Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami warga dari atas mobil usai melakukan ziarah makam ayahnya Soemitro Djojohadikusumo di TPU Karet Bivak, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Satu hari setelah pencoblosan, Prabowo Subianto melakukan ziarah makam orang tuanya  Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Maria Sigar. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul sementara dalam versi hitung cepat atau quick count Pemilu 2024.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menilai situasi ini sebagai alarm tanda bahaya. Terlebih, jika hasil real count atau perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU sama atau jauh tak berbeda dengan hasil quick count.


Sementara Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengkhawatirkan penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM tak akan ada kemajuan jika Prabowo menjadi presiden.

YLBI: Penyelesaian kasus HAM mandek
Dilansir dari Tempo, Ketua YLBHI Muhammad Isnur menilai jika Prabowo menjadi presiden maka penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM tak akan ada kemajuan.

“Seperti penculikan itu tak ada kemajuan karena menyangkut dirinya (Prabowo). Jadi kita sangat khawatir penyelesaian HAM masa lalu itu akan mandek, tertutup, bahkan mundur,” kata Isnur kepada Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.

Isnur juga menyoroti bagaimana cara pandang Prabowo terhadap konflik di Papua. Menurut Isnur, Prabowo kerap kali memberikan rencana solusi-solusi konflik dengan pendekatan militeristik.

“Dia memandang Papua adalah separatis, jadi ke depan situasi Papua akan mengeras,” ujar Isnur.

Pandangan Prabowo yang cenderung militeristik dan mengedepankan keamanan itu juga, menurut Isnur, bisa melemahkan kebebasan berekspresi.

“Kami khawatir segala bentuk ekspresi dan berpendapat itu akan mendapat represi yang lebih hebat. Tapi mudah-mudahan ini tak terjadi,” katanya.

Sementara Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berharap HAM akan menjadi salah satu agenda prioritas presiden terpilih.

“Komnas HAM masih menunggu pengumuman resmi KPU. Namun sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang, kami berharap hak asasi manusia akan menjadi salah satu agenda prioritas dari siapapun yang nanti menjadi presiden terpilih,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.

Perihal langkah yang dilakukan Komnas HAM terhadap presiden terpilih, Atnike mengatakan berdasarkan tugas dan fungsi dalam Undang-Undang 39/1999 dan peraturan lainnya, Komnas HAM harus dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya.

“Sebagaimana yang Komnas HAM sudah lakukan dengan Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Bentuknya apa, belum bisa kami tentukan sekarang,” kata dia.


Walhi: Alarm bahaya
Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian, mengatakan unggulnya Prabowo-Gibran dalam versi hitung cepat merupakan alarm bahaya.


"Alarm bahaya karena kita tahu persis bahwa 02 punya tagline keberlanjutan," kata Uli kepada Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.

Visi misi Prabowo-Gibran, Uli menuturkan, sudah jelas menunjukkan rencana mereka melanjutkan program-program Presiden Jokowi.

"Terutama program yang dianggap strategis dan menjadi program unggulan, seperti food estate," tuturnya.

Uli mengatakan, jika Prabowo-Gibran terus melanjutkan food estate tanpa koreksi mendasar, potensi perusakan hutan dan perampasan tanah rakyat akan semakin luas.

Terlebih, lanjut Uli, pemerintah sudah mewacanakan food estate baru di wilayah Papua, Sumatera Selatan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ini juga merugikan negara karena dari sekian triliun anggaran negara untuk membangun food estate yang ternyata gagal, tidak pernah dijelaskan pertanggungjawabannya," kata Uli.

Diketahui, proyek food estate menjadi program yang banyak disampaikan sekaligus menjadi rencana kerja Prabowo jika terpilih pada Pilpres 2024.

Meski proyek ini menuai pro kontra, Prabowo menyebut mengatakan Indonesia tetap harus membangun food estate baru di luar Jawa. Alasannya, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia pun mempertanyakan jika masih ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan pentingnya food estate. Sebab menurutnya, food estate adalah keharusan.

" Kalau ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan food estate, menurut saya hanya dua kemungkinan, dia tidak paham atau dia tidak mau paham. Dua-duanya tidak baik," kata Prabowo saat menjadi pembicara kunci pada Trimegah Political and Economic Outlook 2024, di Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024.

Mengacu hasil quick count di kanal Pemilu Tempo per Kamis, 15 Februari 2024 pukul 15.53 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 59,16 persen secara nasional.

