- Beranda
- Berita dan Politik
Ratusan Warga di Desa Pemaluan Kaget Diminta Otorita IKN Merobohkan Rumah
...
TS
mabdulkarim
Ratusan Warga di Desa Pemaluan Kaget Diminta Otorita IKN Merobohkan Rumah
Ratusan Warga di Desa Pemaluan Kaget Diminta Otorita IKN Merobohkan Rumah
Fitriwahyuningsih — Kaltim Today 11 Maret 2024 11:45
Ratusan Warga di Desa Pemaluan Kaget Diminta Otorita IKN Merobohkan Rumah
Warga di Desa Pemaluan dan desa di sekitarnya diminta untuk merobohkan rumah dalam 7 hari ke depan. Gambar pembangunan gedung-gedung di \
Kaltimtoday.co - Sejumlah warga di sekitar proyek pembangunan IKN Nusantara baru-baru ini terkejut saat menerima surat teguran tiba-tiba dari Otorita IKN. Dalam surat tersebut, mereka diminta untuk merobohkan rumah mereka sendiri dalam waktu 7 hari karena dianggap tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN.
Menurut surat teguran yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati, keputusan ini diambil setelah Otorita melakukan identifikasi pada tanggal 29 Agustus 2023 dan 4-6 Oktober 2024. Terdapat 8 regulasi yang diklaim Otorita sebagai dasar penetapan rumah warga sebagai tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN, termasuk UU Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Nusantara 2022-2042.
Surat yang diterbitkan pada 4 Maret 2024 tersebut menyatakan, "Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam jangka waktu 7 hari, terhitung sejak teguran pertama ini disampaikan."
Selain itu, Otorita IKN juga mengundang warga untuk datang ke Rest Area IKN atau eks Rumah Jabatan Bupati PPU di Sepaku untuk menerima arahan tindak lanjut atas pelanggaran pembangunan tidak berizin berdasarkan identifikasi IKN. Mereka diminta untuk hadir, Jumat (8/3/2024) pagi.
"Sehubungan dengan undangan ini bersifat sangat penting, maka kehadiran saudara diminta untuk tidak diwakili," demikian bunyi surat tersebut.
Salah seorang warga Pemaluan yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, mereka memang diminta untuk merobohkan rumah mereka sendiri oleh Otorita IKN dalam waktu 7 hari sejak surat teguran pertama diterima. Kediaman warga tersebut berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sumber kami menyebutkan bahwa yang menjadi target pembongkaran bukan hanya warga Pemaluan, tetapi juga warga di Desa Bumi Harapon, Suka Raja, dan Tengin Baru.
"Pada rapat di Rest Area tersebut, warga menyampaikan protes karena disuruh merobohkan rumah dalam waktu 7 hari. Mereka diberi peringatan bahwa jika tidak, rumah mereka akan dibongkar menggunakan bulldozer," ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 200 warga, dan sebagian besar dari mereka menentang permintaan Otorita ini. Setelah rapat, Otorita memberikan klarifikasi bahwa undangan tersebut merupakan kesalahan teknis. Klarifikasi ini diduga dilakukan karena Otorita khawatir akan terjadi protes massal yang lebih besar.
"Otorita sempat memperingatkan agar undangan tidak tersebar ke luar," kata seorang sumber, yang kemudian menambahkan, akan tetap menyampaikan informasi tersebut.
"Teman-teman merasa penting untuk menyampaikan hal ini agar Otorita lebih berhati-hati. Warga juga perlu tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankannya," ungkapnya
https://kaltimtoday.co/ratusan-warga-di-desa-pemaluan-kaget-diminta-otorita-ikn-merobohkan-rumah
Otorita IKN Bantah Tiba-Tiba Perintahkan Warga Bongkar Rumah, Sebut Sosialisasi Dilakukan Jauh Hari
Fitriwahyuningsih — Kaltim Today 11 Maret 2024 14:58
Otorita IKN Bantah Tiba-Tiba Perintahkan Warga Bongkar Rumah, Sebut Sosialisasi Dilakukan Jauh Hari
Otorita IKN ketika melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan IKN. (Istimewa)
Kaltimtoday.co, Penajam - Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati meluruskan kabar yang menyebut pihaknya meminta warga sekitar IKN merobohkan bangunan rumah. Menurut Thomas kabar itu tidak benar, pihaknya tidak pernah tiba-tiba datang dan memerintahkan pembongkaran.
