Melihat potensi kekacauan di balik ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024 yang dianggap banyak pihak janggal.

Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 menimbulkan banyak pertanyaan karena terjadi lonjakan yang signifikan dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut data terbaru real count KPU pada pukul 04.00 WIB, Senin, 4 Maret 2024, PSI memperoleh suara sebesar 3,13 persen atau setara dengan 2.404.199 suara. Angka tersebut berasal dari 65,84 persen dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu sejumlah 542.018 TPS.

Dua hari sebelumnya, pada Jumat, 1 Maret 2024, ketika persentase suara yang tercatat dalam Sirekap mencapai 65,34 persen, perolehan suara PSI masih berada pada angka 2.291.882. Kenaikan suara PSI ini menjadi sorotan karena dianggap tidak wajar oleh beberapa pihak.

Hasil quick count dari beberapa lembaga survei juga menunjukkan bahwa PSI tidak diprediksi akan mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Perolehan suara PSI tersebut bahkan masih di bawah 3 persen. Contohnya, quick count dari Litbang Kompas yang mencakup data 99,35 persen menunjukkan bahwa PSI hanya mendapatkan 2,81 persen suara.


Foto: Antara

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyatakan bahwa lonjakan suara PSI menjadi hal yang patut dicurigai, terutama mengingat kenaikan tersebut belum mencapai ambang batas 4 persen. Menurut Karyono, hasil quick count selama ini terbukti presisi dengan selisih yang sangat kecil antara hasil penghitungan KPU dan quick count, berkisar antara 0,1 hingga 1 persen.

Karyono juga menegaskan bahwa berdasarkan data quick count dari beberapa lembaga survei, PSI diprediksi tidak akan lolos parlemen karena perolehan suaranya berkisar antara 2,6 hingga 2,8 persen, dengan margin error 1 persen dan sampel 3.000 TPS. Terlebih lagi, menurutnya, pola volatilitas suara PSI tidak seharusnya sebesar itu ketika data yang masuk sudah mencapai di atas 65 persen.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menyatakan bahwa sistem penghitungan yang digunakan oleh KPU telah mengalami masalah sejak awal, sehingga publik seharusnya tidak wajib untuk mempercayainya.

Dia menyatakan bahwa kemungkinan adanya penggelembungan suara PSI sangat mungkin terjadi mengingat adanya perbedaan hasil dengan quick count yang selalu terbukti akurat sejak Pemilu 2004.

Dedi menjelaskan bahwa penggelembungan suara dapat dilakukan melalui penggunaan kertas suara yang tidak terpakai, dan ini lebih mengarah pada penggelembungan suara antar partai politik daripada antar calon legislatif.

Lalu, seorang pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, juga mengungkapkan keheranannya terhadap lonjakan suara PSI yang signifikan dalam tiga hari terakhir, terutama ketika rekapitulasi dalam Sirekap KPU sudah mencapai 78 persen.

Sementara itu, Komisioner KPU, Idham Holik, mengatakan bahwa hasil pemilu akan ditentukan melalui proses rekapitulasi manual berjenjang, bukan melalui Sirekap. Dia menjelaskan bahwa saat ini proses penghitungan suara secara manual masih berlangsung di tingkat kabupaten/kota, dan proses ini diawasi ketat oleh semua pihak, termasuk media massa.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengajak semua pihak untuk menunggu hasil akhir dari perhitungan manual KPU. Dia juga mengkritik upaya-upaya untuk mengarahkan opini publik terhadap lonjakan suara PSI.

Gimana ya, saya juga bingung mau komentar apa soal PSI ini....

Ya.. moga aja KPU bisa adil dalam masalah ini..

Biar pada aman dan gak ada yang dirugikan..

Sumber: Link Referensi