Program Makan Gratis Prabowo-Gibran Butuh Rp 460 T, Ini Sumber Dananya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam perhitungan suara KPU setelah memimpin dalam perolehan suara quick count beberapa lembaga survei.

Salah satu janji paslon nomor urut 2 tersebut adalah program makan siang gratis. Perkiraan dana untuk melaksanakan program makan siang dan susu sebesar Rp 460 triliun.

"Sekitar Rp 460 triliun lebih. Tentunya everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk perlindungan sosial itu adalah Rp 495 triliun, mendekati Rp 500 triliun. Apakah makan siang gratis anak sekolah dan gizi ibu hamil untuk cegah stunting tidak termasuk bantuan sosial? The answer so easy. Ada lagi pendidikan Rp 660 triliun. Saya tanya, apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?" kata Prabowo, dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 beberapa saat lalu.

Selain itu, Prabowo juga mendata jumlah masyarakat yang perlu mendapatkan makan siang dan bantuan gizi mencapai 82,9 juta orang. Hal itu diungkapkan dalam acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Bank Mega pada Rabu (8/11) lalu.

Rencananya program ini akan diberikan untuk anak-anak Pra SD (anak usia dini) hingga SMA/SMK. Diperkirakan, pra SD (anak usia dini) sebanyak 30 juta anak, SD sebanyak 24,0 juta murid dan SMP sebanyak 9,8 juta murid.

Kemudian untuk SMA & SMK 10,2 juta murid, untuk para santri di pesantren total ada 4,3 juta orang, dan untuk ibu hamil ada 4,4 juta jiwa.

"Kemudian kalau kita lihat, untuk perlindungan bantuan sosial hampir Rp 500 triliun, kalau sebagian untuk makan siang anak-anak Indonesia akan meringankan orang-orang yang paling bawah itu, apalagi (alokasi dana) ketahanan pangan," imbuhnya.

Baca: Tepis Isu Pangkas Subsidi BBM Buat Makan Siang Gratis, TKN: Dievaluasi Agar Subsidi Tepat Sasaran

Sehingga, Ia merasa sangat optimis bila program makan siang ini dapat segera dilaksanakan. Menurut Prabowo pengalokasian semacam ini jauh lebih jelas dan dapat mengatasi akar permasalahan sosial.

Mengutip detikNews, Budisatrio Djiwandono selaku Komandan Tim TKN Prabowo-Gibran telah menegaskan program makan siang gratis akan dijalankan langsung setelah pasangan ini dilantik jika menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

"Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (16/2).

Menurut Budi, misinformasi soal program makan siang gratis itu berawal dari pernyataannya yang dipotong pada Desember lalu. Pernyataan yang tak utuh itu kemudian disebarluaskan.

Ia menuturkan konteks utuh pernyataannya hilang, sehingga seolah mengatakan program itu baru terlaksana pada 2029 atau di ujung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Padahal yang benar adalah, program makan siang gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029," ucapnya.

Budi mengatakan program unggulan Prabowo-Gibran itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah-daerah yang paling membutuhkan. Target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029.

Baca: Gibran soal Program Makan Siang Gratis: Bertahap, Fokusnya ke Daerah 3T Dulu

Meski begitu ia mengaku program makan siang gratis ini belum bisa dilaksanakan secara total dan langsung dirasakan oleh 82,9 juta jiwa pada 2025. Sebab tahun anggaran pertama 2025 masih merupakan APBN dari periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disusun pada 2024 ini.

Karenanya menurut Budisatrio di akhir tahun 2024 program itu akan lebih dulu mengincar anak-anak di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Barulah makan siang gratis ini akan program itu akan terus dimajukan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan begitu program tersebut dinilai baru akan berjalan maksimal pada tahun terakhir periode jabatan presiden.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sumber pertama didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

https://www.cnbcindonesia.com/market...sumber-dananya