Thomas menjelaskan, jauh sebelum surat peringatan pertama itu dilayangkan pada 4 Maret 2024, pihaknya sudah melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan IKN. Sosialisasi yang dilakukan Mei 2023 lalu itu melibatkan berbagai unsur, mulai Polda Kaltim, Polres Penajam Paser Utara (PPU), Kodim, Trantibum OIKN, kelurahan dan desa, serta tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat setempat.
"Saya keliling sosialisasi. Dari Sepaku, sampai Loa Janan di Kukar sana. Kami minta masyarakat untuk tahan diri membangun, menyesuaikan dengan tata ruang yang sudah kami [Otorita] susun," beber Thomas ketika dikonfirmasi, Senin (11/3/2034) siang.
Namun dalam perkembangannya, kata Thomas, rupanya pembangunan masih terus terjadi. Pembangunan bahkan sampai mengambil ruang-ruang milik jalan (rumija) sekitar proyek pembangunan IKN. Walhasil, keberadaan bangunan baru ini justru membuat kawasan sekitar proyek menjadi makin kumuh.
"Kami punya datanya, lengkap. Data per bangunan, per keluarga, ada semua," sebutnya.
Adapun berdasarkan data Otorita IKN, hasil identifikasi bangunan baru di wilayah jalan Sepaku berjumlah 294. Bangunan tersebut tersebar di 4 desa; Sukaraja, Bukit Raya, Bumi Harapan, dan Pemaluan. Serta terbagi dalam 4 jenis bangunan; rumah tinggal 163 unit, ruko 24 unit, rumah makan 22 unit, dan kios 85 unit.
Oleh sebab itu Thomas menegaskan, Otorita IKN tak pernah tiba-tiba mengeluarkan perintah pembongkaran rumah warga. Selain itu, katanya, Otorita tidak mungkin melakukan pembongkaran terhadap permukiman warga yang sudah berdiri jauh sebelum IKN ditetapkan. Menurutnya narasi tersebut tidak masuk akal.
"Rumah pun akan kami pilah, sebelum dan sesudah IKN. Tidak akan sembarangan, tidak mungkin bangunan lama langsung disuruh bongkar. Menurut saya keterlaluan juga kalau itu dilakukan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang bermukim di sekitar proyek pembangunan IKN Nusantara kaget usai mendapat surat teguran mendadak dari Otorita IKN. Dalam surat teguran itu, warga diminta merobohkan rumahnya sendiri dalam tempo 7 hari lantaran dianggap tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN.
Dalam surat teguran yang ditandatangani Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati itu menyebutkan, keputusan untuk meminta warga membongkar rumahnya sendiri ini hadir usai Otorita melakukan identifikasi pada 29 Agustus 2023 dan 4-6 Oktober 2024. Ada 8 regulasi yang diklaim Otorita sebagai landasan penetapan rumah warga tak berizin dan tak sesuai tata rang WB IKN. Di antaranya, UU Nomor 21/2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan, Peraturan Presiden Nomor 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis itu Kota Nusantara 2022-2042.
“Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam jangka waktu 7 hari, terhitung sejak teguran pertama ini disampaikan,’’ bunyi surat yang terbit pada 4 Maret 2024 itu.
Selain itu, Otorita IKN juga meminta warga datang ke Rest Area IKN atau eks Rumah Jabatan Bupati PPU di Sepaku untuk menerima arahan tindak lanjut atas pelanggaran pembangunan tidak berizin berdasarkan identifikasi IKN. Mereka diminta datang pada Jumat (8/3/2024) pagi.
