Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di hitung cepat Pilpres 2024 dinilai cacat oleh aktivis demokrasi, sedangkan peneliti media khawatir kebebasan pers bakal terancam. Namun kubu Prabowo membantah tudingan dan sangkaan itu.

Aktivis demokrasi dari Usman Hamid menyebut kemenangan Prabowo cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Kecurangan itu, katanya, dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, penyalahgunaan peran aparatur negara dan penyelewengan bantuan sosial.

Peneliti media, Ignatius Haryanto, juga menyatakan khawatir kebebasan pers bakal terancam. Pasalnya rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak antikritik saat berurusan dengan pers.

Namun Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, membantah sangkaan itu.

Dia mengatakan tidak perlu ada yang mengkhawatirkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya.

Pada Rabu (14/02) malam, Prabowo-Gibran tampil di depan para pendukungnya menyambut hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survey yang menyebut pihaknya unggul sementara ini.

"Semua penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di tiap-tiap paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo-Gibran menang sekali putaran," kata Prabowo dengan penuh keyakinan.

Meskipun demikian, dia mengimbau untuk menunggu pula hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Akan seperti apa demokrasi Indonesia di tangan Prabowo?

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kemenangan Prabowo-Gibran – berdasarkan hasil hitung cepat sementara – akan membawa demokrasi Indonesia menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi.

Di mana aksi-aksi protes akan direpresi oleh gaya kepemimpinannya yang disebut Usman sebagai otoritarian.

Sebab meskipun usia Prabowo sudah menginjak 72 tahun, namun personalitas mantan Panglima Kostrad ini identik dengan gaya bicara keras dan otoriter. Ditambah lagi ambisi berkuasanya yang sangat besar.

"Jadi meskipun dia sudah cukup tua di usianya 72 tahun, tapi usia bukan penentu apakah seseorang akan memajukan atau memundurkan demokrasi Indonesia," ujar Usman Hamid kepada BBC News Indonesia, Rabu (14/02).

Usman meyakini suara-suara yang mengguggat keabsahan dan kecurangan pemilu masih akan terus berlangsung meskipun proses pelantikan dilakukan.

Apalagi jika dua kubu yang kalah dalam hitung cepat menyatakan tak menerima hasil pemilu.

Itu mungkin protes-protes dan turbulensi akan makin besar."

Tapi kalau dua kubu itu menerima, mungkin turbulensi akan datang dari masyarakat sipil yang akan terus mengguggat keabsahan pemilu."

Itu mengapa Usman berharap Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mau mangambil langkah hukum untuk mengguggat dugaan-dugaan kecurangan itu.

Termasuk menempuh langkah politik di parlemen demi menjaga komitmen mereka pada pemilu yang adil dan jujur.

Tapi terlepas dari itu kemenangan Prabowo-Gibran, menurut Usman, sudah menempatkan demokrasi Indonesia menuju otokrasi.

Kondisi di mana proses demokrasi seperti pemilu masih berjalan namun tidak berlangsung secara bebas dan adil.

"Indonesia akan terus mengeklaim masih demokrasi karena punya pemilu tapi pemilunya menghasilkan otokrasi. Jadi menang dari proses demokrasi, tapi sebenarnya melaksanakan kebijakan yang melemahkan sendi-sendi demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi."

Kondisi seperti ini juga terjadi di negara-negara lain.

Sebut saja kemenangan Viktor Orban di Hungaria, Narendra Modi di India, dan Donald Trump di Amerika Serikat.

"Jadi ini wake-up call bagi aktor pro-demokrasi di Indonesia untuk benar-benar alert pada kemerosotan yang berlanjut pada demokrasi Indonesia."

Akankah kebebasan pers terancam?

Peneliti media dan dosen jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Ignatius Haryanto, berkata jika Prabowo Subianto menang pemilu dalam satu putaran dan menjadi presiden – sejalan dengan hasil hitung cepat terkini sejumlah lembaga survei – kebebasan pers dikhawatirkan bakal terancam.

Dia mendasarkan hal itu pada rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak antikritik saat berurusan dengan pers.

Prabowo, misalnya, kerap menolak wawancara dengan media tertentu, terutama yang pernah mengkritiknya, serta pernah menandai sejumlah media yang kritis padanya, kata Ignatius.

Ruang gerak pers bisa jadi akan lebih terbatas dan pembredelan media bisa saja terjadi kembali seperti di era Orde Baru, tambahnya.

Bredel ada kemungkinan itu akan dilakukan, karena saya kira juga kekuasaan hegemonik yang sudah ada oleh pemerintahan sekarang ini kan tinggal 'dilanjutkan' dengan karakter yang lebih keras," kata Ignatius pada BBC News Indonesia pada Rabu malam (14/2).

Apalagi, Prabowo disebut datang dari era Orde Baru yang menyuburkan pembungkaman pers dan punya trah keluarga Cendana.

Sebagai catatan, Prabowo adalah mantan suami Siti Hediati Hariyadi alias Titiek, putri kedua mantan presiden otoriter Soeharto.

"Saya kira rezim-rezim otoriter itu kan selalu melakukan cara-cara untuk membungkam. Jadi saya kira memang kita bisa agak khawatir dengan situasi ini," kata Ignatius.

Sasmito Madrim, ketua umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), juga mengungkapkan pandangan serupa.

Selama ini, menurutnya, dialog antara komunitas pers dan Prabowo tidak berjalan baik, termasuk saat pemilu 2019 ketika Prabowo kerap merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada.

Sasmito juga menyoroti Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, pasangannya di pemilu 2024, yang tidak hadir secara langsung di acara "Deklarasi Kemerdekaan Pers" yang diadakan Dewan Pers pada Sabtu (10/2).

Saat itu mereka hanya diwakili pengusaha Rosan Roeslani sebagai ketua Tim Kampanye Nasional-nya.

Bila Prabowo menjadi presiden, Sasmito mengatakan komunitas pers harus solid dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai "watchdog" atau "anjing penjaga" bagi publik.

"Tanpa soliditas dari teman-teman pers, rasanya akan sulit kita berharap pada pasangan Prabowo-Gibran," kata Sasmito.

"Saya lebih berharap ke teman-teman media sendiri daripada harus berharap ke Prabowo."

Selain itu, Sasmito menilai publik harus mendukung pers untuk memastikan pemerintah tidak melakukan kontrol berlebih yang akan mengembalikan situasi ke era Orde Baru.

"Tidak ada cara lain, publik harus membangun kekuatan menjadi oposisi dan pers harus independen agar bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan lembaga negara lain," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menolak untuk berspekulasi.

Menurutnya, lebih baik semua pihak menghormati proses pemilu dan menunggu hasil penghitungan suara resmi yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lebih lanjut, meski Prabowo dan Gibran tidak hadir secara langsung di acara "Deklarasi Kemerdekaan Pers", Ninik mengatakan perwakilan tim pasangan ini tetap hadir dan menandatangani komitmen kemerdekaan pers.

Bagaimana implementasinya? Itu yang nanti kita lihat lima tahun ke depan, siapa pun nanti pemenangnya," kata Ninik.

"Saya kira kita sama-sama nanti akan menagih. Kita tagih komitmen di dalam deklarasi yang sudah ditandatangani ketiga pasangan calon."

sumber