Sumber Gambar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan bahwa politik uang dan serangan fajar dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) adalah perbuatan yang haram. Melalui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, tindakan ini dianggap melanggar nilai-nilai demokrasi dan merusak integritas sistem pemilihan.

Politik uang, yang termasuk dalam praktik riswah atau suap, tidak hanya melanggar aturan moral, tetapi juga melanggar hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan sanksi pidana bagi pemberi dan penerima politik uang.

MUI, NU, dan Muhammadiyah melalui fatwa dan pandangan bahtsul masailnya secara jelas menyatakan bahwa politik uang adalah perbuatan haram. Tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan kesetaraan dalam proses pemilihan pemimpin.

Selain politik uang, MUI juga mengharamkan serangan fajar. Serangan fajar merupakan praktik mempengaruhi suara dalam pemilihan umum dengan memberikan imbalan finansial kepada pemilih. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk riswah atau suap yang merusak proses demokrasi.

MUI mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politik uang dan serangan fajar dalam pemilihan umum. Masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih calon pemimpin yang terbaik, berdasarkan kualitas dan visi-misi mereka, bukan atas dasar materi yang diberikan. Karena materi yang sekarang diberikan tidak akan membuat hidup kita lebih baik ke depannya. Dengan memilih pemimpin dan anggota dewan yang baik dapat memperbaiki hidup kita.

Tidak hanya MUI, NU, dan Muhammadiyah yang menegaskan keharaman politik uang, tetapi juga banyak kiai dan ustadz yang secara pribadi menyatakan hal yang sama. Mereka menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak memilih calon legislatif yang terlibat dalam praktik politik uang. Hal ini dapat membuat banyaknya suara dibeli hanya karena uang.

Dalam menjaga integritas demokrasi, penting bagi kita semua untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan pemimpin. Dengan menolak politik uang dan serangan fajar, kita dapat memastikan bahwa suara kita benar-benar menjadi suara rakyat yang mengedepankan kepentingan bersama dan memilih calon pemimpin yang layak memimpin.


Sumber: Link Referensi