Selanjutnya, paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul dengan 24,79 suara. Terakhir, paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengantongi 16,05 persen suara.

Hasil quick count ini merupakan kerja sama Tempo dengan lembaga survei Kedai Kopi. Hingga Kamis kemarin, 15 Februari 2024, terhitung 99,3 persen data yang sudah masuk.

https://nasional.tempo.co/read/18340...den?page_num=2
kekhawatiran berbagai pihak

Koalisi Masyarakat Sipil: Pemilu Dibajak, Selamatkan Demokrasi Indonesia!

Aksi teatrikal Kamisan ke-805 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto/Arif Julianto

JAKARTA - Masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri telah menggunakan hak suara dalam Pemilu Serentak 2024 yang digelar Rabu, 14 Februari lalu. Namun, hasil pemilu kali ini diindikasikan marak kejanggalan mulai dari tak sesuainya hasil hitung Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada formulir C1 dengan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merespons hal itu, Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mewakili Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim dan sudah saatnya demokrasi Indonesia diselamatkan.

“Koalisi masyarakat sipil menyatakan Pemilu 2024 sudah dibajak rezim dan saatnya demokrasi diselamatkan. Sudah saatnya kelompok masyarakat sipil merapatkan barisan dan bergerak menyelamatkan demokrasi Indonesia," ujar Julius dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Julius menjelaskan pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu mengonfirmasi bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang didampingi oleh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

"Sejak awal Koalisi menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah. Prabowo merupakan pelanggar HAM karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 yang telah diakuinya dan membuatnya dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998," ucapnya.

"Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi," imbuhnya.

Julis menekankan bahwa cawapres Gibran tidak layak sebab dimulai dari pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pamannya, Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu. Putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat dalam Putusan 90/2023 yang membuka jalan pencawapresan Gibran. Pencawapresan Gibran di KPU juga bermasalah karena seharusnya pencawapresan itu ditolak oleh KPU karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) sendiri. PKPU baru diubah kemudian setelah pendaftaran pasangan capres-cawapres nomor urut 2 diterima.
"Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua dan Komisioner KPU melanggar etik berat dan diberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena telah meloloskan pencalonan Gibran," ujarnya.

Julius menilai hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara, seperti MK dan KPU. Mereka tidak lagi memperdulikan etika, konstitusi negara, demokrasi, dan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.

"Selain melanggar etika, konstitusi, hukum, dan keadaban politik demokratis, Jokowi telah menyalahgunakan dan memobilisasi sumber daya negara, baik aparat, program, dan anggaran negara, bahkan otoritas yang dimilikinya untuk memenangkan paslon 02," ungkapnya.

Sejak sebelum pemilu, Koalisi Masyarakat Sipil sudah menemukan bahwa kejahatan pemilu (electoral evil) bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Jumlah kasus pelanggaran sejak penetapan paslon pada 18 November 2023 hingga masa tenang terjadi lonjakan hampir 300 persen dibandingkan jumlah kasus pada periode pemantauan Mei-Oktober 2023. Bahkan sehari sebelum presiden mengeluarkan kebijakan ‘politik gentong babi’ dengan menaikkan tunjangan Bawaslu.Kebijakan tersebut patut dipersoalkan karena nyata-nyata merupakan upaya untuk 'menaklukkan' Bawaslu.

"Dalam konteks itu, pelanggaran masif yang terjadi pada hari pencoblosan dan pasca itu menunjukkan bahwa kejahatan sebelum hari pencoblosan berlanjut. Kejahatan pemilu dalam bentuk intimidasi (sebagaimana diakui Bawaslu) untuk mendukung paslon 02, salah input (sebagaimana diakui KPU) dan pencurian suara serta penggelembungan suara untuk paslon 02 pada Sistem Rekap KPU, pencoblosan paslon 02 oleh KPPS dan orang-orang tidak bertanggung jawab atas perintah KPPS atau aparat desa, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa Pemilu 2024, khususnya pilpres, tidak legitimate, serta meruntuhkan kedaulatan rakyat dan demokrasi," ucap Julius.

Lebih lanjut, Julius menekankan melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu dan MK sebagaimana disampaikan Jokowi adalah tindakan sia-sia.

"Sebab MK dan Bawaslu hanyalah kelembagaan negara yang tidak terbukti tunduk pada kebaikan bersama rakyat dan tunduk pada kehendak politik Jokowi dan kroni-kroninya," tegasnya.


https://nasional.sindonews.com/read/...4?showpage=all
kata koalisi masyarakat sipil..