Sumber Gambar

Departemen Imigrasi Johor, Malaysia, telah melakukan operasi penangkapan terhadap tujuh pengemis asing, termasuk beberapa warga negara Indonesia (WNI), di pasar malam Gelang Patah. Operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan warga sekitar mengenai keberadaan pengemis asing yang menggunakan sumbangan untuk pendanaan sekolah agama.

Dalam operasi gabungan antara Departemen Imigrasi, Departemen Kesejahteraan Sosial Johor Baru, dan Departemen Agama Islam Johor, petugas berhasil menangkap dua WNI pria dan perempuan, tiga pria warga Kamboja dengan kondisi disabilitas, dan dua warga Thailand. Mereka diduga memanfaatkan kondisi disabilitas mereka untuk mendapatkan simpati dan meminta sumbangan.

Menurut Baharuddin Tahir, Direktur Departemen Imigrasi Johor, pengemis asing ini telah melanggar hukum imigrasi Malaysia. Mereka tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang memperbolehkan mereka tinggal di Malaysia. Mereka juga melanggar peraturan imigrasi dengan masuk tanpa izin yang sah.

Terkait dengan pendapatan yang diperoleh para pengemis, Baharuddin mengungkapkan bahwa ada di antara mereka yang dapat menghasilkan RM 300 per hari (setara dengan Rp998 ribu) dan RM 10.000 per bulan (setara dengan Rp33 juta). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa pengemis asing dapat memperoleh penghasilan yang signifikan dari praktik mengemis ini.

Penangkapan ini merupakan langkah penting dalam menangani masalah pengemis asing yang memanfaatkan sumbangan untuk pendanaan sekolah agama secara tidak jujur. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pengemis asing lainnya dan memperkuat penegakan hukum imigrasi Malaysia.

Departemen Imigrasi Johor berkomitmen untuk terus melindungi kepentingan dan keamanan negara dari praktik ilegal yang dilakukan oleh warga asing. Mereka akan terus bekerja sama dengan instansi lain untuk memerangi kegiatan ilegal semacam ini. Dalam hal ini, operasi gabungan antara Departemen Imigrasi, Departemen Kesejahteraan Sosial Johor Baru, dan Departemen Agama Islam Johor telah membuktikan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Sumber: Link Referensi