Komisi Pemilihan Umum diminta menghentikan proses penghitungan suara elektronik Sirekap karena memicu spekulasi dugaan penggelembungan suara ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan "jika KPU serius mau menggunakan Sirekap, maka semestinya sistem penghitungan dari Sirekap selesai pada waktu yang sama saat tempat pemungutan suara ditutup".

Tapi yang terjadi, kata Kaka, hingga Jumat (16/02) pukul 17:30, progres penghitungan suara Sirekap untuk Pilpres masih 60, 49%.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, meminta maaf kepada publik atas kekurangan aplikasi Sirekap. Dia membuat klaim, kalaupun ada kekeliruan konversi, "itu terjadi tanpa unsur kesengajaan".

Adapun, pakar digital menilai KPU memaksakan penggunaan sistem Sirekap yang belum sempurna.

Warganet curiga pada Sirekap
Lembaga analis media sosial Drone Emprit menyebut percakapan tentang Sirekap menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial X pada Jumat (16/02).

Percakapan yang mencuat terkait kelemahan Sirekap. Salah satunya adalah kekeliruan input data jumlah suara di sebuah TPS di Lampung yang menimbulkan kehebohan dan menurunkan kepercayaan pada Sirekap milik KPU.

"Sentimen percakapan terkait Sirekap di X terpantau sangat negatif, sebanyak 85% dan positif hanya 7%," kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi.

Narasi negatif itu, sambungnya, berkembang menjadi dugaan kecurangan.

"Warganet menduga adanya unsur kesengajaan dalam perubahan data di Sirekap untuk memenangkan paslon tertentu. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi penyelenggara pemilu."

Ada juga narasi yang menyindir Sirekap tak sebaik aplikasi lain seperti pinjaman online atau pinjol. Warganet merasa Sirekap kalah bagus dalam hal fungsional dan keandalan.

"Netizen juga merasa KPU tidak kompeten dalam mengelola data pemilu, tidak transparan dalam menampilkan data pemilu dan merasa bahwa data yang ditampilkan tidak dapat dipercaya," kata Ismail.

Kekhawatiran soal keamanan aplikasi Sirekap juga disinggung warganet karena adanya potensi backdoor atau celah keamanan oleh peretas.


Sirekap KPU: Perbedaan data munculkan dugaan kecurangan, perlukah penghitungan secara elektronik dihentikan? - BBC News Indonesia

--------------------------------------





jujur, meski ane dukung 02,
tapi ane marah & emosi berat, liat ketololan orang KPU.
masa bikin system bodoh kaya gitu. buat apa ???
mahal banget pula dibikinnya,
& bikin org 1 negara pada ribut.

namanya system tapi isinya tradiosional.
full manual.
udah ada entry data di tahap awal, 
tapi masih ada scan data & scan QR code di tahap selanjutnya

kenapa gak pake data entry yg diawal saja, lsg auto nembus keatas.
gak perlu scan2 lagi.
toh petugas TPS dikasih aplikasi mobile.
ngitung penjumlahan aja manual. 
jumlah suara bisa melebihi pendaftar & jatah surat suara per TPS
harusnya kan system lsg error saat jumlah melebihi pencoblos sah.

ini sih dari pengembang system nya, 
lalu orang seluruh KPU,
fix tolol semua.
sama sekali gak paham system.

kontraktor yg mbikin system, tolol, 
yg order system, pekok pisan
ya begini akibatnya.
ibarat bank, print buku tabungan penjumlahannya dihitung manual kalkulator 1/1

ketua & orang2 KPU yg macem gini sebaiknya ke laut aje.
kedepan jangan ada lagi ketua KPU macam ini

orang se indonesia teriaknya ada penggelembungan suara & kecurangan.
tanpa ada yg tau bahwa systemnya yg tolol.