Ane dalam membuat tulisan tak membutuhkan teori, tapi hanya intuisi, maka jadilah tulisan ini yang ane beri judul "kediktatoran jokowi sebenarnya telah dapat di endus dari awal"

tanda-tanda kediktatoran seorang pemimpin seringkali dapat dilihat sejak awal. Beberapa tanda tersebut bisa berupa sikap otoriter, kurangnya transparansi, penekanan terhadap kritik atau oposisi, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk dapat mengetahui bagaimana hal itu biasa di lakukan oleh sebuah rezim. maka ane akan mengajak para pembaca untuk menelusuri jejak politik jokowi di masa masa awal kepemimpinanya.

Pada saat kampanye Pilpres Jokowi dan tim suksesnya selalu merepresentasikan diri sebagai seorang sosok demokratis dan merakyat. Kemampuan menyelesaikan masalah seperti saat ia menjabat walikota Solo yang menempuh pendekatan dialogis dan makan siang sebagai jurus jitu menyelesaikan masalah.

Maka tidak heran sebagian besar aktivis 98 dan aktivis yang berkicimpung di LSM berada pada barisan terdepan sebagai membela jokowi dengan alasan menghindari Indonesia jatuh ke tangan kelompok fasis, dan jika kita menganalisa secara lebih tajam ini merupakan sebuah tuduhan yang sering diarahkan pada Prabowo. Ada sebuah arguman bahwa Untuk menghadang kediktatoran maka perlu mendukung sosok sipil yang merakyat. Untuk menghindari Indonesia kembali ke rezim Orba, aktivis yang selama ini berkontradiksi / di kubu perlawanan bisa berpelukan dalam satu tim dengan kelompok yang selama dilawan dengan dalih antifasis.

Misalkan aktivis pro-tembakau dan anti-tembakau, aktivis HAM dan pelanggar HAM, aktivis pro-buruh dan para cukong pro-out sourcing, pro-lingkungan dan para penebang hutan, penculik dan yang diculik reunian dalam tim sebagai dalih antifasis. Selain agenda antifasis juga sebagian dari mereka berharap potongan kue kekuasaan meskipun harus mengalami kekecewaan demi kekecewaan

Namun apa lacur, beberapa hari setelah Jokowi dilantik kemudian polisi telah menangkap penghina Jokowi di jejaring sosial pada masa itu. Seorang tukang sate digelandang ke kantor polisi karena menghina Jokowi terpilih saat masa kampanye Pilpres. Tetapi karena ada begitu besar kecaman publik terhadap kasus tersebut sehingga membuat polisi melakukan penangguhan penahanan. Sang tukang sate beserta keluarga diundang ke istana bertemu Jokowi, lalu drama pun berakhir.

Namun sebenarnya Penangkapan sang tukang sate hanya sebagai kelinci percobaan, yang bisa menjadi alarm bagi masyarakat yang berpikir kritis yang selalu bercuap-cuap di media sosial. Publik harus sadar bahwa era kebebasan saat SBY berkuasa telah berlalu, sejelek-jeleknya rezim SBY tapi para pengkritik tidak pernah dibungkam. Kelebihan rezim SBY yang patut kita apresiasi adalah kemampuanya untuk bertahan dari kritik tanpa harus membungkam, tapi mencari titik kompromi

Pertunjukan tidak behenti disini, sehari setelah pelantikan kabinet, Jokowi lewat tangan Menkumham mensahkan PPP kubu Romi yang tengah berseteru dengan kubu SDA. Kita mengetahui apa yang dilakukan Mengkumham adalah suatu bentuk pemihakan pada satu kelompok yang tengah berseteru, mestinya menkumham menjadi mediator bukannya berpihak pada satu kelompok. Bisa dimaklumi dengan cara melakukan pemihakan pada suatu kelompok yang berseteru dengan begitu bisa menambah kuantitas Koalisi Indonesia Hebat

Pada kasus kemelut Golkar juga terjadi hal yang sama, penguasa lewat tangan Menkopolhukham Tedjo Edy mengeluarkan himbauan ke polisi agar tidak mengeluarkan izin Rakernas di Bali dengan alasan keamanan. Pemerintah berupaya mengacak-acak partai yang bersebrangan dengan KIH karena Golkar memiliki nilai strategis jika bergabung dengan pemerintah. apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi mengigatkan kita pada cara-cara orde baru menyelesaikan kemelut di tubuh partai

