SLEMAN - Ribuan mahasiswa memadati pertigaan Gejayan, Senin (12/2/2024) untuk berdemonstrasi.

Mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) tergabung dalam aksi serentak jaringan penggugat demokrasi (Aksi Sejagad).

Mereka berkumpul di Bundaran UGM sebelum berjalan kaki ke pertigaan Gejayan.

Para mahasiswa membawa sejumlah poster yang bertuliskan berbagai pesan terhadap pemerintahan yang sedang memimpin.

Setibanya di Pertigaan Gejayan para mahasiswa berorasi bergantian menggunakan pengeras suara.

Selain itu, banner dipasang di salah satu titik baliho di Pertigaan Gejayan.

Pendemo juga membawa tujuh kentongan dan tujuh gentong yang dijadikannya sebagai simbol. Nantinya, gentong tersebut dipecahkan oleh para pendemo.

Humas Aksi Sejagad Sana Ulaili menyampaikan, memecahkan tujuh gentong bersimbol agar tujuh ketamakan Presiden Jokowi beserta rezimnya harus betul-betul dienyahkan dan dihancurkan dari muka bumi.

Sedangkan, simbol yang jumlahnya tujuh merupakan dari bahasa Jawa yakni pitu. Menurutnya, simbol pitu yaitu pitulungan.

"Jadi kami mengajak kepada semua warga negara terutama adalah mereka para pemilih untuk berpikir betul-betul dua kali lipat tiga kali lipat menjadi pemilih yang tidak hanya kritis tetapi menjadi pemilih yang berdaulat berdasarkan kepada referensi jejak rezim Jokowi hari ini," bebernya, Senin (12/2/2024).

Dia mengestimasikan jumlah pendemo yang hadir mencapai seribuan lebih.

Dalam demonstrasi juga ada aksi teatrikal pemenggalan seseorang yang menggunakan topeng Presiden Jokowi.

Pendemo menilai Presiden Jokowi telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi dan merusak etika demokrasi.

Oleh karena itu, dia menuntut agar Jokowi harus dihukum dan harus turun dari jabatannya.

Ada keresahan dengan kondisi demokrasi hari ini sehingga dilakukan aksi demonstrasi ini.

Selain itu, tuntutan lainnya agar direvisi Undang-Undang Pemilu dan UU Parpol oleh badan independen. Menurutnya, UU yang sekarang sangat cacat karena diatur oleh sistem oligarki.

Massa juga menuntut agar adili Presiden Jokowi dan kroni-kroninya karena dinilai bertindak tidak demokrasi dewasa ini.

Tuntutan ketiga agar kaum intelektual dan budayawan agar meminta maaf karena berpihak pada politik dinasti. Dituntut juga agar politisasi bantuan sosial dan hentikan perampasan tanah.

Sementara itu, guru besar Komunikasi UII Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si., MA mengatakan, ada sejumlah guru besar dan akademisi yang turun dalam aksi ini.

Menurutnya, ikut bergabung karena sebagai keprihatinan sehingga seharusnya seluruh guru besar bergabung dalam aksi hari ini.

"Karena momentumnya ini saatnya sekarang bagaimana gumpalan kegelisahan moral dari sekian tahun saya kira seluruh akademisi bukan hanya melihat tapi juga merasakan seluruh guru besar di Indonesia para akdemisi itu penyintas," tuturnya.

Dia menambahkan, dirinya dan rekan profesinya merupakan penyintas dari rezim yang menerapkan otoritarianisme. Tetapi, dengan model-model digital serangan cyber truf melalui influencer.

Lebih parahnya lagi, bahkan melalui stigmasisasi. Tidak hanya itu, sekarang, ada diksi yang menyebutkan apabila guru besar di kampus kritis itu sebagai partisan.

Masduki menilai, guru besar yang kuat dengan komitmen moral keprihatinan akan jalan terus.

"Bahkan harusnya bergabung di sini karena ini momentum di mahasiswa, guru besar, dan dosen-dosen para akademisi itu turun menyampaikan bahwa demokrasi sedang bermasalah," imbuhnya.

Masduki mengungkapkan, ada tiga indikator kemerosotan demokrasi dewasa ini.

Di antaranya kebebasan berekspresi mengalami tekanan yang luar biasa, kedua ada indikasi untuk penyanderaan Parpol yang kaitannya untuk ketamakaan kekuasaan ingin melanjutkan kekuasaan, ketiga persoalan klasik yang harusnya demokrasi elektoral pergantian kepemimpinan secara rutin lima tahunan bergilir tidak mengenal politik dinasti.