Sumber Gambar

Warga di tempat pemungutan suara (TPS) 03 Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dihebohkan dengan munculnya surat suara berlogo Partai Komunis Indonesia (PKI). Surat suara yang memuat lambang partai terlarang ini ditemukan saat proses perhitungan suara calon presiden dan calon wakil presiden di TPS tersebut pada Rabu (14/2/2024). Kejadian ini segera dilaporkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pandansari kepada polisi.

Dalam pernyataannya, Ketua KPPS Pandansari, Dedi Taruna, mengungkapkan bahwa surat suara berlogo PKI tersebut seolah-olah dicoblos secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Surat suara ini dicetak dan ditambahkan ke dalam stapel surat suara capres, namun coblosannya berada di luar kotak gambar calon pasangan presiden. Oleh karena itu, KPPS memutuskan untuk menganggap surat suara tersebut tidak sah.

Ketua KPU Semarang juga turut menegaskan bahwa surat suara berlogo PKI bukan berasal dari pihak mereka. Hal ini mengindikasikan adanya pihak-pihak yang mencoba memanipulasi atau mengganggu proses demokrasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) kali ini. Apalagi sampai membawa-bawa identitas ideologi yang sudah jelas dilarang di Indonesia.

Penemuan surat suara berlogo PKI ini tentu saja menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran. Sebagai partai yang dilarang di Indonesia, lambang PKI menjadi simbol yang sensitif dan kontroversial. Oleh karena itu, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas penempelan logo PKI ini.

Pemilihan umum adalah momen penting bagi rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin negara. Oleh karena itu, tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum. Tindakan pemalsuan surat suara dan penempelan logo PKI hanya akan merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Dengan adanya insiden ini, diharapkan pihak-pihak terkait seperti KPU dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah preventif yang lebih baik untuk menjaga keamanan dan integritas seluruh proses Pemilu. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan kejadian yang mencurigakan agar Pilpres dapat berjalan dengan adil, bebas, dan jujur.

Sumber: Link Referensi