Hak angket yang digembar-gemborkan Ganjar Pranowo sebagai langkah putus asanya yang menuding telah terjadi kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) di Pemilu 2024 ternyata digembosi partainya sendiri, yakni PDIP yang memenangkan Pileg (Pemilihan Umum Legislatif).

Apa sajakah penggembosan yang dilakukan banteng terhadap upaya hak angket Ganjar? Mari kita simak penjelasan berikut.

Pada Selasa, 5 Maret 2024, Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16 persen yang dibagikan untuk tiga pihak.

5 % untuk operasional Bank Jateng, 5,5 % untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5 % untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP.

Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi/suap/penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 – 2023 berinisial S.

Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah.

Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap mencapai lebih dari Rp 100 M. Angka tersebut senilai dengan 5,5 persen cashback yang diberikan perusahaan asuransi.

"Lebih dari 100 miliar. Direktur Bank Jateng S. S ini mengundurkan diri tahun 2023 sesaat sebelum pilpres ya," kata Sugeng.

Sugeng sendiri membantah jika ada anggapan politisasi di balik pelaporan atas Ganjar ke KPK karena ia mengaku pengaduan IPW sebetulnya sudah tertunda lebih dari 10 bulan.

"Pengaduan IPW ini sebetulnya sudah tertunda lebih dari 10 bulan, pengaduan masyarakat atau informasi masyarakat kepada IPW sudah 10 bulan lalu. IPW menunda karena waktu itu proses capres, menjadi tidak elok kalau dilaporkan saat itu," kata Sugeng, 6 Maret 2024.

Sugeng yang juga caleg dari PSI tersebut menyebut pelaporan itu sebetulnya bisa saja disampaikan 10 bulan lalu. Tapi dia menghargai proses pendaftaran capres dan cawapres kala itu.

Sementara KPK mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi.

Pada Rabu, 6 Maret 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK akan ditindaklanjuti tanpa memedulikan afiliasi terlapor terhadap partai politik.

Sumber :
https://nasional.kompas.com/read/202...an-gratifikasi
https://news.detik.com/berita/d-7229...tah-politisasi
https://nasional.kompas.com/read/202...oogle_vignette

Terkait pelaporan Ganjar yang diterima oleh KPK justru mendapat imbauan dari politisi Gerindra agar KPK hati-hati memainkan kasus Ganjar di tengah gejolak pasca Pilpres dan di tengah gejolak hak angket.

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan sesuatu ke KPK. Termasuk dilaporkannya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo oleh IPW.

"Cuma memang KPK mesti juga berhati-hati dalam merespons semua laporan, mesti berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi yang lengkap," ujar Habiburokhman, 6 Maret 2024.

"Ya karena kan Pak Ganjar adalah salah satu tokoh politik saat ini, jangan sampai laporan tersebut dikait-kaitan dengan hal-hal politik. Apalagi misalnya dituding untuk mengkriminalisasi Pak Ganjar," sambungnya.

Sumber : https://news.republika.co.id/berita/...kan-ke-politik

Oleh karena itu, bisa kita katakan langkah IPW ini menambah daftar gerakan Teuku Umar yang justru terlihat menggembosi usulan hak angket yang tengah digembar-gemborkan Ganjar Pranowo.

Lantas apa hubungannya antara IPW dengan Teuku Umar? Mengapa bisa dikatakan laporan IPW sebagai gerakan dari Teuku Umar untuk menggembosi usulan hak angket Ganjar?

Ada tiga langkah Teuku Umar baru-baru ini yang tergolong sebagai langkah gembosi manuver syahwat politik Ganjar Pranowo yang kebelet pengen jadi Presiden.

Pertama, Ketua DPR RI yang sejak sebelum pilpres kerap dihajar oleh fraksi Ganjar – Prananda dalam bursa perebutan Capres PDIP, memasang sikap enggan memuluskan hak angket, lantaran lebih memilih hadiri ajang internasional ketimbang memimpin Sidang Paripurna DPR RI pada 5 Maret 2024.

Bahkan Puan menitipkan pidato ke Wakil Ketua DPR yang intinya mengatakan dalam kompetisi pemilu selalu ada menang dan kalah dan tiap orang dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang.

