Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi, katakan soal Sirekap yang di-take down oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), harusnya menjadi alat kontrol saat perhitungan manual Pemilu 2024.

Padahal, dilansir dari laman resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum juga memiliki komitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

“Jadi Sirekap ini, satu metode yang disediakan oleh KPU untuk melayani masyarakat. Supaya, KPU mendapatkan input dan melibatkan masyarakat,” jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi usai hadir dalam BebAS Podcast, di Ruang Sondre Jakarta.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi, katakan bahwa Sirekap dapat menjadi sebuah alat kontrol masyarakat saat KPU tengah melakukan penghitungan suara Pemilu 2024.

“Jadi bagus banget Sirekap ini. Dalam rangka tadi, menjadi alat kontrol buat penghitungan manual juga,” katanya.


Foto: inversi.id/Rifqi Dian Saputra

Burhanudin Muhtadi kemudian menyayangkan Sirekap yang di-take down oleh pihak KPU.

Tentu saja, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan data Sirekap itu tepat atau tidak.

“Nah, masalahnya adalah dalam perkembangan terakhir, ada ketidak cocokan antara C1 atau C hasil pleno dengan data yang direkap di Sirekap itu,” ungkapnya.

“Itu menimbulkan pertanyaan apakah data Sirekap itu tepat atau tidak,” lanjutnya.

Dengan begitu, Direktur Eksekutif Indikator Politik tersebut malah mempertanyakan apakah KPU memiliki manajemen krisis yang tak baik. Terlebih, saat komisi itu men-take down Sirekap.

“Menurut saya, KPU sebaiknya tidak men-take down Sirekap. Menurut saya, dengan men-take down Sirekap, itu malah menunjukkan KPU tidak punya manajemen krisis yang baik. Mereka tidak punya satu manajemen untuk mengatasi kontroversi berkaitan dengan ketidak cocokan data.” ujarnya.

Bahkan, Burhanudin Muhtadi katakan, KPU malah menimbulkan kecurigaan dan lebih baik Sirekap dimunculkan lagi.

“Kalau sekarang kan, Sirekap di-take down sama sekali. Bahkan, saya dapat kabar dari mitra peneliti saya, untuk mengambil C1 yang sebelumnya tersedia di Sirekap ini sudah tak bisa,” ungkapnya.

“Ini malah menimbulkan kecurigaan. Jadi, lebih baik, segera tampilkan data lagi dan benahi data, kemudian masyarakat berpartisipasi. Jika ada data yang tidak cocok bisa dikoreksi jangan sampai datanya dibuang semuanya,” tutupnya.

Setuju saya sama Pak Burhanuddin Muhtadi, harusnya Sirekap jadi alat kontrol saat perhitungan manual Pemilu 2024.

Bukan malah diginiin...

Sumber: Link Referensi