JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3,Ganjar Pranowo merupakan orang pertama yang menggulirkan usulan kepada partai pengusungnya untuk meminta hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

Menurut dia, meski hak angket DPR tidak akan mengubah apapun, setidaknya publik mengetahui apa yang terjadi.

"Tidak akan mengubah apa-apa, tapi menunjukkan kepada publik, apa yang sebenarnya terjadi," kata Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama iNews Prime, Selasa (27/2/2024).

Bukan tanpa sebab, hari ini berbagai pihak masih bertanya-tanya. Ganjar lantas mencontohkan perihal bantuan sosial (bansos) yang bisa mempengaruhi.

"Hari ini kan semua bertanya-tanya toh. 'pak bansos itu mempengaruhi enggak sih?' kata salah satu pollster yang tidak mau dimintai pertanyaan itu karena takut mggak dapet bansos," jelasnya.

"Ada pengaruhnya enggak? apakah bansos yang kemarin itu rame banget, sekarang setelah coblosan ada pembagian bansos enggak? contoh ini umpama bansos, apakah bansos mempengaruhi atau tidak," imbuh Ganjar.

Seperti kita ketahui bersama program bansos akan kembali disalurkan mulai bulan Ramadhan dan akan berhenti di Juni 2024. Namun ada pertanyaan bahwa mengapa bansos tidak disalurkan disaat beras sedang mahal?

"Nah kalau kita melihat hari ini berasnya sangat mahal loh, kenapa bansosnya tidak keluar hari ini?," tanya Ganjar.

Faktor berikutnya soal hak angket, menurut Ganjar kalau tidak DPR, bisa juga Komisi II mengundang penyelenggara pemilu untuk cepat-cepat melakukan clearance, klarifikasi terkait hal ini.

"Sehingga angket itu hak konstitusional DPR, biarkan partai-partai fraksi mereka bekerja, Komisi II juga bisa menggunakan hak pengawasannya untuk rapat kerja, atau barangkali butuh pansus," ujarnya.

Dengan demikian, cara-cara ini akan memberikan clearance atau pembersihan dalam hal ini dugaan kecurangan pemilu 2024.

"Ini cara-cara memberikan clearance dan sekali lagi kalau merasa semuanya on the track, sudah benar, ya nggak perlu takut," pungkas Ganjar.

Komen TS

Lhoh mas Janggar, kok hak angket tidak akan mengubah apapun? Kata elit-elit PDIP hak angket mau digunakan PDIP untuk mendiskualifikasi paslon 02 sekaligus memakzulkan Jokowi?

Kalau cuma mo tahu apa yang terjadi sebenarnya, gak usah pakai hak angket. Faktanya khan pemenangnya paslon 02 & paslon 03 di nomer buncit.

Jangan mencla-mencle dong. Ingat nasehat Habib Rizieq, yaitu diskualifikasi paslon 02, bubarkan KPU, Bawaslu, MK dan selanjutnya makzulkan Jokowi.

Paslon 02 di diskualifikasi, maka Paslon 01 otomatis menjadi juara. Paslon 03 menjadi runner-up. Lumayan lho mas Janggar. Ketimbang hanya mendapatkan nomer buncit.

Ayo kita lakukan hak angket sembari demo berjilid-jilid dengan menggunakan knalpot brong. Biar pekak tuh suara semua aparat & pemerintah.