“Sehubungan dengan undangan ini bersifat sangat penting, maka kehadiran saudara diminta untuk tidak diwakili,’’ sebut surat itu.
https://kaltimtoday.co/otorita-ikn-b...ukan-jauh-hari
Apakah warga yang digusur mendapatkan kompensasi atau tidak? Apakah hanya berlaku untuk bangunan yang dibangun sebelum status IKN ditetapkan saja yang dapat kompensasi karena dalam berita tidak disebutkan masalah kompensasi?[/b]
Fitriwahyuningsih — Kaltim Today 11 Maret 2024 11:45
Ratusan Warga di Desa Pemaluan Kaget Diminta Otorita IKN Merobohkan Rumah
Warga di Desa Pemaluan dan desa di sekitarnya diminta untuk merobohkan rumah dalam 7 hari ke depan. Gambar pembangunan gedung-gedung di \
Kaltimtoday.co - Sejumlah warga di sekitar proyek pembangunan IKN Nusantara baru-baru ini terkejut saat menerima surat teguran tiba-tiba dari Otorita IKN. Dalam surat tersebut, mereka diminta untuk merobohkan rumah mereka sendiri dalam waktu 7 hari karena dianggap tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN.
Menurut surat teguran yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati, keputusan ini diambil setelah Otorita melakukan identifikasi pada tanggal 29 Agustus 2023 dan 4-6 Oktober 2024. Terdapat 8 regulasi yang diklaim Otorita sebagai dasar penetapan rumah warga sebagai tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN, termasuk UU Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Nusantara 2022-2042.
Surat yang diterbitkan pada 4 Maret 2024 tersebut menyatakan, "Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam jangka waktu 7 hari, terhitung sejak teguran pertama ini disampaikan."
Selain itu, Otorita IKN juga mengundang warga untuk datang ke Rest Area IKN atau eks Rumah Jabatan Bupati PPU di Sepaku untuk menerima arahan tindak lanjut atas pelanggaran pembangunan tidak berizin berdasarkan identifikasi IKN. Mereka diminta untuk hadir, Jumat (8/3/2024) pagi.
"Sehubungan dengan undangan ini bersifat sangat penting, maka kehadiran saudara diminta untuk tidak diwakili," demikian bunyi surat tersebut.
Salah seorang warga Pemaluan yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, mereka memang diminta untuk merobohkan rumah mereka sendiri oleh Otorita IKN dalam waktu 7 hari sejak surat teguran pertama diterima. Kediaman warga tersebut berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sumber kami menyebutkan bahwa yang menjadi target pembongkaran bukan hanya warga Pemaluan, tetapi juga warga di Desa Bumi Harapon, Suka Raja, dan Tengin Baru.
"Pada rapat di Rest Area tersebut, warga menyampaikan protes karena disuruh merobohkan rumah dalam waktu 7 hari. Mereka diberi peringatan bahwa jika tidak, rumah mereka akan dibongkar menggunakan bulldozer," ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 200 warga, dan sebagian besar dari mereka menentang permintaan Otorita ini. Setelah rapat, Otorita memberikan klarifikasi bahwa undangan tersebut merupakan kesalahan teknis. Klarifikasi ini diduga dilakukan karena Otorita khawatir akan terjadi protes massal yang lebih besar.
"Otorita sempat memperingatkan agar undangan tidak tersebar ke luar," kata seorang sumber, yang kemudian menambahkan, akan tetap menyampaikan informasi tersebut.
"Teman-teman merasa penting untuk menyampaikan hal ini agar Otorita lebih berhati-hati. Warga juga perlu tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankannya," ungkapnya
https://kaltimtoday.co/ratusan-warga-di-desa-pemaluan-kaget-diminta-otorita-ikn-merobohkan-rumah
Otorita IKN Bantah Tiba-Tiba Perintahkan Warga Bongkar Rumah, Sebut Sosialisasi Dilakukan Jauh Hari
Fitriwahyuningsih — Kaltim Today 11 Maret 2024 14:58
Otorita IKN Bantah Tiba-Tiba Perintahkan Warga Bongkar Rumah, Sebut Sosialisasi Dilakukan Jauh Hari
Otorita IKN ketika melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan IKN. (Istimewa)
Kaltimtoday.co, Penajam - Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati meluruskan kabar yang menyebut pihaknya meminta warga sekitar IKN merobohkan bangunan rumah. Menurut Thomas kabar itu tidak benar, pihaknya tidak pernah tiba-tiba datang dan memerintahkan pembongkaran.