Sumber : https://kabar24.bisnis.com/read/2024...i-tengah-jalan

Kedua, manuver anggota DPR dari PDIP Arya Bima yang melambungkan hak angket di sidang paripurna pun tampak langsung dipatahkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang menegaskan belum ada instruksi PDIP soal hak angket.

Hal ini pun kemudian kembali ditegaskan oleh legislator PDIP lainnya yakni Arteria Dahlan yang mengatakan pimpinan di DPR RI belum beri arahan khusus soal hak angket.

Sumber :
https://news.detik.com/pemilu/d-7226...t-di-paripurna
https://news.detik.com/pemilu/d-7226...hak-angket-dpr
https://news.detik.com/pemilu/d-7228...-tunggu-arahan

Ketiga, langkah IPW yang sejak dahulu dikenal sebagai proksi dari Pejaten 1, meski saat ini pimpinan IPW berlabuh di PSI, namun gerakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK, mengindikasikan adanya kecenderungan Pejaten 1 dan Teuku Umar memilih mematikan ruang gerak liar Ganjar Pranowo.

Sebab, gerakan IPW ini selaras dengan informasi berupa video yang tersebar di WAG kalangan tertentu, dimana TS (Thread Starter / Penulis) termasuk penerimanya, yang berisikan pertemuan Capres 02 dan Pejaten 1 sekitar satu-dua pekan lalu.

Hal ini mengingatkan kita kembali pada pernyataan Qodari belum lama ini terkait PDIP yang tidak mendukung hak angket, bahkan bisa jadi melawannya.

PDIP adalah partai asal Presiden Jokowi. Jika hak angket tetap diproses lalu terjadi sesuatu yang buruk maka imej PDIP jadi taruhan. Lalu, tidak mudah bagi PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet. Sejauh ini, ada 7 menteri yang tercatat memiliki KTA PDIP.

Belum lagi ada 3 menteri yang merupakan endorsement dari Ketum PDIP.

"Nanti 10 tambah 1 yang 1 ini sangat penting sekali dan ini ga mungkin diputus karena justru yang satu ini jadi pengikat Pak Jokowi dengan Ibu mega sangat kuat sekali. Satu ini kuat sekali, kalau 10 ini ditarik maka 1 ini dilepas dan kala itu kayanya terlalu sayang dilepas," ujar Qodari.

Sumber : https://www.suara.com/news/2024/03/0...-angket-di-dpr

Pembaca yang teliti tentu memahami kode dari pernyataan Qodari soal 10 tambah 1, dan yang 1 ini terlalu sayang untuk dilepas karena menjadi pengikat kuat hubungan Megawati dan Jokowi sampai hari ini.

Ketiga langkah Teuku Umar tersebut, selaras dengan apa yang berkembang di media massa nasional soal PDIP loyo, hak angket tak jelas nasibnya.

Hal ini menandai gembosnya hak angket Ganjar bukan berasal dari pihak luar banteng, melainkan dari gerakan-gerakan Teuku Umar itu sendiri yang tampaknya mulai muak dengan bola liar Ganjar yang bisa membuat partai semakin dirugikan.

Apalagi, Prabowo – Gibran sudah menegaskan membutuhkan PDIP dalam Koalisi Status Quo.

Sumber : https://www.kompas.tv/nasional/48592...-bukan-oposisi

Sehingga, sinyal dari PDIP sudah jelas, Banteng siap berkomunikasi untuk merealisasi Rekonsiliasi Jokowi – Megawati, Rekonsiliasi SBY – Megawati, maupun PDIP bergabung dengan Koalisi Status Quo.

Hanya saja, Ganjar kelihatannya sulit membaca sinyal ini dan terus melambungkan bola liar, hingga akhirnya Teuku Umar melancarkan proksinya untuk mematikan ruang gerak Ganjar di KPK.

Ketiga langkah Teuku Umar menggembosi hak angket Ganjar menunjukkan capaian pilpres 15 % Ganjar – Mahfud tidak hanya telah menyingkap 85 % rakyat Indonesia muak dengan mantan Gubernur Jateng itu, tetapi juga Teuku Umar sendiri pun mulai muak dengan Ganjar Pranowo.