Washington DC -
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) meluncurkan Rancangan Undang-Undang yang akan memberikan bantuan militer baru senilai USD 17,6 miliar kepada Israel. RUU Pendanaan itu muncul ketika Israel melancarkan perang melawan Hamas.
Dilansir Reuters, Minggu (4/2/2024), Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan RUU Pendanaan, yang diusulkan oleh panel Alokasi DPR, bakal dibahas dan dilanjutkan dengan pemungutan suara di DPR pada minggu depan.

DPR yang dikuasai Partai Republik sebelumnya telah menyetujui bantuan militer baru senilai USD 14,3 miliar kepada Israel, namun dengan persyaratan bahwa bantuan tersebut harus dibayar dengan mengambil kembali sebagian besar dana yang telah ditargetkan untuk Internal Revenue Service AS. Senat yang dikuasai Partai Demokrat menolak keras ketentuan tersebut dan diperkirakan akan mengungkap paket legislatif yang akan membantu Israel serta memberikan lebih banyak bantuan militer untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia.
RUU Senat yang sama juga diperkirakan berisi proposal untuk memperkuat keamanan di sepanjang perbatasan selatan AS dengan Meksiko.
Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, telah mengambil langkah-langkah untuk memulai perdebatan mengenai RUU multi-cabang tersebut minggu depan, dengan pemungutan suara prosedural pertama selambat-lambatnya pada hari Rabu.

Menurut Komite Alokasi DPR, dana sebesar USD 17,6 miliar itu akan mencakup dana untuk membantu mengisi kembali sistem pertahanan rudal Israel, pengadaan sistem senjata canggih tambahan, dan memproduksi artileri serta amunisi lainnya.
Sebagian dari dana tersebut juga akan digunakan untuk mengisi kembali persenjataan AS yang diberikan kepada Israel setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

"Kebutuhan untuk mendukung sekutu terdekat kita dan kekuatan kita sendiri di kawasan ini sangat mendesak," kata Ketua DPR AS Johnson dalam suratnya kepada rekan-rekannya.

Tidak jelas apakah anggota DPR dari sayap kanan akan menolak keras pendanaan untuk Israel tanpa jumlah penghematan yang sama di bagian lain anggaran.
Anggota DPR dari Partai Republik bersikeras setiap bantuan baru ke Ukraina harus disertai dengan kontrol perbatasan AS yang lebih ketat pada saat jumlah imigran yang mencoba memasuki Amerika mencapai rekor tertinggi.

Meskipun Senat berencana melakukan hal tersebut, Johnson telah mengatakan bahwa paket keamanan perbatasan yang akan diumumkan di Senat tidaklah cukup.
Sebelum bantuan militer baru ke Israel atau Ukraina dapat disalurkan, DPR dan Senat harus meloloskan rancangan undang-undang yang sama sebelum mengirimkannya ke Presiden Joe Biden, seorang Demokrat, untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Senat juga ingin memasukkan bantuan ke Taiwan sebagai bagian dari undang-undangnya.


sumber