Jokowi Anggarkan Bansos Lebih Besar di Pemilu Ketimbang Puncak Covid-19





Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diisukan ingin mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi), 'mengikuti' jejak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Bahkan dirinya dikabarkan sudah menghadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta izin pengunduran diri itu. Namun niatnya itu ditolak Megawati guna menjaga stabilitas pemerintahan dan ekonomi RI.

Melihat kondisi ini, Ekonom Senior INDEF Didik J. Rachbini mengatakan pengunduran diri Sri Mulyani sebagai menteri tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia jika memang benar terjadi.

Sebaliknya, ia berpendapat pengunduran diri Sri Mulyani ini justru dapat menjadi pesan untuk pasar kalau pemerintah saat ini dikelola oleh orang-orang yang kredibel dan bertanggung jawab. Terlebih mengingat bagaimana saat ini banyak menteri atau pejabat negara yang sudah tidak netral dalam berpolitik.

Ia mencontohkan bagaimana pengelolaan APBN yang di bawah wewenang Sri Mulyani malah dimanfaatkan pemerintah saat ini untuk tujuan politik seperti bansos. Oleh karena itu Didik berpendapat jika benar Sri Mulyani mengundurkan diri, hal itu dapat menunjukan bagaimana ia tidak ingin terlibat dalam kepentingan politik saat ini.

"Kalau APBN yang di bawah bu Sri Mulyani itu dirudapaksa, pajak rakyat diselewengkan, diinjak-injak untuk tujuan politik bansos dan lain-lain, ibu Sri Mulyani itu diam tidak memberikan respon dan mengikuti saja keinginan politik merudapaksa APBN itu, berarti ibu Sri Mulyani sama dengan politisi biasa. Dia tidak mempunyai standar moral lagi ya sebagai menteri keuangan yang dianggap punya kredibilitas," kata Didik kepada detikcom, Kamis (1/2/2024).

Sebaliknya, ia berpendapat pengunduran diri Sri Mulyani ini justru dapat menjadi pesan untuk pasar kalau pemerintah saat ini dikelola oleh orang-orang yang kredibel dan bertanggung jawab. Terlebih mengingat bagaimana saat ini banyak menteri atau pejabat negara yang sudah tidak netral dalam berpolitik.

Ia mencontohkan bagaimana pengelolaan APBN yang di bawah wewenang Sri Mulyani malah dimanfaatkan pemerintah saat ini untuk tujuan politik seperti bansos. Oleh karena itu Didik berpendapat jika benar Sri Mulyani mengundurkan diri, hal itu dapat menunjukan bagaimana ia tidak ingin terlibat dalam kepentingan politik saat ini.

"Kalau APBN yang di bawah bu Sri Mulyani itu dirudapaksa, pajak rakyat diselewengkan, diinjak-injak untuk tujuan politik bansos dan lain-lain, ibu Sri Mulyani itu diam tidak memberikan respon dan mengikuti saja keinginan politik merudapaksa APBN itu, berarti ibu Sri Mulyani sama dengan politisi biasa. Dia tidak mempunyai standar moral lagi ya sebagai menteri keuangan yang dianggap punya kredibilitas," kata Didik kepada detikcom, Kamis (1/2/2024).

Pada tahun pemilu ini pemerintahan Presiden Jokowi memang menggelontorkan cukup banyak dana dari APBN guna 'bagi-bagi' bantuan sosial (bansos). Bahkan anggaran dana untuk bansos di 2024 ini masih lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya ketika pemerintah masih harus berhadapan dengan dampak Covid-19.

Melansir dari Informasi APBN 2024 Kemenkeu, tahun ini pemerintah telah menetapkan besaran anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun. Jumlah ini tercatat naik 13,1% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.

Kemudian sebelumnya lagi pada 2022 perintah hanya menggelontorkan dana sebesar Rp 460,6 miliar untuk perlindungan sosial. Sedangkan untuk anggaran bansos di puncak pandemi Covid-19 pada 2021 berada di angka Rp 468,2 triliun dan di 2020 yang sebesar Rp 498,0 triliun.

Berdasarkan data ini terlihat dana bansos 2024 hanya sedikit di bawah anggaran 2020 (selisih Rp 1,2 triliun) saat puncak pandemi covid-19. Namun jauh lebih tinggi daripada 2021, 2022, dan 2023 (selisih lebih dari Rp 28 triliun).

Adapun secara rinci, dana perlindungan sosial 2024 ini ditujukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta KPM, Program Bansos Sembako untuk 18,8 juta KPM, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi 38,0 ribu anak, 32,6 ribu Lansia, serta 58,3 ribu penyandang disabilitas, Penyaluran bantuan iuran PBI JKN untuk 96,8 juta peserta.

Kemudian ada juga anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,8 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM, Penyaluran Subsidi Bunga KUR untuk 6,09 juta debitur, dan Penyaluran Subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter.

Jokowi Anggarkan Bansos Lebih Besar di Pemilu Ketimbang Puncak Covid-19