Ketidak seimbagan kekuasaan di parlemen membuat Jokowi-JK tidak merasa puas dengan hanya bermodalkan 46,32 persen suara setelah bergabungnya PPP di KIH. Untuk mengamankan kursi kekuasaan di DPR RI maka partai-partai yang beroposisi dengan pemerintah kemudian dilakukan intervensi. Setelah sukses mengintervensi PPP dengan memberi legalisasi via Mengkumham maka Jokowi-JK melebarkan intervensi ke Golkar lewat proxy pemerintah di kubu Golkar. Intervensi pemerintah mengigatkan kita pada pada PDI kubu Soerjadi vs kubu Mega pada tahun 1996

Pada kenaikan BBM jokowi JK sama sekali tidak memiliki empati pada publik, jokowi hanya mengeluarkan pernyataan bahwa gerakan menolak BBM hanya respon sesaat sebagaimana pernyataan Jokowi di beberapa media “paling marahnya hanya sebulan saja, sesudah itu mereka pingin foto-foto bareng dengan saya”. Cara jokowi menangani gerakan protes terhadap dirinya mengigatkan kita pada sosok Megawati merepresi para aktivis di tahun 2003. Represi aparat kepolisian misalkan di Riau memukul demonstran hingga kedalam masjid tanpa melepas sepatu, begitupula di UMI Makassar, polisi menembakkan gas air mata hingga ke dalam masjid.

Ketidak sensitifan rezim Jokkowi-JK pada aksi demonstrasi mengakibatkan jatuhnya korban meninggal, dugaan sementara bahwa korban ditabrak oleh water canon dan beberapa kesaksian ditembak dari atas mobil water canon (media). Apa respon presiden atas jatuhnya korban?? Jokowi sekali lagi tak menunjukkan solusi “itukan urusan polisi” sahut Jokowi dari beberapa media online. Jika Jokowi masih menganggap remeh gerakan sosial yang telah menentang kebijakan pemerintah artinya Jokowi telah mengalami kecendrungan pada kediktatoran. Meskipun itu adalah urusan polisi namun institusi Polri ada dibawah kekuasaan presiden.

Memperkuat Oposisi

Kecendrungan kediktatoran Jokowi kembali disentil oleh SBY bahwa pemerintahan yang selalu dibenarkan akan cendrung pada tirani, pencitraan boleh tapi harus berbasis pada kerja.Modal populisme saat Pilpres membuat Jokowi sangat pede membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Pernyataan SBY ini tentunya bukan tanpa dasar, presiden yang memimpin selama sepuluh tahun itu adalah seorang ahli strategi dan tentunya masih memiliki banyak loyalis di pemerintahan. Tentunya SBY memiliki perhitungan yang matang sebelum mengeluarkan pernyataan, jika dirunut peristiwa diatas maka kecendrungan kearah otoritarian sangat terbuka lebar

Apa yang dilakukan koalisi Jokowi di parlemen sesuatu yang sangat tidak beradab, memecah belah parlemen hanya karena keinginan pribadi tidak tercapai. Seruan Jokowi melarang para menteri untuk tidak menghadiri panggilan merupakan pembangkangan pemerintah terhadap DPR.

Kekalahan berkali-kali di DPR membuat Jokowi-JK tidak bisa tidur nyeyak mengamankan berbagai kebijakan maka pemerintah sangat berhasrat membajak Golkar merapat ke koalisi pemerintah. Padahal Jokowi selama kampanye pilpres berkali-kali menyampaikan untuk tidak membangun koalisi gemuk tapi koalisi yang bersifat ideologis. Dengan menarik golkar berarti Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan tanpa kritik

Kekuatan parlemen yang dikuasai oleh kubu oposisi KMP adalah sesuatu hal yang sehat untuk mengontrol jalanya pemerintahan, keseimbagan kekuatan pemerintah dan oposisi adalah suatu hal yang sehat dalam demokrasi. Jokowi JK tidak perlu takut untuk dihantui penggulingan oleh oposisi di DPR, karena jika kebijakan yang pro rakyat pasti akan didukung oleh rakyat kecuali kalau Jokowi memiliki agenda mengekalkan kekuasaan tanpa kritik.

Untuk mengahadang keangkuhan rezim Jokowi- maka yang diperlukan adalah kekuatan rakyat bersatu melakukan control terhadap pemerintah. Modal populisme yang dimiliki Jokowi akan terus merosot jika terus menerus mengambil kebijakan yang tidak merakyat.

Maka gerakan oposisi jalanan (ekstra parlementer) sangat dibutuhkan untuk mencegah Negara jatuh kembali kearah kediktatoran, pemaksaan kehendak seperti ditunjukkan koalisi Indonesia hebat misalkan merupakan tindakan inkonstitusional membuat DPR tidak berjalan karena hanya ambisi tidak tercapai. Maka gerakan sosial saatnya bahu membahu menghadang segala bentuk praktek penyelewengan kekuasaan, maka saatnya beroposisi. Atau dengan cara mendukung hak angket.

Bersambung....