PDIP Solo Enggan Ikut Pilkada Serentak jika Kondisinya Serupa dengan Pemilu 2024

Sabtu, 17 Februari 2024 19:23 WIB



TEMPO.CO, Solo - Pemungutan suara dalam Pemilu 2024 telah dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, meskipun saat ini penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berproses. Setelah Pemilu, pemerintah juga akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November mendatang, termasuk di Kota Solo.

Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengemukakan pihaknya belum mempersiapkannya, saat ini masih fokus pada tahapan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). 

"Nanti setelah pilpres dan pileg selesai baru kita berpikir pilkada. Saya nggak mau gegabah," ungkap Rudy, sapaan karib FX Hadi Rudyatmo, saat ditemui awak media di kediamannya di Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 17 Februari 2024. 

Ditanya soal siapa yang digadang-gadang untuk menjadi calon Wali Kota Solo yang akan diusung PDIP Kota Solo, Rudy mengaku belum ada. Dia menjelaskan untuk mencalonkan wali kota itu akan melewati proses penjaringan. Untuk saat ini, Rudy mengakui tahapan itu belum dilakukan. 

"Belum. Nanti proses penjaringannya dimulai dari tingkat anak ranting," katanya. 

Namun, Rudy menegaskan pihaknya enggan mengikuti Pilkada Kota Solo jika pilkada tersebut berjalan seperti halnya Pemilu 2024. Sebab ia menengarai Pemilu ini diwarnai dengan banyak praktik politik uang, bagi-bagi sembako, bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) lainnya demi bisa menang. Jika nanti pilkada juga sama dengan pemilu, menurutnya, perjuangannya bakal sia-sia.

"Kalau pilkada jalannya seperti pilpres ya nggak usah pilkada, bagi saya. Ngapain saya berjuang keras mendidik kader supaya jujur, disiplin, tapi kalahnya sama sembako, money politic, bansos, buat apa pilkada? Nanti kalau pilkada aparat bergerak semua ya sama saja, percuma buang-buang energi kalau masih melakukan seperti ini percuma," ucap dia. 

Dia pun menyebut tak perlu ada pilkada jika masih ada politik uang. Sebab menurutnya, PDIP tidak punya cukup materi untuk itu.

"Besok pilkada sistemnya seperti ini, bagi saya mending nggak usah pilkada. Ngapain pilkada nanti kalahnya dengan sembako, money politics. PDIP tidak punya karakter itu, yang pertama. Yang kedua tidak punya uang, kita punyanya tenaga pikiran, dan waktu, materi kita tidak punya, apalagi habis pemilu ini. Caleg-caleg kemarin kan gotong royong," jelasnya.

Meskipun mengaku mengetahui banyak praktik politik uang, Rudy menyatakan pihaknya enggan mengusutnya.  

"Diusut pun juga susah. Nggak perlu kita usut ke sana kemari. Nggak ada pengaruhnya, ngapain buang-buang energi?" ucap dia.

Dia pun menyebut tak perlu ada pilkada jika masih ada politik uang. Sebab menurutnya, PDIP tidak punya cukup materi untuk itu.

"Besok pilkada sistemnya seperti ini, bagi saya mending nggak usah pilkada. Ngapain pilkada nanti kalahnya dengan sembako, money politics. PDIP tidak punya karakter itu, yang pertama. Yang kedua tidak punya uang, kita punyanya tenaga pikiran, dan waktu, materi kita tidak punya, apalagi habis pemilu ini. Caleg-caleg kemarin kan gotong royong," jelasnya.

Meskipun mengaku mengetahui banyak praktik politik uang, Rudy menyatakan pihaknya enggan mengusutnya.  

"Diusut pun juga susah. Nggak perlu kita usut ke sana kemari. Nggak ada pengaruhnya, ngapain buang-buang energi?" ucap dia.

https://nasional.tempo.co/read/18346...an-pemilu-2024