Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengungkap pernah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ahok menjelaskan tawaran itu disampaikan Jokowi saat proses awal mewacanakan pemindahan ibu kota.

“Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya, tanyakan. Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN, saat itu ya,” kata Ahok dalam acara bertajuk 'Ahok Is Back' di Warunk Wow, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku memberi masukkan kepada Jokowi pemindahan ibu kota harus dilandasi dengan undang-undang.

“Saya bilang (ke Pak Jokowi) ‘pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada Undang-undang IKN. Baru orang mau percaya,” ungkapnya.

Kemudian, Ahok mengaku juga memberikan usul soal lokasi IKN seharusnya ditempatkan di Kalimantan Tengah (Kalteng) sesuai dengan cita-cita Presiden Soekarno.

“Kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng, sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan,” ucapnya.

Selain akan gampang soal lahan, Ahok menilai lokasi di Kalimantan Tengah juga bakal mudah menjangkau seluruh Pulau Kalimantan.

Ahok menilai apabila pembangunan IKN dilakukan di Kalteng, PT Pertamina telah memiliki banyak lahan di sana sehingga tidak perlu repot untuk melakukan pembebasan lahan.

“Semua pegawai kita (Pertamina), semua kantor kita akan kita pindahkan ke Kalteng. Jadi ini kayak denger, Amerika. Ini pesawat itu base nya di tengah. Jadi kemana-mana hanya dua jam, dua jam, dua jam. Mungkin empat kali landing. Kita punya avtur sendiri,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku memberi masukkan kepada Jokowi pemindahan ibu kota harus dilandasi dengan undang-undang.

“Saya bilang (ke Pak Jokowi) ‘pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada Undang-undang IKN. Baru orang mau percaya,” ungkapnya.

Kemudian, Ahok mengaku juga memberikan usul soal lokasi IKN seharusnya ditempatkan di Kalimantan Tengah (Kalteng) sesuai dengan cita-cita Presiden Soekarno.

“Kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng, sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan,” ucapnya.


Selain akan gampang soal lahan, Ahok menilai lokasi di Kalimantan Tengah juga bakal mudah menjangkau seluruh Pulau Kalimantan.

Ahok menilai apabila pembangunan IKN dilakukan di Kalteng, PT Pertamina telah memiliki banyak lahan di sana sehingga tidak perlu repot untuk melakukan pembebasan lahan.

“Semua pegawai kita (Pertamina), semua kantor kita akan kita pindahkan ke Kalteng. Jadi ini kayak denger, Amerika. Ini pesawat itu base nya di tengah. Jadi kemana-mana hanya dua jam, dua jam, dua jam. Mungkin empat kali landing. Kita punya avtur sendiri,” tuturnya.
Sedangkan jika opsinya di Kalimantan Timur, Ahok lebih menyarankan agar pemindahan ibu kota seharusnya ditempatkan di Balikpapan. Karena aset PT Pertamina yang banyak disana bisa digunakam pemerintah.

“Jadi, usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak,” kata dia.

“Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja balikpapan dan sekitarnya. Kenapa ? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. puluhan ribu lahannya berantakan semua. Itu saja,” sambungnya.

Namun demikian, Ahok tidak mengerti ternyata usulannya kepada Jokowi tidak ada yang direalisasikan.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini jangan salah paham lagi ya. Nanti dibilang Ahok engga sepakat IKN. Saya setuju IKN i. Cuma sekarang kok mandeg, apa yang bikin mandeg, bebasin lahan bisa dua juta, satu juta setengah ya jelas saja mandeglah,” tuturnya.

Karena sarannya tidak diikuti, alhasil banyak problem, seperti investor yang tidak masuk ke proyek IKN.

“Tapi, saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin banyak oknum pejabat punya lahan. Memang punya perusahaan besar kebun diambil nggak bayar. Tapi yang lain nggak diapa-apain kok. Yang punya orang jakarta masa diganti dua juta per meter,” tuturnya.

“Investor ya nggak mau masuk dong. Kalau saya bilang, kan harus masuk tuh properti. Kalau saya punya lahan sebesar satu meja ini, nggak laku, saya akan bilang lu tolong pengusaha bangun gedung ini ya, gratis tanahnya, gratis lu bangun,” tambahnya.


https://m.tribunnews.com/amp/mata-lo...lokasi-ditolak

Dulu digadang-gadang jadi gubernur ibukota baru