Thomas menjelaskan, jauh sebelum surat peringatan pertama itu dilayangkan pada 4 Maret 2024, pihaknya sudah melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan IKN. Sosialisasi yang dilakukan Mei 2023 lalu itu melibatkan berbagai unsur, mulai Polda Kaltim, Polres Penajam Paser Utara (PPU), Kodim, Trantibum OIKN, kelurahan dan desa, serta tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat setempat.
"Saya keliling sosialisasi. Dari Sepaku, sampai Loa Janan di Kukar sana. Kami minta masyarakat untuk tahan diri membangun, menyesuaikan dengan tata ruang yang sudah kami [Otorita] susun," beber Thomas ketika dikonfirmasi, Senin (11/3/2034) siang.
Namun dalam perkembangannya, kata Thomas, rupanya pembangunan masih terus terjadi. Pembangunan bahkan sampai mengambil ruang-ruang milik jalan (rumija) sekitar proyek pembangunan IKN. Walhasil, keberadaan bangunan baru ini justru membuat kawasan sekitar proyek menjadi makin kumuh.
"Kami punya datanya, lengkap. Data per bangunan, per keluarga, ada semua," sebutnya.
Adapun berdasarkan data Otorita IKN, hasil identifikasi bangunan baru di wilayah jalan Sepaku berjumlah 294. Bangunan tersebut tersebar di 4 desa; Sukaraja, Bukit Raya, Bumi Harapan, dan Pemaluan. Serta terbagi dalam 4 jenis bangunan; rumah tinggal 163 unit, ruko 24 unit, rumah makan 22 unit, dan kios 85 unit.
Oleh sebab itu Thomas menegaskan, Otorita IKN tak pernah tiba-tiba mengeluarkan perintah pembongkaran rumah warga. Selain itu, katanya, Otorita tidak mungkin melakukan pembongkaran terhadap permukiman warga yang sudah berdiri jauh sebelum IKN ditetapkan. Menurutnya narasi tersebut tidak masuk akal.
"Rumah pun akan kami pilah, sebelum dan sesudah IKN. Tidak akan sembarangan, tidak mungkin bangunan lama langsung disuruh bongkar. Menurut saya keterlaluan juga kalau itu dilakukan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang bermukim di sekitar proyek pembangunan IKN Nusantara kaget usai mendapat surat teguran mendadak dari Otorita IKN. Dalam surat teguran itu, warga diminta merobohkan rumahnya sendiri dalam tempo 7 hari lantaran dianggap tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN.
Dalam surat teguran yang ditandatangani Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati itu menyebutkan, keputusan untuk meminta warga membongkar rumahnya sendiri ini hadir usai Otorita melakukan identifikasi pada 29 Agustus 2023 dan 4-6 Oktober 2024. Ada 8 regulasi yang diklaim Otorita sebagai landasan penetapan rumah warga tak berizin dan tak sesuai tata rang WB IKN. Di antaranya, UU Nomor 21/2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan, Peraturan Presiden Nomor 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis itu Kota Nusantara 2022-2042.
“Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam jangka waktu 7 hari, terhitung sejak teguran pertama ini disampaikan,’’ bunyi surat yang terbit pada 4 Maret 2024 itu.
Selain itu, Otorita IKN juga meminta warga datang ke Rest Area IKN atau eks Rumah Jabatan Bupati PPU di Sepaku untuk menerima arahan tindak lanjut atas pelanggaran pembangunan tidak berizin berdasarkan identifikasi IKN. Mereka diminta datang pada Jumat (8/3/2024) pagi.
“Sehubungan dengan undangan ini bersifat sangat penting, maka kehadiran saudara diminta untuk tidak diwakili,’’ sebut surat itu.
https://kaltimtoday.co/otorita-ikn-b...ukan-jauh-hari
Apakah warga yang digusur mendapatkan kompensasi atau tidak? Apakah hanya berlaku untuk bangunan yang dibangun sebelum status IKN ditetapkan saja yang dapat kompensasi karena dalam berita tidak disebutkan masalah kompensasi?[/b]
gmc.yukon memberi reputasi
1
612
19
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.3KThread•41.1KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru