administrasi kependudukan sesuai domisili ini, tidak perlu panik. Silakan datang ke loket-loket layanan Disdukcapil terdekat untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya," ucap Budi. "Jika diketahui NIK tidak aktif, dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata dia.


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemprov DKI Temukan 624 Mahasiswa Tak Layak Terima KJMU, Ada yang Anak Karyawan BUMN dan BUMD".

Waduh, dari hasil penelusuran ada 624 dari 19.601 penerima beasiswa KJMU. Ada yang karena KTP tak sesuai ada juga yang dianggapdi luar kategori. Bagus lah ada akurasi data.

Idealnya sih data bansos, PKH, Beasiswa PIP, Kartu Indonesia Pintar juga dibuka agar bisa diawasi oleh masyarakat. Agar tidak salah sasaran.

Di daerah, dana bansos kerap dimanfaatkan oleh caleg-caleg inkumben.Yang dapat biasanya relawan/pendukung dari caleg tersebut.